Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Jelang Akhir Tahun, Petugas Pajak Sisir Lagi UMKM yang Tak Punya NPWP

A+
A-
2
A+
A-
2
Jelang Akhir Tahun, Petugas Pajak Sisir Lagi UMKM yang Tak Punya NPWP

Ilustrasi.

PINRANG, DDTCNews - Melalui unit vertikalnya, Ditjen Pajak (DJP) terus berupaya menjalankan fungsi pengawasan terhadap wajib pajak. Tujuannya, meningkatan kepatuhan para wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

KP2KP Pinrang, Sulawesi Selatan misalnya, kembali menggelar kegiatan pengumpulan data lapangan (KPDL) untuk menyisir wajib pajak pelaku usaha UMKM. Dari hasil kunjungan lapangan ini, ditemukan fakta bahwa tidak sedikit pelaku usaha UMKM yang belum memiliki NPWP. Tak cuma itu, petugas juga masih menemukan wajib pajak yang belum melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya.

"Banyak masyarakat sekitar yang masih belum memiliki NPWP, padahal memiliki usaha yang sudah beroperasi cukup lama. Tidak jarang juga terdapat beberapa wajib pajak yang sudah memiliki NPWP namun tidak menjalankan kewajibannya," kata Kepala KP2KP Pinrang Akhmad Reiza Herbowo dilansir pajak.go.id, dikutip Rabu (30/11/2022).

Baca Juga: SPT Tahunan Badan Tak Bisa Pakai e-SPT, e-Form Belum Tampung PTKP UMKM

Melalui KPDL ini, Akhmad berharap wajib pajak bisa memahami pentingnta memiliki NPWP dan menjalankan kewajiban perpajakannya seperti melaporkan SPT Tahunan.

Salah satu wajib pajak yang didatangi petugas dalam KPDL kali ini adalah pemilik usaha toko plastik. Rizal, pemilik toko, mengaku sudah memiliki NPWP sejak awal usahanya berdiri. Namun, dirinya mengaku tidak pernah melaporkan SPT Tahunan selama ini.

"Saya kurang paham mengenai kewajiban perpajakan sehingga tidak membayar pajak serta tidak melakukan pelaporan SPT tiap tahun," kata Rizal.

Baca Juga: Dirjen Pajak Ingatkan WP Lapor SPT Tahunan, Jangan Mepet Deadline

Merespons kondisi yang dialami Rizal, petugas lantas memberikan edukasi dan pendampingan mengenai pelaporan SPT Tahunan. Wajib pajak masih perlu melaporkan SPT Tahunannya kendati sudah lewat batas akhir periode pelaporan normalnya, yakni akhir Maret untuk orang pribadi.

"Petugas memberikan asistensi mengenai pelaporan SPT Tahunan untuk tahun depan juga," kata Rizal.

Selain itu, wajib pajak juga diberikan pemahaman tentang adanya batas omzet tidak kena pajak sampai dengan Rp500 juta bagi wajib pajak orang pribadi. Ketentuan omzet tidak kena pajak ini tertuang dalam UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Sebelum beleid ini terbit, pemerintah tidak mengatur tentang batasan omzet tidak kena pajak sehingga berapapun nilai omzet pelaku UMKM akan dikenakan PPh final 0,5% sesuai PP 23/2018.

Baca Juga: Pelaku Usaha Gencar Ekspansi, Sri Mulyani Harap Tetap Patuh Pajak

Perlu dicatat juga, kendati omzetnya tidak melebihi Rp500 juta dalam 1 tahun pajak, wajib pajak tetap perlu melaporkan SPT Tahunannya pada Januari-Maret setiap tahunnya. Wajib pajak juga tetap perlu melakukan pencatatan atau pembukuan atas usaha tersebut sebagai dasar peredaran bruto setiap bulannya.

Bicara soal pencatatan, wajib pajak UMKM bisa memanfaatkan aplikasi M-Pajak untuk memudahkan praktik pencatatan bulanan atas omzetnya. Dengan melakukan pencatatan, WP bisa mengetahui kapan dirinya mulai terutang PPh final sebesar 0,5%. Baca juga 'Update M-Pajak! Ada Fitur Pencatatan untuk WP UMKM'. (sap)

Baca Juga: Warga Diimbau Validasi NIK, Wali Kota: Caranya Mudah dan Bisa Online

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pengawasan pajak, kepatuhan pajak, pemeriksaan pajak, KPDL, NPWP, UMKM

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 24 Januari 2023 | 11:30 WIB
PP 55/2022

Ini Contoh Jasa Pekerjaan Bebas yang Tak Bisa Pakai PPh Final 0,5%

Selasa, 24 Januari 2023 | 11:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Awas! SPT Bisa Dinyatakan Tidak Lengkap Jika Hal Ini Terjadi

Selasa, 24 Januari 2023 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Saat Menikah Belum Punya NPWP, Istri Tak Perlu Daftar NPWP Baru

Senin, 23 Januari 2023 | 11:30 WIB
PMK 112/2022

Hindari Deadline, MK Dorong Pegawainya Segera Aktivasi NIK Jadi NPWP

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:00 WIB
KABUPATEN BELITUNG

WP Bandel, Pajak Hilang dari Bisnis Sarang Burung Walet Capai Rp10 M

Sabtu, 28 Januari 2023 | 08:45 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

SPT Tahunan Badan Tak Bisa Pakai e-SPT, e-Form Belum Tampung PTKP UMKM

Sabtu, 28 Januari 2023 | 07:30 WIB
SELEBRITAS

Wah! Yayan Ruhian 'Mad Dog' Datangi Kantor Pajak, Ada Apa Nih?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK

Pajak Kita untuk Wujudkan Cita-Cita Bangsa

Jum'at, 27 Januari 2023 | 18:07 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Dirjen Pajak Ingatkan WP Lapor SPT Tahunan, Jangan Mepet Deadline

Jum'at, 27 Januari 2023 | 18:00 WIB
KABUPATEN PROBOLINGGO

Cetak SPPT Lebih Awal, Pemda Harap Target Setoran PBB Segera Tercapai

Jum'at, 27 Januari 2023 | 17:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Open Account dalam Kegiatan Ekspor-Impor?