Review
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 17 September 2021 | 16:56 WIB
PROFIL PERPAJAKAN MAKAU
Jum'at, 17 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Minggu, 19 September 2021 | 16:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Sabtu, 18 September 2021 | 13:13 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 17 September 2021 | 14:00 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Impor Alat Laboratorium Deteksi Covid-19 Bisa Dapat Insentif Pajak?

A+
A-
4
A+
A-
4
Impor Alat Laboratorium Deteksi Covid-19 Bisa Dapat Insentif Pajak?

Pertanyaan:
SAYA Isni, staf bidang pengadaan peralatan di salah satu rumah sakit rujukan Covid-19. Saya bertugas mengimpor berbagai peralatan laboratorium yang digunakan untuk mengecek perkembangan pasien Covid-19 yang tengah dirawat.

Saya ingin menanyakan, apakah atas impor tersebut dapat insentif pajak? Jika ada, insentif apa sajakah yang dapat digunakan? Terima kasih

Jawaban:
TERIMA kasih Ibu Isni atas pertanyaan yang diajukan. Terkait dengan impor atas peralatan laboratorium tersebut, ada dua insentif pajak yang dapat dimanfaatkan. Insentif yang pertama adalah pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP).

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) poin a PMK 239/2021 sebagai berikut:

Insentif PPN diberikan kepada:

  1. Pihak Tertentu atas impor atau perolehan Barang Kena Pajak, perolehan Jasa Kena Pajak, dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;”

Adapun pihak tertentu yang dimaksud pada ayat tersebut mengacu pada badan/instansi pemerintah, rumah sakit, atau pihak lainnya.

Kemudian, sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) PMK 239/2021, barang kena pajak yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

  1. Obat-obatan;
  2. vaksin dan peralatan pendukung vaksinasi;
  3. peralatan laboratorium;
  4. peralatan pendeteksi;
  5. peralatan pelindung diri;
  6. peralatan untuk perawatan pasien; dan/atau
  7. peralatan pendukung lainnya yang dinyatakan oleh pihak tertentu untuk keperluan penanganan pandemi Covid-19.

Selanjutnya, insentif kedua yang dapat dimanfaatkan adalah pembebasan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PMK 239/2020. Dalam pasal tersebut, barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 meliputi daftar barang kena pajak yang sama dengan daftar barang kena pajak PPN DTP.

Pemberian ini kemudian ditegaskan pada Pasal 5 ayat (4) PMK 239/2020 sebagai berikut:
“Pihak Tertentu yang melakukan impor dan/atau pembelian barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan:

  1. pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Sebagai informasi, insentif ini dapat Ibu manfaatkan tanpa harus mengajukan Surat Keterangan Bebas. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (12) PMK 239/2020:

Pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a diberikan tanpa Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor.

Demikian jawaban kami. Semoga membantu.

Sebagai informasi, Kanal Kolaborasi antara Kadin Indonesia dan DDTC Fiscal Research menayangkan artikel konsultasi setiap Selasa guna menjawab pertanyaan terkait Covid-19 yang diajukan ke email [email protected]. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung mengirimkannya ke alamat email tersebut.

(Disclaimer)
Topik : Kolaborasi, Kadin, DDTC Fiscal Research, insentif pajak, DJP, PPN DTP, PPh Pasal 22 Impor

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 15 September 2021 | 15:53 WIB
PROVINSI BANTEN

Buntut Faktur Pajak Fiktif, Apartemen Eks Bos Perusahaan Disita

Rabu, 15 September 2021 | 11:15 WIB
DESENTRALISASI FISKAL

Optimalkan Pajak Daerah Lewat RUU HKPD, Ini Saran Periset

Selasa, 14 September 2021 | 14:17 WIB
KANWIL DJP BALI

Tidak Setorkan PPN yang Telah Dipungut, Tersangka Diserahkan ke Kejari

berita pilihan

Minggu, 19 September 2021 | 16:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Mendongkrak Pembangunan Berkelanjutan dengan Sejumlah Kebijakan Pajak

Minggu, 19 September 2021 | 15:30 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR

Pemprov Ingatkan Warga Soal Pemutihan Pajak Kendaraan

Minggu, 19 September 2021 | 15:00 WIB
BRASIL

Biayai Penanganan Pandemi, Tarif Pajak Transaksi Keuangan Dinaikkan

Minggu, 19 September 2021 | 14:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Biaya Jabatan dan Pensiun dalam Penghitungan PPh Pasal 21

Minggu, 19 September 2021 | 14:00 WIB
FILIPINA

Terdampak Pandemi, Asosiasi Sekolah Swasta Minta Insentif Pajak

Minggu, 19 September 2021 | 12:00 WIB
PROVINSI LAMPUNG

Segera Berakhir, Masyarakat Diimbau Segera Ikuti Pemutihan Pajak

Minggu, 19 September 2021 | 11:30 WIB
PENERIMAAN CUKAI

DJBC Prediksi Setoran Cukai Minuman Beralkohol Membaik Tahun Ini

Minggu, 19 September 2021 | 11:00 WIB
REPUBLIK CEKO

Proses Penegakan Hukum Dihentikan, Wajib Pajak Bisa Dapat Kompensasi

Minggu, 19 September 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN MALANG

Sektor Jasa Tertekan, Setoran Pajak PBB Bakal Dipacu