Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Kandidat Presiden AS Ini Berencana Pungut Pajak Robot

1
1

Bill de Blasio. (foto: amp.businessinsider.com)

WASHINGTON, DDTCNews – Kandidat Presiden Amerika Serikat (AS) pada 2020 sekaligus Walikota New York Bill de Blasio menyerukan pengenaan pajak robot nasional. Langkah itu akan menghukum perusahaan besar yang mengotomatisasi produksi dan menghilangkan lapangan pekerjaan.

Dia mengatakan skala otomatisasi dalam perekonomian AS pada saat ini telah meningkat jauh lebih cepat dari yang disadari oleh kebanyakan orang. Hal tersebut nyatanya berdampak pada pekerja di Negeri Paman Sam maupun di negara lain.

“Sebagai walikota New York dan kandidat presiden yang berfokus pada kebutuhan para pekerja, saya melihat pekerja dapat mengambil manfaat dari perubahan teknologi itu. Namun, kita tidak dapat membiarkan lapangan pekerjaan di AS digantikan oleh mereka,” katanya, Jumat (6/9/2019).

Baca Juga: Strategi Pemajakan Terhadap Jasa Iklan Online

Dia menyebut rencana itu ditujukan untuk melindungi pekerja AS dan memastikan semua pihak memperoleh keuntungan dari kemajuan teknologi. Automasi dan pekerjaan manusia tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang eksklusif. Manfaat harus didistribusikan secara merata.

Menurut de Blasio, solusi dari ancaman penggantian pekerja manusia oleh robot adalah pengenaan pajak. Untuk itu, dibutuhkan agen federal baru, yaitu Federal Automation and Worker Protection Agency (FAWPA) untuk mengawasi automasi, pekerjaan, serta komunitas.

FAWPA akan menciptakan proses perizinan untuk setiap perusahaan yang hendak meningkatkan otomatisasi dan akan menggantikan pekerja. Atas permohonan itu FAWPA akan memberikan persetujuan dengan merujuk pada faktor perlindungan lapangan pekerjaan.

Baca Juga: Bukan Pengenaan Pajak, Parlemen Justru Minta Insentif untuk Robot

Hal ini berarti jika suatu perusahaan mengurangi jumlah pekerja melalui otomatisasi, perusahaan tersebut diminta untuk menawarkan pekerja baru dengan upah yang sama atau memberikan paket pesangon sesuai dengan masa kerja karyawan tersebut.

Secara lebih rinci, proposal yang di ajukan de Blasio akan menerapkan ‘pajak robot’ pada perusahaan besar yang menghilangkan pekerjaan melalui peningkatan otomatisasi tapi gagal menyediakan pekerjaan pengganti yang memadai.

Perusahaan itu kemudian diharuskan membayar pajak yang setara dengan nilai pajak penghasilan selama 5 tahun untuk setiap karyawan yang diberhentikan. Selanjutnya, pendapatan itu akan langsung masuk pada proyek padat karya baru

Baca Juga: Cara Baru Memajaki Ekonomi Digital

Pendapatan tersebut juga dapat dialokasikan untuk membuka lapangan pekerjaan di bidang lain, seperti perawatan kesehatan dan energi hijau. Dengan demikian, skema ini akan dapat menjamin pekerja yang dipindahkan mendapat pekerjaan baru dengan gaji yang sebanding.

"Jika sebuah perusahaan akan membuat ribuan orang keluar dari pekerjaannya, mereka juga harus memikul tanggung jawab untuk memastikan orang-orang itu mendapatkan pekerjaan baru," ucap de Blasio, seperti dilansir foxbusiness.com. (MG-nor/kaw)

Baca Juga: Soal Pajak Digital, Sri Mulyani: Saya Merasa Tidak Sendiri Lagi

“Sebagai walikota New York dan kandidat presiden yang berfokus pada kebutuhan para pekerja, saya melihat pekerja dapat mengambil manfaat dari perubahan teknologi itu. Namun, kita tidak dapat membiarkan lapangan pekerjaan di AS digantikan oleh mereka,” katanya, Jumat (6/9/2019).

Baca Juga: Strategi Pemajakan Terhadap Jasa Iklan Online

Dia menyebut rencana itu ditujukan untuk melindungi pekerja AS dan memastikan semua pihak memperoleh keuntungan dari kemajuan teknologi. Automasi dan pekerjaan manusia tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang eksklusif. Manfaat harus didistribusikan secara merata.

Menurut de Blasio, solusi dari ancaman penggantian pekerja manusia oleh robot adalah pengenaan pajak. Untuk itu, dibutuhkan agen federal baru, yaitu Federal Automation and Worker Protection Agency (FAWPA) untuk mengawasi automasi, pekerjaan, serta komunitas.

FAWPA akan menciptakan proses perizinan untuk setiap perusahaan yang hendak meningkatkan otomatisasi dan akan menggantikan pekerja. Atas permohonan itu FAWPA akan memberikan persetujuan dengan merujuk pada faktor perlindungan lapangan pekerjaan.

Baca Juga: Bukan Pengenaan Pajak, Parlemen Justru Minta Insentif untuk Robot

Hal ini berarti jika suatu perusahaan mengurangi jumlah pekerja melalui otomatisasi, perusahaan tersebut diminta untuk menawarkan pekerja baru dengan upah yang sama atau memberikan paket pesangon sesuai dengan masa kerja karyawan tersebut.

Secara lebih rinci, proposal yang di ajukan de Blasio akan menerapkan ‘pajak robot’ pada perusahaan besar yang menghilangkan pekerjaan melalui peningkatan otomatisasi tapi gagal menyediakan pekerjaan pengganti yang memadai.

Perusahaan itu kemudian diharuskan membayar pajak yang setara dengan nilai pajak penghasilan selama 5 tahun untuk setiap karyawan yang diberhentikan. Selanjutnya, pendapatan itu akan langsung masuk pada proyek padat karya baru

Baca Juga: Cara Baru Memajaki Ekonomi Digital

Pendapatan tersebut juga dapat dialokasikan untuk membuka lapangan pekerjaan di bidang lain, seperti perawatan kesehatan dan energi hijau. Dengan demikian, skema ini akan dapat menjamin pekerja yang dipindahkan mendapat pekerjaan baru dengan gaji yang sebanding.

"Jika sebuah perusahaan akan membuat ribuan orang keluar dari pekerjaannya, mereka juga harus memikul tanggung jawab untuk memastikan orang-orang itu mendapatkan pekerjaan baru," ucap de Blasio, seperti dilansir foxbusiness.com. (MG-nor/kaw)

Baca Juga: Soal Pajak Digital, Sri Mulyani: Saya Merasa Tidak Sendiri Lagi
Topik : Amerika Serikat, pajak robot, ekonomi digital
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Rabu, 29 Maret 2017 | 15:50 WIB
MALAYSIA
Jum'at, 24 Maret 2017 | 10:56 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 14 Februari 2017 | 11:55 WIB
THAILAND
Senin, 29 Agustus 2016 | 11:02 WIB
INGGRIS
berita pilihan
Sabtu, 10 September 2016 | 14:01 WIB
IRLANDIA
Selasa, 11 Juni 2019 | 16:24 WIB
AUSTRALIA
Rabu, 27 Desember 2017 | 11:18 WIB
INGGRIS
Rabu, 22 Mei 2019 | 14:40 WIB
ITALIA
Kamis, 28 Maret 2019 | 16:54 WIB
SELANDIA BARU
Sabtu, 08 Oktober 2016 | 14:30 WIB
AZERBAIJAN
Minggu, 18 September 2016 | 19:02 WIB
INDIA
Rabu, 06 Desember 2017 | 11:30 WIB
GHANA
Senin, 04 Juni 2018 | 16:38 WIB
YORDANIA
Kamis, 05 Juli 2018 | 10:45 WIB
NIKARAGUA