Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Kenaikan Harga Pangan Mengintai

A+
A-
0
A+
A-
0

JAKARTA, DDTCNews — Berita mengenai kenaikan harga komoditas pangan menjelang bulan puasa tersebar di beberapa media cetak, Jumat (27/5). Pemerintah dipandang belum dapat memecahkan masalah fluktuasi harga yang setiap tahunnya mengalami kenaikan menjelang puasa.

Di tengah naiknya harga komoditas pangan, DPR menilai target pertumbuhan ekonomi 2017 sebesar 5,3%-5,9% yang disodorkan pemerintah dinilai terlalu optimistis. Lalu apa risiko yang akan muncul jika target pertumbuhan ini kembali meleset? Berikut ringkasan berita selengkapnya:

  • Jelang Puasa, Harga Pangan Naik Lagi

Pemerintah dinilai belum bisa memecahkan masalah fluktuasi harga menjelang puasa. Bahkan tahun ini harga dipandang bergerak lebih tak terkendali karena strategi stabilisasi yang kurang tajam. 12 dari 17 komoditas pangan pokok tercatat naik.

Baca Juga: Masuk Omnibus Law, Batas Atas Denda Kepabeanan Bakal Dipangkas
  • Target Pertumbuhan Ekonomi 2017 Terlalu Tinggi

Kisaran 5,3%-5,9% untuk target pertumbuhan ekonomi 2017 dinilai terlalu tinggi oleh mayoritas fraksi di DPR. Proyeksi yang dipancang terlalu tinggi tersebut akan memunculkan risiko fiskal. Risiko ini akan muncul dari tingginya shortfall—selisih antara realisasi dan target—penerimaan pajak.

  • Minyak Goreng Kemasan Diminta Bebas PPN

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia melobi Kementrian Perdagangan agar menerapkan PPN 0% untuk produk minyak goreng kemasan, terkait dengan Permendag Nomor 9 Tahun 2016 yang akan memberlakukan wajib minyak goreng kemasan pada 1 April 2017. Tujuannya agar harga minyak goreng kemasan tidak menjadi terlalu tinggi.

  • Skema Tarif 2 Lapis Disetujui

DPR dan pemerintah akan menyepakati sejumlah isu krusial tax amnesty pada pekan depan. Penyelesaian pembahasan menyimpulkan perubahan skema tarif uang tebusan RUU tax amnesty sudah disetujui menjadi 2 lapis. Karena pengampunan pajak hanya akan berlaku 6 bulan hingga Desember 2016.

Baca Juga: Soal Syarat Ber-NPWP dalam Beleid Baru E-Commerce, Ini Kata DJP
  • Panja Utang Dibentuk Setelah Tax Amnesty

Pembentukan panitia kerja (panja) akan dilakukan setelah RUU tax amnesty disahkan. Ketua Komisi XI Ahmadi Noor Supit mengatakan sudah mempersiapkan nama-nama kandidat panja. Tujuan dari panja adalah untuk mengevaluasi utang dan instrumen pembiayaan lainnya yang ditarik pemerintah untuk menutupi defisit APBN.

  • Ekonomi Anjlok, Venezuela Belanja Pakai Emas

Ekonomi Venezuela memburuk seiring dengan jatuhnya harga minyak dunia. Penjualan emas sebagai aset terakhir pun menjadi pilihan untuk membiayai belanja negara. Sampai dengan saat ini Venezuela masih memiliki 367 ton emas dan masuk ke dalam 16 besar negara dengan kepemilikan logam mulia terbesar di dunia. (Bsi)

Baca Juga: Optimalkan Pajak E-Commerce, DJP Tunggu Omnibus Law
  • Jelang Puasa, Harga Pangan Naik Lagi

Pemerintah dinilai belum bisa memecahkan masalah fluktuasi harga menjelang puasa. Bahkan tahun ini harga dipandang bergerak lebih tak terkendali karena strategi stabilisasi yang kurang tajam. 12 dari 17 komoditas pangan pokok tercatat naik.

Baca Juga: Masuk Omnibus Law, Batas Atas Denda Kepabeanan Bakal Dipangkas
  • Target Pertumbuhan Ekonomi 2017 Terlalu Tinggi

Kisaran 5,3%-5,9% untuk target pertumbuhan ekonomi 2017 dinilai terlalu tinggi oleh mayoritas fraksi di DPR. Proyeksi yang dipancang terlalu tinggi tersebut akan memunculkan risiko fiskal. Risiko ini akan muncul dari tingginya shortfall—selisih antara realisasi dan target—penerimaan pajak.

  • Minyak Goreng Kemasan Diminta Bebas PPN

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia melobi Kementrian Perdagangan agar menerapkan PPN 0% untuk produk minyak goreng kemasan, terkait dengan Permendag Nomor 9 Tahun 2016 yang akan memberlakukan wajib minyak goreng kemasan pada 1 April 2017. Tujuannya agar harga minyak goreng kemasan tidak menjadi terlalu tinggi.

  • Skema Tarif 2 Lapis Disetujui

DPR dan pemerintah akan menyepakati sejumlah isu krusial tax amnesty pada pekan depan. Penyelesaian pembahasan menyimpulkan perubahan skema tarif uang tebusan RUU tax amnesty sudah disetujui menjadi 2 lapis. Karena pengampunan pajak hanya akan berlaku 6 bulan hingga Desember 2016.

Baca Juga: Soal Syarat Ber-NPWP dalam Beleid Baru E-Commerce, Ini Kata DJP
  • Panja Utang Dibentuk Setelah Tax Amnesty

Pembentukan panitia kerja (panja) akan dilakukan setelah RUU tax amnesty disahkan. Ketua Komisi XI Ahmadi Noor Supit mengatakan sudah mempersiapkan nama-nama kandidat panja. Tujuan dari panja adalah untuk mengevaluasi utang dan instrumen pembiayaan lainnya yang ditarik pemerintah untuk menutupi defisit APBN.

  • Ekonomi Anjlok, Venezuela Belanja Pakai Emas

Ekonomi Venezuela memburuk seiring dengan jatuhnya harga minyak dunia. Penjualan emas sebagai aset terakhir pun menjadi pilihan untuk membiayai belanja negara. Sampai dengan saat ini Venezuela masih memiliki 367 ton emas dan masuk ke dalam 16 besar negara dengan kepemilikan logam mulia terbesar di dunia. (Bsi)

Baca Juga: Optimalkan Pajak E-Commerce, DJP Tunggu Omnibus Law
Topik : berita pajak hari ini, berita ekonomi hari ini, kenaikan harga
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 13 Desember 2017 | 09:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 November 2017 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 November 2017 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Kamis, 07 November 2019 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 11 November 2019 | 15:34 WIB
KEMENTERIAN KEUANGAN
Selasa, 19 November 2019 | 11:38 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK