Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Jangka Waktu dan Prosedur Pemberitahuan Pemeriksaan untuk Tujuan Lain

A+
A-
4
A+
A-
4
Jangka Waktu dan Prosedur Pemberitahuan Pemeriksaan untuk Tujuan Lain

PEMERIKSAAN pajak, baik untuk tujuan pemenuhan kepatuhan perpajakan maupun untuk tujuan lain, dapat dilakukan dengan pemeriksaan kantor atau lapangan. Namun, terdapat perbedaan di antara keduanya dalam hal jangka waktu dan prosedur pemberitahuan pemeriksaan.

Ketentuan mengenai jangka waktu dan prosedur pemeriksaan untuk tujuan lain diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 (PMK 17/2013 jo PMK 18/2021).

Jangka Waktu

Pemeriksaan pajak untuk tujuan lain dengan jenis pemeriksaan lapangan dilakukan paling lama 4 bulan, dihitung sejak tanggal surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan disampaikan kepada wajib pajak sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Baca Juga: 69.431 Wajib Pajak Diperiksa DJP Tahun Lalu

Adapun pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis pemeriksaan kantor dilakukan paling lama 14 hari, dihitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal dalam LHP. Kemudian, apabila jangka waktu pemeriksaan di atas berakhir, pemeriksaan tetap harus diselesaikan.

Pemberitahuan dan Panggilan Pemeriksaan

Jika pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan, pemeriksa pajak wajib memberitahukan kepada wajib pajak mengenai dilakukannya pemeriksaan lapangan. Pemberitahuan dilakukan dengan menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan.

Adapun surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan dapat disampaikan secara langsung kepada wajib pajak pada saat dimulainya pemeriksaan lapangan atau disampaikan melalui faksimile, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.

Baca Juga: Pencabutan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak

Apabila surat tersebut disampaikan secara langsung dan wajib pajak tidak berada di tempat, surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan dapat disampaikan kepada wakil atau kuasa dari wajib pajak. Surat juga dapat disampaikan kepada pihak yang dapat mewakili wajib pajak.

Pihak yang dapat mewakili wajib pajak yaitu pegawai dari wajib pajak yang menurut pemeriksa pajak dapat mewakili wajib pajak. Ketentuan ini berlaku jika pemeriksaan dilakukan terhadap wajib pajak badan.

Pihak yang juga dapat mewakili wajib pajak adalah anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak yang menurut pemeriksa pajak dapat mewakili wajib pajak. Ketentuan ini berlaku jika pemeriksaan dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi.

Baca Juga: Syarat dan Ketentuan Memperoleh Insentif Supertax Deduction Litbang

Jika pihak-pihak tidak dapat ditemui, surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman lainnya. Surat tersebut dianggap telah disampaikan.

Sementara itu, apabila pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor, pemeriksa pajak wajib memberitahukan kepada wajib pajak mengenai dilakukannya pemeriksaan kantor. Pemberitahuan dilakukan dengan menyampaikan surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor.

Adapun surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor dapat disampaikan melalui faksimile, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.

Baca Juga: Apa Itu Daftar Prioritas Tindakan dan Pencairan?

Selain itu, surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan ataupun surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor diterbitkan untuk masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sebagaimana tercantum dalam surat perintah pemeriksaan (SP2).

Peminjaman Dokumen

Dalam proses pemeriksaan untuk tujuan lain, pemeriksa juga dapat melakukan peminjaman dokumen wajib pajak. Buku, catatan, dan dokumen serta data, informasi dan keterangan lain yang dipinjam harus disesuaikan dengan tujuan dan kriteria pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 70 PMK 17/2013 jo PMK 18/2021.

Selain itu, peminjaman buku, catatan, dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain tersebut juga harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 PMK 17/2013 jo PMK 18/2021. (kaw)

Baca Juga: Cara Mengajukan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak

Topik : kelas pajak, pemeriksaan pajak, kelas pemeriksaan pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 13 September 2021 | 16:33 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (2)

Ini 5 Pelanggaran Pajak yang Dikenai Sanksi Administrasi Denda

Senin, 13 September 2021 | 11:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Mewujudkan Transparansi Pajak dengan Teknologi Blockchain

Kamis, 09 September 2021 | 16:52 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (2)

Syarat dan Ketentuan Memperoleh Insentif Supertax Deduction Vokasi

Selasa, 07 September 2021 | 19:30 WIB
KELAS PPN

Kode Faktur Pajak, Begini Penjelasan dan Contoh Penggunaannya

berita pilihan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 12:00 WIB
MALAYSIA

Asosiasi Hotel Minta Pembebasan Pajak Diperpanjang Hingga Akhir 2022

Minggu, 24 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Perluasan Ultimum Remedium Hingga Tahap Persidangan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP

Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU

Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:15 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA UMUM METI SURYA DARMA:

‘Pajak Karbon Diperlukan untuk Mendukung Level of Playing Field’

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:30 WIB
UU HPP

Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Penerbitan SP2DK untuk Wajib Pajak, DJP: Belum Sepenuhnya Digital