Review
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 19 Januari 2021 | 09:24 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:38 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (3)
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:57 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Hadapi Perubahan Iklim, Ini Saran Kebijakan Pajak dari Sekjen PBB

A+
A-
0
A+
A-
0
Hadapi Perubahan Iklim, Ini Saran Kebijakan Pajak dari Sekjen PBB

Ilustrasi. (DDTCNews)

NEW YORK, DDTCNews – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan kebijakan fiskal yang kolektif dari seluruh negara merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim.

Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan kebijakan fiskal global perlu disinergikan demi menangani dampak perubahan iklim. Tak hanya itu, ia menilai perlu adanya perubahan drastis dari sisi kebijakan, terutama dari aspek perpajakan untuk menurunkan emisi karbon secara global.

Menurutnya, pungutan pajak untuk perlindungan lingkungan hidup tidak menjadi beban masyarakat secara umum. Sejatinya, pihak yang menyebabkan pencemaran emisi karbon ke atmosfer merupakan pihak yang paling layak dikenakan pajak yang lebih besar.

Baca Juga: Asosiasi Sebut Insentif Pajak Dorong Pembelian Mobil

"Dunia harus mengalihkan beban pajak untuk pencemaran dari publik kepada mereka yang paling bertanggung jawab," katanya, dikutip Jumat (4/12/2020).

Guterres menilai sulit menanggulangi dampak perubahan iklim apabila tanpa aksi bersama. Hal ini sudah mendesak dilakukan mengingat rata-rata suhu akan naik 3—5 derajat celcius pada abad 21 dan diikuti dengan peningkatan potensi bencana alam seperti banjir, topan dan badai.

Untuk itu, fokus utama PBB pada tahun depan adalah mendorong aksi kolektif negara di dunia untuk mencapai tingkat netral karbon di seluruh dunia. Agenda tersebut diyakini akan mengembalikan titik keseimbangan emisi gas buang yang selama ini dilepaskan ke atmosfer.

Baca Juga: Kementan Usul Impor Produk Pertanian Dikenakan Pajak Karbon

"Tanpa tindakan bersama maka keanekaragaman hayati akan runtuh, gurun pasir makin menyebar dan lautan penuh dengan sampah plastik," ujar Guterres.

Salah satu agenda tindakan kolektif tersebut di antaranya adopsi aturan dalam hukum domestik untuk melakukan transisi menuju emisi bersih pada 2050. Dari aksi kolektif tersebut, tingkat emisi karbon secara tahunan ditargetkan dapat ditekan sebesar 6% untuk satu dekade ke depan.

"PBB menyerukan pengurangan karbon tahunan 6% untuk dekade berikutnya, atau keadaan akan menjadi lebih buruk, jauh lebih buruk," tuturnya seperti dilansir euroweeklynews.com. (rig)

Baca Juga: Subjek, Tarif, dan Dasar Pengenaan PBB

Topik : amerika serikat, PBB, kebijakan pajak global, emisi karbon, pajak internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 15 Januari 2021 | 11:30 WIB
KENYA
Jum'at, 15 Januari 2021 | 11:15 WIB
AMERIKA SERIKAT
Kamis, 14 Januari 2021 | 18:04 WIB
AMERIKA SERIKAT
Kamis, 14 Januari 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Jum'at, 22 Januari 2021 | 13:35 WIB
PELAYANAN PAJAK
Jum'at, 22 Januari 2021 | 13:26 WIB
UU CIPTA KERJA
Jum'at, 22 Januari 2021 | 12:15 WIB
MALAYSIA
Jum'at, 22 Januari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Jum'at, 22 Januari 2021 | 09:00 WIB
DANA TABUNGAN PERUMAHAN
Jum'at, 22 Januari 2021 | 08:45 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:33 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:21 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:08 WIB
PPh DIVIDEN
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:00 WIB
UU CIPTA KERJA