Fokus
Literasi
Senin, 27 Juni 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 27 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 29 Juni 2022 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI - 5 JULI 2022
Selasa, 28 Juni 2022 | 19:00 WIB
STATISTIK CUKAI DUNIA
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Ekonomi Masih Tertekan, Thailand Tunda Penerapan Pajak Transaksi Saham

A+
A-
1
A+
A-
1
Ekonomi Masih Tertekan, Thailand Tunda Penerapan Pajak Transaksi Saham

Ilustrasi.

BANGKOK, DDTCNews – Pemerintah Thailand berencana menunda rencana pemungutan pajak atas transaksi saham oleh investor individu.

Sekretaris Menteri Keuangan Krisada Chinavicharana mengatakan kondisi perekonomian saat ini masih tertekan oleh pandemi Covid-19 dan meningkatnya tensi geopolitik di wilayah Eropa sehingga pemungutan pajak perlu ditunda.

"Pemerintah membebaskan pajak transaksi saham untuk investor individu sebagai sarana untuk membantu pendalaman pasar keuangan," katanya seperti dilansir pattayamail.com, Minggu (10/4/2022).

Baca Juga: Negara Ini Tetapkan Standar Emisi Baru dan Tawarkan Insentif Pajak

Chinavicharana memproyeksikan pajak saham akan dipungut ketika kondisi perekonomian sudah memadai. Menurutnya, pajak tersebut diperlukan untuk memperluas basis pemajakan dan menaikkan penerimaan pajak demi mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Tarif pajak yang dikenakan juga hanya 0,11%. Tarif ini diproyeksikan tidak akan terlalu berdampak terhadap pasar,” sebutnya.

Chinavicharana menuturkan sekitar 90% dari investor individu kemungkinan tidak akan membayar pajak saham karena mayoritas investor individu tidak memiliki penjualan di atas THB1 juta atau setara dengan Rp427,6 juta per bulan.

Baca Juga: KPP Kirim Whatsapp ke Ribuan WP, Isinya Data Harta dan Imbauan PPS

Departemen Penerimaan menambahkan penundaan pemungutan pajak transaksi saham tersebut tidak akan berdampak terhadap kinerja penerimaan pajak mengingat potensi penerimaan dari pajak tersebut belum diperhitungkan dalam anggaran tahun ini.

Pada tahun ini, pemerintah menargetkan penerimaan pajak mencapai THB8 miliar hingga THB10 miliar. Penerimaan pajak didorong oleh layanan elektronik yang mulai diimplementasikan pada September 2021. (rig)

Baca Juga: PPATK Selesaikan Analisis Pidana Pencucian Uang, Kasus Pajak Dominan
Topik : thailand, pajak, pajak internasional, saham, kebijakan pajak, transaksi saham

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 28 Juni 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Kejelasan Soal Waktu Implementasi Pajak Karbon

Selasa, 28 Juni 2022 | 13:30 WIB
KPP PRATAMA MAROS

Tatap Muka dengan Nasabah Prioritas, KPP Jelaskan Sederet Manfaat PPS

Selasa, 28 Juni 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran Pajak dari Sektor Tambang Tumbuh 3 Digit, Begini Perinciannya

Selasa, 28 Juni 2022 | 11:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

AS Naikkan Tarif Bea Masuk Ratusan Barang Impor Asal Rusia

berita pilihan

Rabu, 29 Juni 2022 | 14:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

WP Bingung Pilih Pembetulan SPT atau PPS Jelang Deadline, Ini Kata DJP

Rabu, 29 Juni 2022 | 13:00 WIB
KPP PRATAMA BONTANG

KPP Kirim Whatsapp ke Ribuan WP, Isinya Data Harta dan Imbauan PPS

Rabu, 29 Juni 2022 | 12:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

PPATK Selesaikan Analisis Pidana Pencucian Uang, Kasus Pajak Dominan

Rabu, 29 Juni 2022 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Contoh Pemberian Hibah Antar-Perusahaan yang Dikenai Pajak Penghasilan

Rabu, 29 Juni 2022 | 11:39 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

CHA TUN Pajak: Pengadilan Pajak Independen Meski di Bawah Kemenkeu

Rabu, 29 Juni 2022 | 11:01 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Sisa Sehari! Harta yang Diungkap Wajib Pajak Capai Rp452,9 Triliun

Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ajak Masyarakat Ungkap Harta, Denny Cagur: Mumpung Ada PPS

Rabu, 29 Juni 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP & Bank BUMN Teken Perjanjian Soal Interoperabilitas Data dan KSWP