Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Reportase
Perpajakan.id

Genjot Ekspor, Bea Cukai Kembali Tebar Fasilitas KITE

A+
A-
2
A+
A-
2
Genjot Ekspor, Bea Cukai Kembali Tebar Fasilitas KITE

Ilustrasi. (DJBC)

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) kembali menebar izin fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) untuk menggenjot ekspor di tengah pandemi virus Corona.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jakarta Decy Arifinsjah memberikan izin fasilitas KITE kepada dua perusahaan sekaligus, yakni PT Sky Energy Indonesia dan PT Komatsu Indonesia. Menurutnya, perusahaan pemegang izin KITE akan memperoleh fasilitas fiskal yang menguntungkan.

"Melalui fasilitas KITE, pelaku usaha akan mendapatkan manfaat berupa kemudahan berupa pengembalian bea masuk, yang dapat menekan cash flow perusahaan sehingga mendorong peningkatan daya saing perusahaan, investasi, dan ekspor nasional," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip pajak Senin (28/9/2020).

Baca Juga: Harga Komoditas Merangkak Naik, Setoran Kepabeanan Meroket

Decy mengatakan DJBC terus menjalankan tugasnya sebagai trade facilitator dan industrial assistance untuk memulihkan perekonomian nasional pascapandemi. Seluruh tahapan pemberian izin fasilitas KITE juga berjalan secara online, termasuk pemaparan profil bisnis perusahaan.

Menurut Decy, DJBC hanya memerlukan waktu sekitar satu jam setelah pemaparan profil bisnis perusahaan sebelum menerbitkan izin KITE. Dia berharap fasilitas tersebut dapat mendorong ekspor yang pada akhirnya turut memulihkan perekonomian nasional.

PT Sky Energy Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembangkit listrik dengan memproduksi panel surya. Direktur PT Sky Energy Indonesia Naoki Ishikawa menjelaskan perusahaannya telah mengekspor panel surya ke berbagai negara, seperti ke AS dan Kanada.

Baca Juga: Apa Itu Kawasan Daur Ulang Berikat?

Sementara itu, Kantor Bea Cukai Pontianak memberikan fasilitas KITE untuk industri kecil dan menengah (IKM) PT Samudra Indah Jaya Singkawang (SIJS) yang bergerak di bidang ekspor ubur-ubur. Kepala Kantor Bea Cukai Pontianak Achmat Wahyudi mengatakan pemegang fasilitas KITE IKM akan memperoleh kemudahan prosedur dan insentif fiskal.

Insentif fiskal tersebut berupa pembebasan bea masuk, pajak pertambahan nilai (PPN), serta pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) atas impor bahan baku, mesin, dan barang contoh oleh IKM.

Terkait dengan kemudahan prosedural, IKM tidak diharuskan memberikan jaminan untuk pembebasannya (dalam batas tertentu), bisa memanfaatkan pusat logistik berikat (PLB) dalam proses ekspor-impor, serta memiliki fleksibilitas dalam melakukan penjualan lokal sebesar 25% dari nilai ekspor terbesar dalam 5 tahun terakhir.

Baca Juga: DJBC Prediksi Setoran Cukai Minuman Beralkohol Membaik Tahun Ini

"Semoga fasilitas yang diberikan kepada PT SIJS dapat mendorong peningkatan industri ubur-ubur, peningkatan ekspor, dan penyerapan tenaga kerja sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Temajuk dan sekitarnya," ujarnya. (kaw)

Topik : bea cukai, DJBC, ekspor, KITE

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 30 Agustus 2021 | 13:01 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pembuktian Pemenuhan Syarat Pembebasan Bea Masuk

Sabtu, 28 Agustus 2021 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PERPAJAKAN

Aturan Baru Rush Handling, Kini Pakai Sistem Automasi

Jum'at, 27 Agustus 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Penjelasan DJBC Soal Penerapan Pita Cukai Digital

Kamis, 26 Agustus 2021 | 09:00 WIB
KAWASAN BERIKAT

Sumbangan Kawasan Berikat dan KITE Terhadap Ekspor Capai Rp668 Triliun

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 15:00 WIB
PRANCIS

OECD Minta Stimulus Fiskal di Tiap Yurisdiksi Dilanjutkan Tahun Depan

Minggu, 26 September 2021 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pandemi Jadi Momentum Penguatan Ketentuan Antipenghindaran Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 14:00 WIB
DENMARK

Kurangi Konsumsi Minuman Beralkohol, WHO Minta Tarif Pajak Dinaikkan

Minggu, 26 September 2021 | 13:30 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Bonus Demografi Bisa Berdampak Positif Terhadap Penerimaan Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Awkarin Datangi Kantor Pajak, Ada Apa?

Minggu, 26 September 2021 | 12:55 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Pentingnya Moral Pajak untuk Penerimaan yang Berkelanjutan

Minggu, 26 September 2021 | 12:00 WIB
KOTA BATU

Puluhan Pengusaha Dapat Sosialisasi Soal Kewajiban Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pembayaran Sendiri PPh Final Penjualan Tanah/Bangunan Non-Pengembang

Minggu, 26 September 2021 | 10:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji