Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

DJP Kejar WP Lawan Transaksi Bendahara yang Belum Lapor Penghasilan

A+
A-
12
A+
A-
12
DJP Kejar WP Lawan Transaksi Bendahara yang Belum Lapor Penghasilan

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Selain bendahara, penggunaan aplikasi e-bupot unifikasi dan PPh Pasal 21 instansi pemerintah juga berpotensi meningkatkan kepatuhan pajak lawan transaksinya. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (26/7/2021).

Kementerian Keuangan mengatakan sistem dari aplikasi e-bupot unifikasi dan PPh Pasal 21 instansi pemerintah real time dan tervalidasi. Dengan demikian, otoritas pajak dapat memantau pemenuhan kewajiban bendahara.

“Selain itu, data bukti pemungutan/ pemotongan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengejar wajib pajak lawan transaksi bendahara yang belum melaporkan penghasilannya,” tulis Kementerian Keuangan dalam dokumen APBN Kita Juli 2021.

Baca Juga: Anggaran TIK Kemenkeu Naik, Downtime Layanan Seharusnya Teratasi

Kementerian Keuangan mengatakan hanya cukup membuka satu kanal, bendahara dapat melaporkan dan membuat bukti pemungutan/pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 26, pajak pertambahan nilai (PPN) Put, dan PPh Pasal 21.

Penggunaan aplikasi e-bupot unifikasi dan PPh Pasal 21 instansi pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban bendahara. Pasalnya, beban administrasi dan kerepotan menginstalasi berbagai macam aplikasi. Simak ‘Kendala Pelaporan Pajak Bendahara Pemerintah, Aplikasi Ini Jadi Solusi’.

Selain mengenai penggunaan aplikasi e-bupot unifikasi dan PPh Pasal 21 instansi pemerintah, ada pula bahasan terkait dengan perpanjangan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 mulai 26 Juli hingga 2 Agustus 2021.

Baca Juga: Cara Menanggapi Surat SP2DK dari Kantor Pajak

Berikut ulasan berita selengkapnya.

NPWP Instansi Pemerintah

Sebelum aplikasi e-bupot unifikasi dan PPh Pasal 21 instansi pemerintah diluncurkan, Kementerian Keuangan telah melakukan pembenahan regulasi terkait dengan administrasi bendahara.

Salah satunya adalah melalui penerbitan PMK 231/2019 pada 31 Desember 2019. Dalam beleid ini diatur mengenai pendaftaran dan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) instansi pemerintah menggantikan NPWP bendahara lama.

“Dan adanya kewajiban untuk menggunakan SPT (Surat Pemberitahuan) Masa unifikasi instansi pemerintah sejak masa Januari 2021,” ujar Kementerian Keuangan dalam dokumen APBN Kita Juli.

Baca Juga: Faktur Pajak Fiktif Rugikan Negara Rp29 M, Bos Perusahaan Ditangkap

Dengan terbitnya PMK 231/2019, NPWP melekat pada instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. Simak beberapa ulasan mengenai PMK 231/2019 di sini. (DDTCNews)

Pendaftaran Subunit Organisasi Instansi Pemerintah

Otoritas juga telah menerbitkan peraturan pelaksanaan dari PMK 231/2019, yakni PER-02/PJ/2021, pada18 Februari 2021. Regulasi ini diperlukan karena sejak berlakunya PMK 231/2019 per 1 April 2020, masih terjadi kesulitan di lapangan terkait dengan penerapan PMK tersebut.

Kesulitan terutama muncul pada unit-unit pelaksana yang menginduk pada satu instansi pemerintah. Contohnya, sekolah yang berada di bawah Dinas Pendidikan atau puskesmas yang ada di bawah Dinas Kesehatan.

Baca Juga: Dapat SP2DK dari Kantor Pajak? DJP: Jangan Khawatir

Menurut Kementerian Keuangan, perlu adanya pengaturan agar unit-unit pelaksana tidak perlu melakukan kompilasi bukti potong secara manual. Untuk itu, ditambahkan fitur khusus untuk mendaftarkan subunit organisasi instansi pemerintah dalam aplikasi e-bupot unifikasi instansi pemerintah. (DDTCNews)

Insentif Pajak Sewa Toko di Mal

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan memberikan insentif pajak atas sewa toko di mal. Insentif itu berupa pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP). Rencananya, pemberian insentif untuk masa pajak Juni sampai dengan Agustus 2021.

"Ini PMK (peraturan menteri keuangan)-nya sedang dalam proses," ujarnya. (DDTCNews/Kontan)

Baca Juga: Perluas Basis Pajak, DJP Terus Lakukan Pengawasan

Insentif untuk Sektor Transportasi dan Horeka

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan insentif pajak tidak hanya disiapkan untuk pelaku usaha ritel yang beroperasi di mal. Menurutnya, insentif serupa juga tengah digodok untuk sektor transportasi dan pariwisata terutama hotel, restoran, dan kafe (horeka).

"Akan diberikan juga untuk sektor lain yang terdampak, termasuk transportasi, horeka pariwisata. Yang ini sedang dalam finalisasi," katanya. (DDTCNews/Kontan)

Penundaan Bayar Cukai

Melalui PMK 93/2021, pemerintah memperpanjang waktu penundaan pembayaran cukai untuk pengusaha pabrik yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai dari sebelumnya 2 bulan menjadi 90 hari. PMK tersebut merupakan perubahan kedua dari PMK 57/2017.

Baca Juga: Bonus Demografi Bisa Berdampak Positif Terhadap Penerimaan Pajak

“Untuk memberikan keberlanjutan dukungan dalam menjaga produktivitas dan arus kas pengusaha pabrik barang kena cukai di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung,” bunyi penggalan pertimbangan pemberian relaksasi dalam PMK 93/2021. Simak ‘Penerimaan Tidak Terpengaruh Perpanjangan Waktu Tunda Bayar Cukai’. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia)

Persidangan Pengadilan Pajak Dihentikan Lagi

Pengadilan Pajak memperpanjang penundaan pelaksanaan persidangan dan penghentian sementara layanan administrasi secara tatap muka pada 26 Juli—2 Agustus 2021. Sebelumnya, penundaan dan penghentian sementara direncanakan sampai 23 Juli 2021.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak No. SE-15/PP/2021. Kebijakan ini diambil karena adanya perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa dan Bali pada 26 Juli—2 Agustus 2021.

Baca Juga: Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Selain itu, masih terdapat beberapa hakim dan pengawai Sekretariat Pengadilan Pajak yang terpapar Covid-19. Kemudian, ada komitmen Pengadilan Pajak untuk menindaklanjuti ketentuan penanganan wabah penyakit Covid-19 secara menyeluruh sesuai ketentuan yang berlaku. Simak ‘PPKM Diperpanjang, Persidangan Pengadilan Pajak Dihentikan Lagi’. (DDTCNews)

Tambahan Pagu Anggaran Insentif

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ada sejumlah barang yang ditambahkan dalam lampiran PMK 92/2021 seperti oksigen dan perangkat pendukungnya. Pemerintah lantas mengalokasikan pagu Rp20,85 triliun untuk memberikan fasilitas perpajakan atas barang yang dibutuhkan untuk penanganan pandemi.

"Kami memberikan insentif perpajakan di bidang kesehatan, Rp20,85 triliun pembebasan pajak dan bea cukai untuk berbagai impor dari vaksin dan alat kesehatan, termasuk nanti oksigen," kata Sri Mulyani. (DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: Belum Terima Email Survei dari Kantor Pajak? Ini Kata DJP

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, e-bupot instansi pemerintah, bendahara pemerintah, Ditjen Pajak, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 22 September 2021 | 10:19 WIB
PER-18/PJ/2021

DJP Terbitkan Aturan Baru Soal Pemungutan PPN Pulsa & Kartu Perdana

Rabu, 22 September 2021 | 08:09 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Mulai Terjunkan Pegawai ke Lapangan, Ini 2 Sasaran Prioritasnya

Selasa, 21 September 2021 | 18:06 WIB
LAYANAN PAJAK

DJP Minta Wajib Pajak Lapor Jika Temui Ini Saat Manfaatkan Layanan

Selasa, 21 September 2021 | 12:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Ketersediaan Data Jadi Kunci Optimalisasi Pajak Youtuber

berita pilihan

Senin, 27 September 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyaluran Insentif Diklaim Lebih Baik, DJP Janji Dengarkan Pengusaha

Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK

Ada Forum Gratis Bahas Kebijakan Pajak Karbon, Tertarik?

Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Kunjungan (Visit) Pegawai Pajak?

Senin, 27 September 2021 | 18:17 WIB
KINERJA FISKAL

Anggaran TIK Kemenkeu Naik, Downtime Layanan Seharusnya Teratasi

Senin, 27 September 2021 | 18:03 WIB
BANTUAN SOSIAL

Dekati Batas Akhir, Nyaris 5 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji

Senin, 27 September 2021 | 18:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Penerimaan Negara Bukan Pajak Tumbuh 20%, Begini Perinciannya

Senin, 27 September 2021 | 17:47 WIB
KINERJA PEMERINTAH

Indeks Efektivitas Pemerintah Naik, KSP: Tak Boleh Ada Lagi Pungli

Senin, 27 September 2021 | 17:30 WIB
SE-49/PJ/2021

Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Prosedur Persetujuan Bersama

Senin, 27 September 2021 | 17:11 WIB
INGGRIS

Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

Senin, 27 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pulihkan Pariwisata, Sri Mulyani: Insentif Diberikan, Termasuk Pajak