REFORMASI PERPAJAKAN

Kemenkeu dan IMF Akan Gelar Konferensi Pajak Internasional

Redaksi DDTCNews | Jumat, 09 Juni 2017 | 12:15 WIB
Kemenkeu dan IMF Akan Gelar Konferensi Pajak Internasional

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan dan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) akan menggelar konferensi bersama tingkat tinggi terkait reformasi pajak internasional bertema "International Taxation in Asia, Issues and the Way Forward" yang akan diselenggarakan pada 12-13 Juli di Jakarta.

Keterangan resmi Kementerian Keuangan menjabarkan forum tersebut akan mengajak para pembuat kebijakan (policy maker) untuk bisa bersama mendiskusikan isu terkait dengan mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui reformasi pajak internasional.

"Penguatan sistem perpajakan telah menjadi kunci prioritas pembangunan untuk mengimplementasikan Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. Sistem pajak yang kuat patut diakui menjadi kunci untuk meningkatkan pembangunan," demikian dilansir dari keterangan resmi Kementerian Keuangan, Kamis (8/6).

Baca Juga:
Sri Mulyani Beberkan Tantangan Indonesia Naikkan Peringkat Kredit

Reformasi pajak internasional merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengembangan sistem pajak dalam negeri. Untuk itu, penilaian kembali kebijakan pajak antar negara-negara ASEAN (+3) menjadi perhatian dengan perubahan lanskap pajak internasional.

Isu penghindaran pajak perusahaan semakin menonjol, dan inisiatif baru telah dimulai untuk mengatasi masalah pajak internasional, misalnya dengan Automatic Exchange of Information (AEoI) dan proyek Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) yang dilakukan oleh G20-OECD.

Bahkan kompetisi pajak semakin meningkat dengan pencatian Penanaman Modal Asing (PMA) guna mendorong perekonomian nasional dan lapangan pekerjaan. Kurangnya harmonisasi dan koordinasi insentif pajak antar pemerintah negara ASEAN hanya menguatkan kompetisi di lapisan bawah, dengan mengorbankan pendapatan di wilayah ini.

Baca Juga:
Di Forum IMF, Sri Mulyani: Konsolidasi Fiskal Tak Ganggu Perekonomian

Di samping itu, peserta dari acara tersebut diharapkan merupakan pembuat kebijakan tingkat tinggi di wilayah yang melipuyi staf senior dari organisasi internasional dan regional, staf senior dari Kementerian terkait Keuangan dan Administrasi Perpajakan, serta para akademisi dan masyarakat luas.

Melalui acara ini, para peserta juga diharapkan dapat terlibat di pertemuan tingkat tinggi lainnya, termasuk Pertemuan Tahunan IMF dan Bank Dunia yang akan diselenggarakan di Indonesia pada Oktober 2018. (Amu)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 22 April 2024 | 14:05 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Beberkan Tantangan Indonesia Naikkan Peringkat Kredit

Senin, 22 April 2024 | 10:25 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Di Forum IMF, Sri Mulyani: Konsolidasi Fiskal Tak Ganggu Perekonomian

Selasa, 13 Februari 2024 | 12:00 WIB ARGENTINA

Omnibus Law Disetujui DPR, Ketentuan Pajak di Negara Ini Direvisi

Kamis, 01 Februari 2024 | 18:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tekan Sektor Informal, IMF Sebut Tarif PPh UMKM Idealnya 2,5 Persen

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara