Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Jaring WP, Teknologi Drone Disiapkan

0
0

BALIKPAPAN, DDTCNews — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara (Kanwil DJP Kaltimra) berencana menggunakan drone surveillance camera menyusul rendahnya realisasi penerimaan pajak hingga pertengahan tahun 2016 ini.

Tercatat realisasi penerimaan sepanjang paruh pertama tahun 2016 mencapai Rp7 triliun setara dengan 29% dari target tahun ini sebesar Rp23,9 triliun. Realisasi ini merosot 6,6% dari capaian periode sama di tahun sebelumnya.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara (Kanwil DJP Kaltimra) Samon Jaya mengungkapkan drone akan digunakan untuk memetakan kegiatan usaha dari udara. Nantinya, semua aktivitas usaha di darat maupun di laun akan terdeteksi.

Baca Juga: Tarif PBB-P2 & NJOP Berubah, Sosialisasi Digencarkan

“Data yang berhasil dihimpun digunakan untuk menentukan WP proritas. Saat ini sektor pertambangan tidak bisa diandalkan lantaran harga jualnya sedang jatuh. Kami akan maksimalkan sektor lain untuk mendongkrak penerimaan,” tuturnya, Selasa (28/6).

Saat ini Kanwil DP Kaltimra tengah mengintensifkan program mapping, profiling dan benchmarking guna mengoptimalkan potensi pajak yang ada. Saat ini, masih banyak wajib pajak (WP) yang menjalankan usaha, namun mangkir dari kewajiban membayar pajak

Nantinya, pemetaan akan memberikan data akurat mengenai profil usaha dan kewajiban pajak yang harus dibayar WP. Rencananya pemetaan akan mencakup sektor perhotelan, restoran, pertambangan, dan pendidikan. 

Baca Juga: Genjot Pajak Daerah, Intensifikasi Jadi Strategi

Tercatat jumlah WP pengusaha di Kaltimra tahun 2013 lalu sekitar 87 ribu orang, namun yang membayar pajak hanya 5 ribu setara dengan 5,8%. Sementara di Kota  Balikpapan sendiri, seperti dikutip prokal.co  ada sekitar seribu orang yang membayar pajak, padahal pengusaha yang ada berjumlah 20 ribu orang.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara (Kanwil DJP Kaltimra) Samon Jaya mengungkapkan drone akan digunakan untuk memetakan kegiatan usaha dari udara. Nantinya, semua aktivitas usaha di darat maupun di laun akan terdeteksi.

Baca Juga: Tarif PBB-P2 & NJOP Berubah, Sosialisasi Digencarkan

“Data yang berhasil dihimpun digunakan untuk menentukan WP proritas. Saat ini sektor pertambangan tidak bisa diandalkan lantaran harga jualnya sedang jatuh. Kami akan maksimalkan sektor lain untuk mendongkrak penerimaan,” tuturnya, Selasa (28/6).

Saat ini Kanwil DP Kaltimra tengah mengintensifkan program mapping, profiling dan benchmarking guna mengoptimalkan potensi pajak yang ada. Saat ini, masih banyak wajib pajak (WP) yang menjalankan usaha, namun mangkir dari kewajiban membayar pajak

Nantinya, pemetaan akan memberikan data akurat mengenai profil usaha dan kewajiban pajak yang harus dibayar WP. Rencananya pemetaan akan mencakup sektor perhotelan, restoran, pertambangan, dan pendidikan. 

Baca Juga: Genjot Pajak Daerah, Intensifikasi Jadi Strategi

Tercatat jumlah WP pengusaha di Kaltimra tahun 2013 lalu sekitar 87 ribu orang, namun yang membayar pajak hanya 5 ribu setara dengan 5,8%. Sementara di Kota  Balikpapan sendiri, seperti dikutip prokal.co  ada sekitar seribu orang yang membayar pajak, padahal pengusaha yang ada berjumlah 20 ribu orang.

Topik : pajak daerah, balikpapan, drone
artikel terkait
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Rabu, 21 September 2016 | 08:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 20 September 2016 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
berita pilihan
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 02 Agustus 2016 | 20:02 WIB
WIEF KE-12
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Senin, 05 Juni 2017 | 13:52 WIB
VIETNAM
Rabu, 15 Agustus 2018 | 10:40 WIB
VAT REFUND
Kamis, 16 Agustus 2018 | 17:11 WIB
VAT REFUND
Jum'at, 27 Juli 2018 | 14:59 WIB
UU PNBP