Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Kejar Pajak Properti, BP2D Gandeng Kanwil Pajak

6
6

Suasana rapat koordinasi. (foto: Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang)

MALANG, DDTCNews–Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang, Jawa Timur, menyepakati perjanjian kerja sama (memorandum of understanding/MoU) dengan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur III guna menindaklanjuti imbauan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

Imbauan KPK itu terkait dengan pengintegrasian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak bagi pejabat publik, serta agar dapat meningkatkan potensi pendapatan dari sektor pajak daerah.

“Kini, langkah-langkah untuk mengimplementasikan sinergi tersebut sedang dikaji secara intensif antara kami selaku representasi Ditjen Pajak dan BP2D Kota Malang,” ungkap Kepala Kantor Pajak Pratama (KPP) Malang Selatan Rusdiyanto A. Umar, Senin (8/7/2019).

Baca Juga: Pemkot Beri Diskon PBB Pada 173.000 WP

Dia mengungkapkan untuk menggali pendapatan dari sektor daerah, kedua belah pihak sepakat menyusun langkah-langkahnya. Salah satu agenda yang akan disinergikan adalah peningkatan pajak atas transaksi properti di Kota Malang.

Rusdiyanto mencontohkan dalam setiap transaksi peralihan hak atas tanah dan bangunan, pihak penjual dan pembeli sama-sama dikenai pajak. Bagi penjual, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 5% yang dibayarkan pada KPP Pratama.

Sementara bagi pembeli, dikenakan bea peralihan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang dibayarkan pada pemerintah daerah. Dengan adanya sistem terintegrasi, dia menyebutkan proses verifikasi atas setiap transaksi properti bisa dilakukan lebih detail dan akurat.

Baca Juga: Pemungutan Pajak Si Penghasil Rempah Belum Optimal

“Dari koordinasi dan brain storming ([ukar pikiran] seperti ini, muncul ide membangun sistem yang membuat proses verifikasi jauh lebih efisien dan cermat. Dengan terintegrasi, bila ada transaksi pajak otomatis akan terlihat detail nilai transaksi, kelengkapan berkas dan lain-lain,” ungkap Rusdiyanto.

Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto mengungkapkan sistem tersebut bisa memberikan detail dan gambaran yang berkelanjutan. “Sistem ini memenuhi asas kewajaran dan keabsahan dalam penetapan pajak dan itu bisa meminimalkan kecurangan atau menekan potensi pelanggaran.”

Bukan hanya menyangkut pajak aset, menurutnya, KPP dan BP2D juga akan melakukan penyisiran berbagai sektor bisnis seperti restoran, perhotelan, reklame dan lainnya. Kerja sama ini juga melengkapi inovasi BP2D sebelumnya seperti e-Tax, BPHTB online, aplikasi SAMPADE dan Geospasial. 

Baca Juga: Optimalisasi Pajak Pusat & Daerah, Ini 7 Kota yang Jadi Percontohan

Di tempat terpisah, Wali Kota Malang Sutiaji mengapresiasi kerja sama tersebut. “Kami merespons baik sinergi tiga pilar, dalam hal ini KPK, Ditjen Pajak dan Pemkot Malang, karena penyimpangan atau loss [kekurangan] target pajak tentu akan jadi perlemahan proses pembangunan,” paparnya.

Ia menambahkan, seperti dilansir laman resmi BP2D Kota Malang, dalam rangka sinergi sistem itu, maka harus dilakukan  edukasi, sosialisasi, intensifikasi, ekstensifikasi hingga penegakan hukum yang lebih digencarkan.

“Apabila kemudahan dan keterbukaan sistem layanan perpajakan dapat dibangun dengan baik, maka ideologi self assesment yakni wajib pajak itu sendiri yang menghitung, melaporkan dan membayarkan kewajiban pajaknya, akan semakin tumbuh kuat,” tandas Sutiaji. (MG-nor/Bsi)

Baca Juga: Optimalisasi PAD, Pemda Teken MoU dengan BPD

“Kini, langkah-langkah untuk mengimplementasikan sinergi tersebut sedang dikaji secara intensif antara kami selaku representasi Ditjen Pajak dan BP2D Kota Malang,” ungkap Kepala Kantor Pajak Pratama (KPP) Malang Selatan Rusdiyanto A. Umar, Senin (8/7/2019).

Baca Juga: Pemkot Beri Diskon PBB Pada 173.000 WP

Dia mengungkapkan untuk menggali pendapatan dari sektor daerah, kedua belah pihak sepakat menyusun langkah-langkahnya. Salah satu agenda yang akan disinergikan adalah peningkatan pajak atas transaksi properti di Kota Malang.

Rusdiyanto mencontohkan dalam setiap transaksi peralihan hak atas tanah dan bangunan, pihak penjual dan pembeli sama-sama dikenai pajak. Bagi penjual, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 5% yang dibayarkan pada KPP Pratama.

Sementara bagi pembeli, dikenakan bea peralihan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang dibayarkan pada pemerintah daerah. Dengan adanya sistem terintegrasi, dia menyebutkan proses verifikasi atas setiap transaksi properti bisa dilakukan lebih detail dan akurat.

Baca Juga: Pemungutan Pajak Si Penghasil Rempah Belum Optimal

“Dari koordinasi dan brain storming ([ukar pikiran] seperti ini, muncul ide membangun sistem yang membuat proses verifikasi jauh lebih efisien dan cermat. Dengan terintegrasi, bila ada transaksi pajak otomatis akan terlihat detail nilai transaksi, kelengkapan berkas dan lain-lain,” ungkap Rusdiyanto.

Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto mengungkapkan sistem tersebut bisa memberikan detail dan gambaran yang berkelanjutan. “Sistem ini memenuhi asas kewajaran dan keabsahan dalam penetapan pajak dan itu bisa meminimalkan kecurangan atau menekan potensi pelanggaran.”

Bukan hanya menyangkut pajak aset, menurutnya, KPP dan BP2D juga akan melakukan penyisiran berbagai sektor bisnis seperti restoran, perhotelan, reklame dan lainnya. Kerja sama ini juga melengkapi inovasi BP2D sebelumnya seperti e-Tax, BPHTB online, aplikasi SAMPADE dan Geospasial. 

Baca Juga: Optimalisasi Pajak Pusat & Daerah, Ini 7 Kota yang Jadi Percontohan

Di tempat terpisah, Wali Kota Malang Sutiaji mengapresiasi kerja sama tersebut. “Kami merespons baik sinergi tiga pilar, dalam hal ini KPK, Ditjen Pajak dan Pemkot Malang, karena penyimpangan atau loss [kekurangan] target pajak tentu akan jadi perlemahan proses pembangunan,” paparnya.

Ia menambahkan, seperti dilansir laman resmi BP2D Kota Malang, dalam rangka sinergi sistem itu, maka harus dilakukan  edukasi, sosialisasi, intensifikasi, ekstensifikasi hingga penegakan hukum yang lebih digencarkan.

“Apabila kemudahan dan keterbukaan sistem layanan perpajakan dapat dibangun dengan baik, maka ideologi self assesment yakni wajib pajak itu sendiri yang menghitung, melaporkan dan membayarkan kewajiban pajaknya, akan semakin tumbuh kuat,” tandas Sutiaji. (MG-nor/Bsi)

Baca Juga: Optimalisasi PAD, Pemda Teken MoU dengan BPD
Topik : Kota Malang, pajak daerah, transaksi properti, KPK
artikel terkait
Kamis, 11 Oktober 2018 | 14:20 WIB
KOTA SOLO
Senin, 22 Oktober 2018 | 12:01 WIB
PROVINSI BANGKA BELITUNG
Senin, 30 Juli 2018 | 16:22 WIB
KABUPATEN CILACAP
Senin, 25 September 2017 | 11:15 WIB
KABUPATEN BERAU
berita pilihan
Kamis, 18 Juli 2019 | 18:38 WIB
KOTA PALEMBANG
Rabu, 17 Juli 2019 | 17:46 WIB
PROVINSI DI YOGYAKARTA
Minggu, 14 Juli 2019 | 15:33 WIB
KOTA PEMATANGSIANTAR
Sabtu, 13 Juli 2019 | 14:53 WIB
KOTA TANGERANG
Jum'at, 12 Juli 2019 | 19:17 WIB
KOTA BEKASI
Rabu, 10 Juli 2019 | 15:23 WIB
KABUPATEN KLUNGKUNG
Selasa, 09 Juli 2019 | 19:20 WIB
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
Selasa, 09 Juli 2019 | 18:22 WIB
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Senin, 08 Juli 2019 | 19:56 WIB
KABUPATEN TANGERANG