Berita
Kamis, 24 September 2020 | 18:31 WIB
RUU CIPTA KERJA
Kamis, 24 September 2020 | 17:21 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Kamis, 24 September 2020 | 17:11 WIB
INPRES 8/2020
Kamis, 24 September 2020 | 17:06 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Review
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Selasa, 22 September 2020 | 09:39 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 24 September 2020 | 16:12 WIB
PENELITIAN PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 14:22 WIB
PAJAK DAERAH (17)
Rabu, 23 September 2020 | 18:42 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 17:04 WIB
TIPS FAKTUR PAJAK
Data & alat
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 16 September 2020 | 15:58 WIB
STATISTIK STIMULUS FISKAL
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Ini Syarat Korban PHK dan Ibu Rumah Tangga Dapat Kredit Bunga 0%

A+
A-
4
A+
A-
4
Ini Syarat Korban PHK dan Ibu Rumah Tangga Dapat Kredit Bunga 0%

Ilustrasi. Pekerja memanen jamur tiram di kampung Koncang, Lebak, Banten, Selasa (4/8/2020). Pemerintah melalui Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional akan memberikan bantuan berupa program kredit berbunga rendah untuk sektor UMKM, pelaku usaha, korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan usaha skala rumah tangga guna menjaga pendapatan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/agr/hp.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah berencana meluncurkan skema kredit super mikro dengan bunga 0%. Skema ini ditujukan untuk korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dan ibu rumah tangga.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenkeo Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi korban PHK dan ibu rumah tangga untuk mengakses kredit super mikro tersebut. Namun, proses seleksi calon penerima kredit super mikro diserahkan sepenuhnya kepada perbankan sebagai penyalur.

"Ini sebenarnya pola bisnis yang biasa. Tidak perlu pendaftar. Sepanjang dia layak, bank bisa menyaringnya. Modelnya tidak seperti bantuan sosial," katanya melalui konferensi video, Kamis (13/8/2020). Simak pula artikel ‘Wah, Pemerintah Siapkan Skema Kredit Super Mikro Bunga 0%’.

Baca Juga: Jika Kredit Super Mikro Diminta Agunan, Laporkan

Iskandar mengatakan hal yang paling utama, korban PHK dan ibu rumah tangga yang bisa memperoleh kredit super mikro harus memiliki usaha kategori mikro. Pada ibu rumah tangga dengan usaha produktif mikro, usahanya harus telah berjalan setidaknya selama 6 bulan.

Namun, usaha super mikro yang usianya kurang dari 6 bulan juga tetap berpeluang mendapat kredit tersebut dengan sejumlah ketentuan. Ketentuan yang dimaksud adalah harus mengikuti program pendampingan (formal atau informal), tergabung dalam suatu kelompok usaha, atau memiliki anggota keluarga yang telah memiliki usaha.

Khusus pada korban PHK, tidak diwajibkan memiliki usaha minimal 3 bulan dengan pelatihan 3 bulan sebagaimana diatur Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.8/2019. Menurut Iskandar, korban PHK sebagai pemilik usaha baru tetap bisa mengakses kredit super mikro, tetapi harus mengikuti program pendampingan (formal atau informal), tergabung dalam suatu kelompok usaha, atau memiliki anggota keluarga yang telah memiliki usaha.

Baca Juga: Wah, Pemerintah Siapkan Skema Kredit Super Mikro Bunga 0%

"Selain itu, ada satu persyaratan lagi, yakni belum pernah menerima KUR. Ini agar tidak ada moral hazard ke perbankan. Kalau dia sudah pernah dapat kredit, langsung ditolak oleh lembaga penyalur dan bank," ujarnya.

Pemerintah, sambungnya, akan mengawasi penyaluran kredit super mikro tersebut melalui perbankan. Selain memastikan plafon kredit senilai Rp12 triliun terserap habis hingga akhir tahun, pemerintah juga ingin mencegah kredit super mikro itu dinikmati oleh kelompok yang tidak berhak.

Kredit super mikro dapat dimanfaatkan oleh korban PHK dan ibu rumah tangga pemilik usaha produktif dengan bunga 0% hingga Desember 2020. Setelah itu, nasabah akan dikenai bunga 6%, sama dengan suku bunga kredit usaha rakyat (KUR).

Baca Juga: Bersiap, Gelombang IV Pendaftaran Kartu Prakerja Dibuka Sabtu Ini

Kredit super mikro tidak mensyaratkan agunan. Namun, nilai pinjamannya maksimum Rp10 juta. Iskandar menilai kebutuhan kredit ibu rumah tangga dan korban PHK rata-rata hanya senilai Rp4 juta. Dengan penghitungan itu, plafon kredit yang senilai Rp12 triliun akan mampu menjangkau sekitar 3 juta nasabah.

Jangka waktu kredit modal kerja serupa dengan KUR, yakni paling lama 3 tahun dan jika ada suplesi bisa diperpanjang menjadi 4 tahun. Adapun pada kredit investasi jangka waktunya paling lama 5 tahun dan jika ada suplesi dapat diperpanjang menjadi 7 tahun. (kaw)

Baca Juga: Jokowi Rilis Perpres Baru, Bantuan Kartu Prakerja Bisa Diminta Kembali
Topik : kredit super mikro, PHK, ibu rumah tangga, bunga 0%
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Megha

Jum'at, 14 Agustus 2020 | 21:02 WIB
Belum pernah dapat bantuan apapun... Semoga yang dapat itu benarbenar yang sedang membutuhkan... Walaupun aku lagi membutuh kan,, di pandemi ini, cuman bisa berdoa semoga kembali normal kembali... Amin yarabbalalamin... 🙏

Megha

Jum'at, 14 Agustus 2020 | 20:36 WIB
Belum pernah dapat bantuan apapun... Semoga yang dapat itu benarbenar yang sedang membutuhkan... Walaupun aku lagi membutuh kan,, di pandemi ini, cuman bisa berdoa semoga kembali normal kembali... Amin yarabbalalamin... 🙏

muhammad arul prasetio

Kamis, 13 Agustus 2020 | 21:46 WIB
langkah ini perlu diapresiasi. Melihat salah satu permasalahan pada KUR, dimana peminjam kerap kali terpetok dengan syarat agunan, kiranya kredit super mikro ini bisa menjadi salah satu solusi yang bijak serta akomodatif bagi masyarakat, terutama perempuan/ibu. salah satu permasalahan pelaku usaha ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Rabu, 18 Maret 2020 | 09:08 WIB
EFEK VIRUS CORONA
berita pilihan
Kamis, 24 September 2020 | 18:31 WIB
RUU CIPTA KERJA
Kamis, 24 September 2020 | 17:21 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Kamis, 24 September 2020 | 17:11 WIB
INPRES 8/2020
Kamis, 24 September 2020 | 17:06 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 24 September 2020 | 16:49 WIB
PERPRES 94/2020
Kamis, 24 September 2020 | 16:15 WIB
EKOSISTEM LOGISTIK NASIONAL
Kamis, 24 September 2020 | 16:12 WIB
PENELITIAN PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 15:56 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 15:54 WIB
SWISS
Kamis, 24 September 2020 | 15:25 WIB
ADMINISTRASI PAJAK