KP2KP PINRANG

Jelang Akhir Tahun, Petugas Pajak Sisir Lagi UMKM yang Tak Punya NPWP

Redaksi DDTCNews | Rabu, 30 November 2022 | 13:00 WIB
Jelang Akhir Tahun, Petugas Pajak Sisir Lagi UMKM yang Tak Punya NPWP

Ilustrasi.

PINRANG, DDTCNews - Melalui unit vertikalnya, Ditjen Pajak (DJP) terus berupaya menjalankan fungsi pengawasan terhadap wajib pajak. Tujuannya, meningkatan kepatuhan para wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

KP2KP Pinrang, Sulawesi Selatan misalnya, kembali menggelar kegiatan pengumpulan data lapangan (KPDL) untuk menyisir wajib pajak pelaku usaha UMKM. Dari hasil kunjungan lapangan ini, ditemukan fakta bahwa tidak sedikit pelaku usaha UMKM yang belum memiliki NPWP. Tak cuma itu, petugas juga masih menemukan wajib pajak yang belum melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya.

"Banyak masyarakat sekitar yang masih belum memiliki NPWP, padahal memiliki usaha yang sudah beroperasi cukup lama. Tidak jarang juga terdapat beberapa wajib pajak yang sudah memiliki NPWP namun tidak menjalankan kewajibannya," kata Kepala KP2KP Pinrang Akhmad Reiza Herbowo dilansir pajak.go.id, dikutip Rabu (30/11/2022).

Baca Juga:
WP Selalu Gagal Login DJP Online, Ternyata Belum Aktivasi EFIN

Melalui KPDL ini, Akhmad berharap wajib pajak bisa memahami pentingnta memiliki NPWP dan menjalankan kewajiban perpajakannya seperti melaporkan SPT Tahunan.

Salah satu wajib pajak yang didatangi petugas dalam KPDL kali ini adalah pemilik usaha toko plastik. Rizal, pemilik toko, mengaku sudah memiliki NPWP sejak awal usahanya berdiri. Namun, dirinya mengaku tidak pernah melaporkan SPT Tahunan selama ini.

"Saya kurang paham mengenai kewajiban perpajakan sehingga tidak membayar pajak serta tidak melakukan pelaporan SPT tiap tahun," kata Rizal.

Baca Juga:
PPPK Kemenkeu Godok Rancangan Pengembangan Profesi Konsultan Pajak

Merespons kondisi yang dialami Rizal, petugas lantas memberikan edukasi dan pendampingan mengenai pelaporan SPT Tahunan. Wajib pajak masih perlu melaporkan SPT Tahunannya kendati sudah lewat batas akhir periode pelaporan normalnya, yakni akhir Maret untuk orang pribadi.

"Petugas memberikan asistensi mengenai pelaporan SPT Tahunan untuk tahun depan juga," kata Rizal.

Selain itu, wajib pajak juga diberikan pemahaman tentang adanya batas omzet tidak kena pajak sampai dengan Rp500 juta bagi wajib pajak orang pribadi. Ketentuan omzet tidak kena pajak ini tertuang dalam UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Sebelum beleid ini terbit, pemerintah tidak mengatur tentang batasan omzet tidak kena pajak sehingga berapapun nilai omzet pelaku UMKM akan dikenakan PPh final 0,5% sesuai PP 23/2018.

Baca Juga:
WP Bingung karena Pengurus Badan Ganti Semua, Tak Perlu Buat NPWP Baru

Perlu dicatat juga, kendati omzetnya tidak melebihi Rp500 juta dalam 1 tahun pajak, wajib pajak tetap perlu melaporkan SPT Tahunannya pada Januari-Maret setiap tahunnya. Wajib pajak juga tetap perlu melakukan pencatatan atau pembukuan atas usaha tersebut sebagai dasar peredaran bruto setiap bulannya.

Bicara soal pencatatan, wajib pajak UMKM bisa memanfaatkan aplikasi M-Pajak untuk memudahkan praktik pencatatan bulanan atas omzetnya. Dengan melakukan pencatatan, WP bisa mengetahui kapan dirinya mulai terutang PPh final sebesar 0,5%. Baca juga 'Update M-Pajak! Ada Fitur Pencatatan untuk WP UMKM'. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 02 Oktober 2023 | 18:30 WIB KP2KP PINRANG

WP Selalu Gagal Login DJP Online, Ternyata Belum Aktivasi EFIN

Senin, 02 Oktober 2023 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPPK Kemenkeu Godok Rancangan Pengembangan Profesi Konsultan Pajak

Sabtu, 30 September 2023 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Bingung karena Pengurus Badan Ganti Semua, Tak Perlu Buat NPWP Baru

BERITA PILIHAN
Rabu, 04 Oktober 2023 | 12:15 WIB LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2023

Membangun Kebanggaan Gotong Royong Lewat Pajak

Rabu, 04 Oktober 2023 | 12:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bertambah Lagi, DJP Tunjuk Squarespace Jadi Pemungut PPN PMSE

Rabu, 04 Oktober 2023 | 12:03 WIB PENERIMAAN PAJAK

Ditopang PPh Nonmigas, DJP Yakin Penerimaan Pajak Bakal Lampaui Target

Rabu, 04 Oktober 2023 | 12:00 WIB INFOGRAFIS KEPABEANAN

Syarat-Syarat agar Barang Pindahan Bebas Bea Masuk

Rabu, 04 Oktober 2023 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Lewat Digitalisasi, Sri Mulyani Ingin Local Taxing Power Menguat

Rabu, 04 Oktober 2023 | 10:30 WIB KOTA BLITAR

Telat Bayar PBB, 6.000 Wajib Pajak Bakal Kena Sanksi

Rabu, 04 Oktober 2023 | 09:51 WIB SURVEI PAJAK DAN POLITIK

Terakhir Hari Ini, Yuk Isi Survei Pajak dan Politik DDTCNews

Rabu, 04 Oktober 2023 | 09:39 WIB DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE WEBINAR

Pahami Langkah Tepat Penyusunan Intercompany Agreement di Webinar Ini