Review
Kamis, 02 Februari 2023 | 17:05 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Februari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (4)
Selasa, 31 Januari 2023 | 11:45 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 31 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (3)
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Februari 2023 | 10:00 WIB
KMK 6/2023
Rabu, 01 Februari 2023 | 09:31 WIB
KURS PAJAK 1 FEBRUARI - 7 FEBRUARI 2023
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Reportase

Kenaikan Harga Pangan Mengintai

A+
A-
0
A+
A-
0
Kenaikan Harga Pangan Mengintai

JAKARTA, DDTCNews — Berita mengenai kenaikan harga komoditas pangan menjelang bulan puasa tersebar di beberapa media cetak, Jumat (27/5). Pemerintah dipandang belum dapat memecahkan masalah fluktuasi harga yang setiap tahunnya mengalami kenaikan menjelang puasa.

Di tengah naiknya harga komoditas pangan, DPR menilai target pertumbuhan ekonomi 2017 sebesar 5,3%-5,9% yang disodorkan pemerintah dinilai terlalu optimistis. Lalu apa risiko yang akan muncul jika target pertumbuhan ini kembali meleset? Berikut ringkasan berita selengkapnya:

  • Jelang Puasa, Harga Pangan Naik Lagi

Pemerintah dinilai belum bisa memecahkan masalah fluktuasi harga menjelang puasa. Bahkan tahun ini harga dipandang bergerak lebih tak terkendali karena strategi stabilisasi yang kurang tajam. 12 dari 17 komoditas pangan pokok tercatat naik.

Baca Juga: PMK Baru Pemeriksaan Bukper Mulai Berlaku Hari Ini, Begini Kata DJP
  • Target Pertumbuhan Ekonomi 2017 Terlalu Tinggi

Kisaran 5,3%-5,9% untuk target pertumbuhan ekonomi 2017 dinilai terlalu tinggi oleh mayoritas fraksi di DPR. Proyeksi yang dipancang terlalu tinggi tersebut akan memunculkan risiko fiskal. Risiko ini akan muncul dari tingginya shortfall—selisih antara realisasi dan target—penerimaan pajak.

  • Minyak Goreng Kemasan Diminta Bebas PPN

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia melobi Kementrian Perdagangan agar menerapkan PPN 0% untuk produk minyak goreng kemasan, terkait dengan Permendag Nomor 9 Tahun 2016 yang akan memberlakukan wajib minyak goreng kemasan pada 1 April 2017. Tujuannya agar harga minyak goreng kemasan tidak menjadi terlalu tinggi.

  • Skema Tarif 2 Lapis Disetujui

DPR dan pemerintah akan menyepakati sejumlah isu krusial tax amnesty pada pekan depan. Penyelesaian pembahasan menyimpulkan perubahan skema tarif uang tebusan RUU tax amnesty sudah disetujui menjadi 2 lapis. Karena pengampunan pajak hanya akan berlaku 6 bulan hingga Desember 2016.

Baca Juga: Cap Faktur Pajak Sesuai PP 49/2022 Sudah Ditambahkan
  • Panja Utang Dibentuk Setelah Tax Amnesty

Pembentukan panitia kerja (panja) akan dilakukan setelah RUU tax amnesty disahkan. Ketua Komisi XI Ahmadi Noor Supit mengatakan sudah mempersiapkan nama-nama kandidat panja. Tujuan dari panja adalah untuk mengevaluasi utang dan instrumen pembiayaan lainnya yang ditarik pemerintah untuk menutupi defisit APBN.

  • Ekonomi Anjlok, Venezuela Belanja Pakai Emas

Ekonomi Venezuela memburuk seiring dengan jatuhnya harga minyak dunia. Penjualan emas sebagai aset terakhir pun menjadi pilihan untuk membiayai belanja negara. Sampai dengan saat ini Venezuela masih memiliki 367 ton emas dan masuk ke dalam 16 besar negara dengan kepemilikan logam mulia terbesar di dunia. (Bsi)

Baca Juga: PP Baru Pajak Konsumsi Tenaga Listrik, Pemda Perlu Sesuaikan Perda

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : berita pajak hari ini, berita ekonomi hari ini, kenaikan harga

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 09 Januari 2023 | 09:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

WP Lapor Rugi Fiskal 3 Tahun Berturut-turut? Menkeu Bisa Lakukan Ini

Jum'at, 06 Januari 2023 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Peserta PPS Mau Lapor SPT Tahunan PPh 2022? Jangan Lupa Ini!

Kamis, 05 Januari 2023 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Lakukan Pengawasan Berbasis Kewilayahan 2023, Ini Kata Dirjen Pajak

Rabu, 04 Januari 2023 | 08:53 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Rencana Tetapkan Tarif Efektif PPh Pasal 21, DJP: Memperhitungkan PTKP

berita pilihan

Sabtu, 04 Februari 2023 | 12:00 WIB
PP 55/2022

Begini Kriteria WP UMKM Bebas PPh Saat Terima Hibah atau Sumbangan

Sabtu, 04 Februari 2023 | 11:30 WIB
PER-02/PJ/2019

Pakai Jasa Konsultan Pajak, Lapor SPT Tahunan Hanya Bisa Elektronik

Sabtu, 04 Februari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri yang Dibebaskan dari PPN

Sabtu, 04 Februari 2023 | 10:30 WIB
SELEBRITAS

Petinju Daud 'Cino' Yordan Titip Pesan ke Wajib Pajak, Apa Isinya?

Sabtu, 04 Februari 2023 | 10:00 WIB
KP2KP KASONGAN

Giliran Kepala Sekolah Jadi Sasaran Sosialisasi Validasi NIK-NPWP

Sabtu, 04 Februari 2023 | 09:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

WP Pensiunan Tetap Wajib Lapor SPT Tahunan, Jangan Lupa Bukti Potong

Sabtu, 04 Februari 2023 | 09:00 WIB
KABUPATEN MUKOMUKO

DJP Surati Pemda, ASN Perlu Validasi NIK Paling Telat 28 Februari 2023

Sabtu, 04 Februari 2023 | 08:30 WIB
ADMINISTRASI KEPABEANAN

Apa Saja Jenis Keberatan Bidang Bea Cukai yang Bisa Diajukan Online?

Sabtu, 04 Februari 2023 | 08:25 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Waspadai Penipu Mengaku Pegawai DJP, Simak Update Seleksi CHA Pajak

Sabtu, 04 Februari 2023 | 07:30 WIB
PROVINSI RIAU

Masih Ada Sampai Mei! Manfaatkan Keringanan PKB dan BBNKB