KEBIJAKAN KEPABEANAN

Jual Barang ke Orang Tak Berhak, Izin Pengusaha TBB Bisa Dibekukan

Nora Galuh Candra Asmarani | Senin, 12 Februari 2024 | 18:30 WIB
Jual Barang ke Orang Tak Berhak, Izin Pengusaha TBB Bisa Dibekukan

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Pengusaha Toko Bebas Bea (TBB) yang menjual barang kepada orang yang tidak berhak membeli di TBB dapat dibekukan izinnya. Pembekuan izin sebagai pengusaha TBB tersebut dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Umum (KPU) atau Kepala Kantor Pabean.

Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean membekukan izin pengusaha TBB berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 204/2017.

“Izin sebagai Pengusaha TBB dibekukan oleh Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean atas nama Kepala Kantor Wilayah dengan surat pembekuan…dalam hal pengusaha TBB…menjual barang kepada orang yang tidak berhak membeli di TBB,” bunyi penggalan Pasal 34 ayat (1), dikutip pada Senin (12/2/2024).

Baca Juga:
Cegat Bus Antarkota di Pintu Tol, DJBC Amankan 30 Koli Rokok Ilegal

Pembekuan tersebut dilakukan karena penjualan barang terhadap orang yang tidak berhak membeli di TBB termasuk bentuk tindakan yang menyimpang dari izin. Sebab, TBB memang menjadi tempat penimbunan barang untuk dijual kepada orang dan/atau orang tertentu.

Adapun orang dan/atau orang tertentu tersebut tergantung pada lokasi TBB. Adapun TBB dapat berlokasi pada 6 tempat. Pertama, terminal keberangkatan bandara internasional di kawasan pabean. Kedua, terminal keberangkatan internasional di pelabuhan utama di kawasan pabean.

Ketiga, tempat transit pada terminal keberangkatan bandara internasional. Keempat, tempat transit pada terminal keberangkatan di pelabuhan utama. Tempat transit ini mengacu pada tempat khusus bagi penumpang transit tujuan luar negeri di kawasan pabean.

Baca Juga:
Beli Rumah Lain, WP OP Tak Boleh Lagi Pakai Fasilitas PPN DTP 2024

Kelima, terminal kedatangan bandara internasional di kawasan pabean. Keenam, dalam kota. Orang dan/atau orang tertentu yang berhak membeli barang di TBB dan memenuhi ketentuan bisa mendapat pembebasan bea masuk, cukai, dan pajak pertambahan nilai (PPN).

Adapun orang tertentu yang berhak membeli barang pada TBB yang berlokasi di bandara internasional dan pelabuhan utama dengan mendapat fasilitas terdiri atas 2 pihak. Kedua pihak tersebut meliputi: (i) orang yang bepergian ke luar negeri; atau (ii) penumpang yang sedang transit di kawasan pabean dengan tujuan ke luar negeri.

Selanjutnya, orang yang dapat membeli TBB yang berlokasi terminal kedatangan bandara internasional adalah orang yang baru tiba dari luar negeri. Terakhir, orang tertentu yang berhak membeli barang di TBB yang berlokasi di dalam kota terdiri atas 3 pihak.

Baca Juga:
Ingin PPN Rumah Ditanggung Pemerintah? Berkas BAST Harus Tahun Ini

Pertama, anggota korps diplomatik yang bertugas di Indonesia beserta keluarganya yang berdomisili di Indonesia berikut lembaga diplomatik. Kedua, pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada badan internasional di Indonesia yang mem peroleh kekebalan diplomatik beserta keluarganya.

Ketiga, orang yang akan keluar dari daerah pabean. Pihak-pihak tersebut dapat membeli barang di TBB dengan mendapat beragam fasilitas sepanjang memenuhi ketentuan. Namun, apabila pengusaha menjual barang kepada pihak yang tidak berhak maka izinnya dapat dibekukan.

Pembekuan tersebut dapat tidak berlaku apabila pengusaha TBB tidak terbukti melakukan penjualan barang kepada orang yang tidak berhak. Sebaliknya, apabila terbukti maka bisa saja status pembekuan tersebut berubah menjadi pencabutan izin. Ketentuan lebih lanjut dapat disimak dalam PMK 204/2017. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 22 Februari 2024 | 17:30 WIB BEA CUKAI MALANG

Cegat Bus Antarkota di Pintu Tol, DJBC Amankan 30 Koli Rokok Ilegal

Kamis, 22 Februari 2024 | 16:30 WIB PMK 7/2024

Beli Rumah Lain, WP OP Tak Boleh Lagi Pakai Fasilitas PPN DTP 2024

Kamis, 22 Februari 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ingin PPN Rumah Ditanggung Pemerintah? Berkas BAST Harus Tahun Ini

Kamis, 22 Februari 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Rumah Kembali Ditanggung Pemerintah, Ingat Lagi Syarat-Syaratnya

BERITA PILIHAN
Kamis, 22 Februari 2024 | 18:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Laksanakan Bantuan Penagihan Pajak, DJP: Perpres Perlu Direvisi

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Reorganisasi Instansi Vertikal DJP Berlanjut? Ini Kata Dirjen Pajak

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:07 WIB KEBIJAKAN PAJAK

60 Juta NIK Sudah Dipadankan Dengan NPWP

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:45 WIB KONSULTASI PAJAK

Pengajuan Permohonan IKH secara Online, Bagaimana Tata Caranya?

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:30 WIB BEA CUKAI MALANG

Cegat Bus Antarkota di Pintu Tol, DJBC Amankan 30 Koli Rokok Ilegal

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:27 WIB KEPATUHAN PAJAK

4,3 Juta WP Sudah Lapor SPT Tahunan 2023, Mayoritas Gunakan e-Filing

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:01 WIB KINERJA FISKAL

APBN Catatkan Surplus Rp31,3 Triliun pada Januari 2024

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ikut Lelang Barang-Barang Sitaan Pajak

Kamis, 22 Februari 2024 | 16:37 WIB PENERIMAAN PAJAK

Kontraksi, Penerimaan Pajak Terkumpul Rp149,25 Triliun di Januari 2024

Kamis, 22 Februari 2024 | 16:30 WIB PMK 7/2024

Beli Rumah Lain, WP OP Tak Boleh Lagi Pakai Fasilitas PPN DTP 2024