Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

DJP Bakal Manfaatkan Momentum Pertemuan Otoritas Pajak se-Asia Pasifik

0
0

Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) akan memanfaatkan momentum pertemuan otoritas pajak se-Asia Pasifik untuk mempelajari skema pemungutan pajak tidak langsung dalam ekonomi digital. Hal tersebut menjadi sorotan beberapa media nasional pada hari ini, Senin (12/8/2019).

Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan tahunan ke-49 Study Group on Asian Tax Administration and Research (SGATAR). Pertemuan akbar otoritas pajak se-Asia Pasifik ini akan diadakan di Yogyakarta pada September 2019.

“Saling membantu satu antara lainnya, bagaimana memajaki pajak tidak langsung untuk transaksi elektronik. DJP dapat mempelajarinya dari negara yang lebih maju soal itu, seperti Australia,” jelas Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol.

Baca Juga: Soal Kepatuhan WP Peserta Tax Amnesty, Ini Penjelasan DJP

Forum pimpinan delegasi akan berdiskusi tentang perpajakan di era digital, implementasi proyek Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), peningkatan kapasitas di bidang belanja perpajakan dan manajemen risiko kepatuhan, serta agenda tahunan pembahasan reformasi perpajakan masing-masing anggota.

Selain itu, di luar forum pimpinan delegasi, ada beberapa topik yang akan dibahas. Beberapa topik itu antara lain isu penetapan harga transfer (transfer pricing) dan prosedur persetujuan bersama, pertukaran informasi otomatis, dan layanan perpajakan berbasis digital.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti langkah beberapa perbankan yang gencar menawarkan instrumen investasi untuk mencegah keluarnya kembali dana repatriasi dalam program pengampunan pajak. Holding period dana tersebut berakhir akhir 2019.

Baca Juga: Bersiap! Pemerintah Bakal Pungut Pajak Progresif Tanah

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Teknis Informasi, Data, dan Teknologi

John Hutagaol mengatakan dalam pertemuan ke-49 SATGAR, akan hadir pula perwakilan dari Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Masing-masing yurisdiksi akan membeberkan perkembangan dan kendala dalam urusan pajak.

DJP, sambung John, juga akan membahas teknis mengenai informasi, data, dan teknologi ekonomi digital. Terlebih, otoritas baru saja membentuk dua direktorat baru yakni Direktorat Data Informasi Perpajakan dan Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Baca Juga: Shortfall Tahun Ini Berisiko Melebar, Target Pajak 2020 Ketinggian
  • Pendekatan ke Nasabah

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/2017, dana repatriasi yang didapat dari program pengampunan pajak di simpan di dalam negeri paling singkat (holding period) 3 tahun sejak dana tersebut dialihkan ke rekening khusus melalui bank persepsi.

Beberapa bank mulai melakukan pendekatan secara individual kepada para nasabah untuk mengetahui ekspektasi nasabah. Hal ini dilakukan untuk menahan mereka tidak menarik dana repatriasi. Selain itu, beberapa bank juga akan menawarkan produk investasi yang lebih menarik.

  • RUU Konsultan Pajak

Kongres Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) yang akan digelar pada 20—23 Agustus 2019 di Malang, Jawa Timur akan memilih ketua umum baru. Selain itu, kongres akan secara khusus menyoroti rancangan undang-undang (RUU) Konsultan Pajak. RUU ini sudah bergulir di DPR dan menjadi inisiatif parlemen.

Baca Juga: Perpres Kendaraan Listrik Terbit, Revisi PP PPnBM Segera Menyusul
  • Penghitungan Cadangan Bakal Diperketat

Pemerintah akan memperketat mekanisme penghitungan cadangan yang bisa dikurangkan sebagai biaya. Langkah ini dilakukan dengan pertimbangan aturan yang berlaku saat ini kerap disalahgunakan untuk memperkecil jumlah pajak yang seharusnya disetor ke kas negara. (kaw)

“Saling membantu satu antara lainnya, bagaimana memajaki pajak tidak langsung untuk transaksi elektronik. DJP dapat mempelajarinya dari negara yang lebih maju soal itu, seperti Australia,” jelas Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol.

Baca Juga: Soal Kepatuhan WP Peserta Tax Amnesty, Ini Penjelasan DJP

Forum pimpinan delegasi akan berdiskusi tentang perpajakan di era digital, implementasi proyek Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), peningkatan kapasitas di bidang belanja perpajakan dan manajemen risiko kepatuhan, serta agenda tahunan pembahasan reformasi perpajakan masing-masing anggota.

Selain itu, di luar forum pimpinan delegasi, ada beberapa topik yang akan dibahas. Beberapa topik itu antara lain isu penetapan harga transfer (transfer pricing) dan prosedur persetujuan bersama, pertukaran informasi otomatis, dan layanan perpajakan berbasis digital.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti langkah beberapa perbankan yang gencar menawarkan instrumen investasi untuk mencegah keluarnya kembali dana repatriasi dalam program pengampunan pajak. Holding period dana tersebut berakhir akhir 2019.

Baca Juga: Bersiap! Pemerintah Bakal Pungut Pajak Progresif Tanah

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Teknis Informasi, Data, dan Teknologi

John Hutagaol mengatakan dalam pertemuan ke-49 SATGAR, akan hadir pula perwakilan dari Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Masing-masing yurisdiksi akan membeberkan perkembangan dan kendala dalam urusan pajak.

DJP, sambung John, juga akan membahas teknis mengenai informasi, data, dan teknologi ekonomi digital. Terlebih, otoritas baru saja membentuk dua direktorat baru yakni Direktorat Data Informasi Perpajakan dan Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Baca Juga: Shortfall Tahun Ini Berisiko Melebar, Target Pajak 2020 Ketinggian
  • Pendekatan ke Nasabah

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/2017, dana repatriasi yang didapat dari program pengampunan pajak di simpan di dalam negeri paling singkat (holding period) 3 tahun sejak dana tersebut dialihkan ke rekening khusus melalui bank persepsi.

Beberapa bank mulai melakukan pendekatan secara individual kepada para nasabah untuk mengetahui ekspektasi nasabah. Hal ini dilakukan untuk menahan mereka tidak menarik dana repatriasi. Selain itu, beberapa bank juga akan menawarkan produk investasi yang lebih menarik.

  • RUU Konsultan Pajak

Kongres Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) yang akan digelar pada 20—23 Agustus 2019 di Malang, Jawa Timur akan memilih ketua umum baru. Selain itu, kongres akan secara khusus menyoroti rancangan undang-undang (RUU) Konsultan Pajak. RUU ini sudah bergulir di DPR dan menjadi inisiatif parlemen.

Baca Juga: Perpres Kendaraan Listrik Terbit, Revisi PP PPnBM Segera Menyusul
  • Penghitungan Cadangan Bakal Diperketat

Pemerintah akan memperketat mekanisme penghitungan cadangan yang bisa dikurangkan sebagai biaya. Langkah ini dilakukan dengan pertimbangan aturan yang berlaku saat ini kerap disalahgunakan untuk memperkecil jumlah pajak yang seharusnya disetor ke kas negara. (kaw)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, SGATAR, ekonomi digital, BEPS, OECD, tax amnesty
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 13 Maret 2019 | 12:39 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 11:29 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 09 Oktober 2018 | 19:27 WIB
PERTEMUAN TAHUNAN IMF-BANK DUNIA
Jum'at, 12 April 2019 | 11:51 WIB
PEREKONOMIAN GLOBAL
Jum'at, 23 September 2016 | 17:01 WIB
PEMERIKSAAN BPK
Selasa, 29 Januari 2019 | 11:54 WIB
KEBIJAKAN CUKAI