KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kepada Sri Mulyani, Prabowo Tekankan Penggunaan APBN Harus Teliti

Dian Kurniati
Kamis, 24 Oktober 2024 | 09.00 WIB
Kepada Sri Mulyani, Prabowo Tekankan Penggunaan APBN Harus Teliti

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) berbincang dengan Menko Pangan Zulkifli Hasan (kedua kanan), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kedua kiri) dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan (kiri) sebelum mengikuti sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (23/10/2024). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Prabowo Subianto mengingatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk selalu teliti dalam menggunakan APBN.

Pesan dari presiden tersebut diceritakan Sri Mulyani di media sosial seusai mengikuti sidang kabinet perdana Kabinet Merah Putih. Menurutnya, Prabowo menekankan APBN harus dikelola secara teliti sehingga manfaatnya dapat dirasakan rakyat.

"Perencanaan dan penganggaran serta kebijakan dan aturan harus teliti dan tepat sesuai prioritas dan fokus pembangunan," katanya, dikutip pada Kamis (24/10/2024).

Sri Mulyani menuturkan perencanaan dan penganggaran pemerintah akan diarahkan ke beberapa hal antara lain untuk menciptakan ketahanan dan ketangguhan ekonomi, sosial, politik, hukum, dan pertahanan nasional.

Saat ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas tengah menyinkronkan perencanaan, penganggaran, serta pertanggungjawaban keuangan negara yang akan digunakan oleh 48 kementerian/lembaga dan 5 badan baru.

Sinkronisasi tersebut dilaksanakan untuk memastikan pemerintah Prabowo dapat berjalan dengan tata kelola yang baik. Dalam proses tersebut, lanjut Sri Mulyani, Bappenas harus bisa menyaring program-program prioritas di setiap kementerian/lembaga.

Di sisi lain, Kemenkeu juga mulai melakukan restrukturisasi terhadap Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA KL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk sisa tahun anggaran 2024 dan tahun anggaran 2025.

Restrukturisasi RKA KL dan DIPA diperlukan untuk memastikan roda pemerintahan Prabowo dapat segera berjalan seiring dengan adanya penambahan jumlah kementerian/lembaga.

"Kemenkeu akan terus mendukung seluruh program Kabinet Merah Putih, dengan mengutamakan sustainabilitas serta akuntabilitas dari tiap rupiah APBN yang dimanfaatkan," ujarnya. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.