BERITA TERKINI
.jpg&w=3840&q=75)
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan keterangan pers terkait penjelasan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (7/10/2020). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah ingin menarik dana masuk ke dalam negeri untuk aktivitas yang produktif sehingga berdampak positif pada perekonomian.
Keinginan pemerintah tersebut menjadi alasan dikecualikannya dividen dari objek pajak penghasilan (PPh) jika diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan ini merupakan bagian dari revisi UU PPh yang masuk dalam UU Cipta Kerja.
“Asal [dividen tersebut] untuk investasi atau menanamkan modal ya bebas pajak. Apabila tidak atau dia [dividen] menganggur, dia kena pajak. Itu tujuannya supaya kita bisa mendorong dana-dana bisa menjadi lebih produktif,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers, Rabu (7/10/2020).
Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU KUP, pengecualian dari objek PPh berlaku untuk dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi (sepanjang diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu) dan/atau wajib pajak badan dalam negeri.
Selain itu, pengecualian berlaku untuk dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap (BUT) di luar negeri. Dividen itu diterima atau diperoleh wajib pajak badan dalam negeri atau wajib pajak pribadi dalam negeri.
Dividen dan penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri tersebut bisa dikecualikan dari objek PPh sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kebutuhan bisnis lainnya Indonesia dalam jangka waktu tertentu serta memenuhi salah satu persyaratan.
Persyaratan yang dimaksud adalah pertama, dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan paling sedikit 30% dari laba setelah pajak. Kedua, dividen berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum dirjen pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut.
Sri Mulyani mengatakan kebijakan terkait dividen ini sejalan dengan semangat pemerintah untuk meningkatkan investasi yang berpengaruh pada produk domestik bruto (PDB). Pada saat yang sama, pemerintah juga memberikan kemudahan berusaha.
“Jadi, ini menjadi satu ekosistem yang sama. Tujuannya adalah agar kalau mereka mendapatkan dividen ya tidak masuk dalam bentuk cash atau tetap berada di luar negeri dan tidak masuk ke Indonesia,” imbuh Sri Mulyani. Simak pula artikel 'Dividen Dikecualikan dari Objek PPh, Ini Efek yang Diharapkan'. (kaw)
