Review
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 19 Januari 2021 | 09:24 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:38 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (3)
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:57 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Ini Syarat Korban PHK dan Ibu Rumah Tangga Dapat Kredit Bunga 0%

A+
A-
7
A+
A-
7
Ini Syarat Korban PHK dan Ibu Rumah Tangga Dapat Kredit Bunga 0%

Ilustrasi. Pekerja memanen jamur tiram di kampung Koncang, Lebak, Banten, Selasa (4/8/2020). Pemerintah melalui Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional akan memberikan bantuan berupa program kredit berbunga rendah untuk sektor UMKM, pelaku usaha, korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan usaha skala rumah tangga guna menjaga pendapatan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/agr/hp.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah berencana meluncurkan skema kredit super mikro dengan bunga 0%. Skema ini ditujukan untuk korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dan ibu rumah tangga.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenkeo Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi korban PHK dan ibu rumah tangga untuk mengakses kredit super mikro tersebut. Namun, proses seleksi calon penerima kredit super mikro diserahkan sepenuhnya kepada perbankan sebagai penyalur.

"Ini sebenarnya pola bisnis yang biasa. Tidak perlu pendaftar. Sepanjang dia layak, bank bisa menyaringnya. Modelnya tidak seperti bantuan sosial," katanya melalui konferensi video, Kamis (13/8/2020). Simak pula artikel ‘Wah, Pemerintah Siapkan Skema Kredit Super Mikro Bunga 0%’.

Baca Juga: Kenaikan PHK Pengaruhi Penerimaan PPh Pasal 21, Ini Data Kemenkeu

Iskandar mengatakan hal yang paling utama, korban PHK dan ibu rumah tangga yang bisa memperoleh kredit super mikro harus memiliki usaha kategori mikro. Pada ibu rumah tangga dengan usaha produktif mikro, usahanya harus telah berjalan setidaknya selama 6 bulan.

Namun, usaha super mikro yang usianya kurang dari 6 bulan juga tetap berpeluang mendapat kredit tersebut dengan sejumlah ketentuan. Ketentuan yang dimaksud adalah harus mengikuti program pendampingan (formal atau informal), tergabung dalam suatu kelompok usaha, atau memiliki anggota keluarga yang telah memiliki usaha.

Khusus pada korban PHK, tidak diwajibkan memiliki usaha minimal 3 bulan dengan pelatihan 3 bulan sebagaimana diatur Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.8/2019. Menurut Iskandar, korban PHK sebagai pemilik usaha baru tetap bisa mengakses kredit super mikro, tetapi harus mengikuti program pendampingan (formal atau informal), tergabung dalam suatu kelompok usaha, atau memiliki anggota keluarga yang telah memiliki usaha.

Baca Juga: Soal Dampak Pandemi ke Ketenagakerjaan, Begini Penjelasan Menaker

"Selain itu, ada satu persyaratan lagi, yakni belum pernah menerima KUR. Ini agar tidak ada moral hazard ke perbankan. Kalau dia sudah pernah dapat kredit, langsung ditolak oleh lembaga penyalur dan bank," ujarnya.

Pemerintah, sambungnya, akan mengawasi penyaluran kredit super mikro tersebut melalui perbankan. Selain memastikan plafon kredit senilai Rp12 triliun terserap habis hingga akhir tahun, pemerintah juga ingin mencegah kredit super mikro itu dinikmati oleh kelompok yang tidak berhak.

Kredit super mikro dapat dimanfaatkan oleh korban PHK dan ibu rumah tangga pemilik usaha produktif dengan bunga 0% hingga Desember 2020. Setelah itu, nasabah akan dikenai bunga 6%, sama dengan suku bunga kredit usaha rakyat (KUR).

Baca Juga: Pemerintah Salurkan Insentif Kartu Prakerja Rp5,7 Triliun

Kredit super mikro tidak mensyaratkan agunan. Namun, nilai pinjamannya maksimum Rp10 juta. Iskandar menilai kebutuhan kredit ibu rumah tangga dan korban PHK rata-rata hanya senilai Rp4 juta. Dengan penghitungan itu, plafon kredit yang senilai Rp12 triliun akan mampu menjangkau sekitar 3 juta nasabah.

Jangka waktu kredit modal kerja serupa dengan KUR, yakni paling lama 3 tahun dan jika ada suplesi bisa diperpanjang menjadi 4 tahun. Adapun pada kredit investasi jangka waktunya paling lama 5 tahun dan jika ada suplesi dapat diperpanjang menjadi 7 tahun. (kaw)

Baca Juga: Asyik, Pendaftaran Kartu Prakerja Dibuka Lagi Siang Ini
Topik : kredit super mikro, PHK, ibu rumah tangga, bunga 0%
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Megha

Jum'at, 14 Agustus 2020 | 21:02 WIB
Belum pernah dapat bantuan apapun... Semoga yang dapat itu benarbenar yang sedang membutuhkan... Walaupun aku lagi membutuh kan,, di pandemi ini, cuman bisa berdoa semoga kembali normal kembali... Amin yarabbalalamin... 🙏

Megha

Jum'at, 14 Agustus 2020 | 20:36 WIB
Belum pernah dapat bantuan apapun... Semoga yang dapat itu benarbenar yang sedang membutuhkan... Walaupun aku lagi membutuh kan,, di pandemi ini, cuman bisa berdoa semoga kembali normal kembali... Amin yarabbalalamin... 🙏

muhammad arul prasetio

Kamis, 13 Agustus 2020 | 21:46 WIB
langkah ini perlu diapresiasi. Melihat salah satu permasalahan pada KUR, dimana peminjam kerap kali terpetok dengan syarat agunan, kiranya kredit super mikro ini bisa menjadi salah satu solusi yang bijak serta akomodatif bagi masyarakat, terutama perempuan/ibu. salah satu permasalahan pelaku usaha ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Minggu, 19 April 2020 | 08:00 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Jum'at, 17 April 2020 | 09:35 WIB
BANTUAN SOSIAL
Rabu, 15 April 2020 | 17:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 14 April 2020 | 16:04 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
berita pilihan
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:33 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:21 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:08 WIB
PPh DIVIDEN
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:00 WIB
UU CIPTA KERJA
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:53 WIB
KOTA BANDUNG
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:45 WIB
JERMAN
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:38 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (3)
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:11 WIB
SENSUS PENDUDUK 2020
Kamis, 21 Januari 2021 | 16:26 WIB
PPh DIVIDEN