Review
Kamis, 04 Juni 2020 | 18:39 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI
Rabu, 03 Juni 2020 | 15:00 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 03 Juni 2020 | 06:57 WIB
ANALISIS PAJAK
Selasa, 02 Juni 2020 | 11:10 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 03 Juni 2020 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 3 JUNI-9 JUNI 2020
Selasa, 02 Juni 2020 | 18:04 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Kandidat Presiden AS Ini Berencana Pungut Pajak Robot

A+
A-
1
A+
A-
1
Kandidat Presiden AS Ini Berencana Pungut Pajak Robot

Bill de Blasio. (foto: amp.businessinsider.com)

WASHINGTON, DDTCNews – Kandidat Presiden Amerika Serikat (AS) pada 2020 sekaligus Walikota New York Bill de Blasio menyerukan pengenaan pajak robot nasional. Langkah itu akan menghukum perusahaan besar yang mengotomatisasi produksi dan menghilangkan lapangan pekerjaan.

Dia mengatakan skala otomatisasi dalam perekonomian AS pada saat ini telah meningkat jauh lebih cepat dari yang disadari oleh kebanyakan orang. Hal tersebut nyatanya berdampak pada pekerja di Negeri Paman Sam maupun di negara lain.

“Sebagai walikota New York dan kandidat presiden yang berfokus pada kebutuhan para pekerja, saya melihat pekerja dapat mengambil manfaat dari perubahan teknologi itu. Namun, kita tidak dapat membiarkan lapangan pekerjaan di AS digantikan oleh mereka,” katanya, Jumat (6/9/2019).

Baca Juga: Jika Konsensus Gagal, 50 Negara akan Terapkan Pajak Digital Sepihak

Dia menyebut rencana itu ditujukan untuk melindungi pekerja AS dan memastikan semua pihak memperoleh keuntungan dari kemajuan teknologi. Automasi dan pekerjaan manusia tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang eksklusif. Manfaat harus didistribusikan secara merata.

Menurut de Blasio, solusi dari ancaman penggantian pekerja manusia oleh robot adalah pengenaan pajak. Untuk itu, dibutuhkan agen federal baru, yaitu Federal Automation and Worker Protection Agency (FAWPA) untuk mengawasi automasi, pekerjaan, serta komunitas.

FAWPA akan menciptakan proses perizinan untuk setiap perusahaan yang hendak meningkatkan otomatisasi dan akan menggantikan pekerja. Atas permohonan itu FAWPA akan memberikan persetujuan dengan merujuk pada faktor perlindungan lapangan pekerjaan.

Baca Juga: Soal Investigasi Pajak Digital, Kemenkeu Belum Bisa Rilis Pernyataan

Hal ini berarti jika suatu perusahaan mengurangi jumlah pekerja melalui otomatisasi, perusahaan tersebut diminta untuk menawarkan pekerja baru dengan upah yang sama atau memberikan paket pesangon sesuai dengan masa kerja karyawan tersebut.

Secara lebih rinci, proposal yang di ajukan de Blasio akan menerapkan ‘pajak robot’ pada perusahaan besar yang menghilangkan pekerjaan melalui peningkatan otomatisasi tapi gagal menyediakan pekerjaan pengganti yang memadai.

Perusahaan itu kemudian diharuskan membayar pajak yang setara dengan nilai pajak penghasilan selama 5 tahun untuk setiap karyawan yang diberhentikan. Selanjutnya, pendapatan itu akan langsung masuk pada proyek padat karya baru

Baca Juga: Sudah Masuk UU, Pajak Digital Indonesia akan Diinvestigasi AS

Pendapatan tersebut juga dapat dialokasikan untuk membuka lapangan pekerjaan di bidang lain, seperti perawatan kesehatan dan energi hijau. Dengan demikian, skema ini akan dapat menjamin pekerja yang dipindahkan mendapat pekerjaan baru dengan gaji yang sebanding.

"Jika sebuah perusahaan akan membuat ribuan orang keluar dari pekerjaannya, mereka juga harus memikul tanggung jawab untuk memastikan orang-orang itu mendapatkan pekerjaan baru," ucap de Blasio, seperti dilansir foxbusiness.com. (MG-nor/kaw)

Baca Juga: DJP Sudah Kenalkan Pajak Transaksi Elektronik ke Pelaku Usaha Asing
Topik : Amerika Serikat, pajak robot, ekonomi digital
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 18 Mei 2020 | 08:18 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 15 Mei 2020 | 15:36 WIB
PMK 48/2020
Kamis, 14 Mei 2020 | 18:23 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Kamis, 14 Mei 2020 | 10:05 WIB
EFEK VIRUS CORONA
berita pilihan
Jum'at, 05 Juni 2020 | 09:48 WIB
PELAPORAN SPT
Jum'at, 05 Juni 2020 | 09:27 WIB
KABUPATEN PAMEKASAN
Jum'at, 05 Juni 2020 | 08:29 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 04 Juni 2020 | 19:03 WIB
KABUPATEN SERANG
Kamis, 04 Juni 2020 | 18:50 WIB
KONSULTASI
Kamis, 04 Juni 2020 | 18:48 WIB
LAPORAN FTA-OECD
Kamis, 04 Juni 2020 | 18:39 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI
Kamis, 04 Juni 2020 | 18:08 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR
Kamis, 04 Juni 2020 | 17:30 WIB
PAJAK DAERAH (1)
Kamis, 04 Juni 2020 | 17:28 WIB
PEMBIAYAAN APBN