Fokus
Data & Alat
Rabu, 05 Mei 2021 | 14:32 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Rabu, 05 Mei 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 5 MEI - 11 MEI 2021
Selasa, 04 Mei 2021 | 16:30 WIB
KMK 25/2021
Rabu, 28 April 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 28 APRIL - 4 MEI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Dikecualikan Dividen dari Objek PPh

A+
A-
6
A+
A-
6
Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Dikecualikan Dividen dari Objek PPh

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan keterangan pers terkait penjelasan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (7/10/2020). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah ingin menarik dana masuk ke dalam negeri untuk aktivitas yang produktif sehingga berdampak positif pada perekonomian.

Keinginan pemerintah tersebut menjadi alasan dikecualikannya dividen dari objek pajak penghasilan (PPh) jika diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan ini merupakan bagian dari revisi UU PPh yang masuk dalam UU Cipta Kerja.

“Asal [dividen tersebut] untuk investasi atau menanamkan modal ya bebas pajak. Apabila tidak atau dia [dividen] menganggur, dia kena pajak. Itu tujuannya supaya kita bisa mendorong dana-dana bisa menjadi lebih produktif,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers, Rabu (7/10/2020).

Baca Juga: Insentif Pajak untuk Dukung Tugas Bank Tanah Diberikan, Apa Saja?

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU KUP, pengecualian dari objek PPh berlaku untuk dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi (sepanjang diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu) dan/atau wajib pajak badan dalam negeri.

Selain itu, pengecualian berlaku untuk dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap (BUT) di luar negeri. Dividen itu diterima atau diperoleh wajib pajak badan dalam negeri atau wajib pajak pribadi dalam negeri.

Dividen dan penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri tersebut bisa dikecualikan dari objek PPh sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kebutuhan bisnis lainnya Indonesia dalam jangka waktu tertentu serta memenuhi salah satu persyaratan.

Baca Juga: Resmi Terbit, PP Baru Pembentukan Bank Tanah

Persyaratan yang dimaksud adalah pertama, dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan paling sedikit 30% dari laba setelah pajak. Kedua, dividen berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum dirjen pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut.

Sri Mulyani mengatakan kebijakan terkait dividen ini sejalan dengan semangat pemerintah untuk meningkatkan investasi yang berpengaruh pada produk domestik bruto (PDB). Pada saat yang sama, pemerintah juga memberikan kemudahan berusaha.

“Jadi, ini menjadi satu ekosistem yang sama. Tujuannya adalah agar kalau mereka mendapatkan dividen ya tidak masuk dalam bentuk cash atau tetap berada di luar negeri dan tidak masuk ke Indonesia,” imbuh Sri Mulyani. Simak pula artikel 'Dividen Dikecualikan dari Objek PPh, Ini Efek yang Diharapkan'. (kaw)

Baca Juga: Soal Kenaikan Tarif PPN, Ini Pandangan Hipmi

Topik : UU Cipta Kerja, Omnibus Law, uu PPh, dividen, Sri Mulyani
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Kristi Yuliana

Jum'at, 09 Oktober 2020 | 07:31 WIB
Gitu ya.. kalo pembagian dividen kas , dan nganggur. tetep kena pajak. kalo diinvestasikan , dividen saham bisa mudah.
1
artikel terkait
Selasa, 27 April 2021 | 14:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Selasa, 27 April 2021 | 13:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 26 April 2021 | 16:32 WIB
KINERJA FISKAL
Minggu, 25 April 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
berita pilihan
Jum'at, 07 Mei 2021 | 13:38 WIB
PEMULIHAN EKONOMI
Jum'at, 07 Mei 2021 | 13:29 WIB
KOTA PADANG PANJANG
Jum'at, 07 Mei 2021 | 13:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Jum'at, 07 Mei 2021 | 12:00 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR
Jum'at, 07 Mei 2021 | 11:40 WIB
KEBIJAKAN MONETER
Jum'at, 07 Mei 2021 | 11:30 WIB
BANTUAN SOSIAL
Jum'at, 07 Mei 2021 | 11:10 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 07 Mei 2021 | 10:57 WIB
VAKSIN COVID-19
Jum'at, 07 Mei 2021 | 10:00 WIB
THAILAND
Jum'at, 07 Mei 2021 | 09:40 WIB
PP 64/2021