Fokus
Literasi
Kamis, 05 Agustus 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL
Rabu, 04 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 04 Agustus 2021 | 17:15 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 04 Agustus 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 4 - 10 AGUSTUS 2021
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

DJP Bakal Manfaatkan Momentum Pertemuan Otoritas Pajak se-Asia Pasifik

A+
A-
0
A+
A-
0
DJP Bakal Manfaatkan Momentum Pertemuan Otoritas Pajak se-Asia Pasifik

Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) akan memanfaatkan momentum pertemuan otoritas pajak se-Asia Pasifik untuk mempelajari skema pemungutan pajak tidak langsung dalam ekonomi digital. Hal tersebut menjadi sorotan beberapa media nasional pada hari ini, Senin (12/8/2019).

Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan tahunan ke-49 Study Group on Asian Tax Administration and Research (SGATAR). Pertemuan akbar otoritas pajak se-Asia Pasifik ini akan diadakan di Yogyakarta pada September 2019.

“Saling membantu satu antara lainnya, bagaimana memajaki pajak tidak langsung untuk transaksi elektronik. DJP dapat mempelajarinya dari negara yang lebih maju soal itu, seperti Australia,” jelas Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol.

Baca Juga: DJP Pakai ATP dalam Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak

Forum pimpinan delegasi akan berdiskusi tentang perpajakan di era digital, implementasi proyek Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), peningkatan kapasitas di bidang belanja perpajakan dan manajemen risiko kepatuhan, serta agenda tahunan pembahasan reformasi perpajakan masing-masing anggota.

Selain itu, di luar forum pimpinan delegasi, ada beberapa topik yang akan dibahas. Beberapa topik itu antara lain isu penetapan harga transfer (transfer pricing) dan prosedur persetujuan bersama, pertukaran informasi otomatis, dan layanan perpajakan berbasis digital.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti langkah beberapa perbankan yang gencar menawarkan instrumen investasi untuk mencegah keluarnya kembali dana repatriasi dalam program pengampunan pajak. Holding period dana tersebut berakhir akhir 2019.

Baca Juga: Catat, Ini Ketentuan PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Teknis Informasi, Data, dan Teknologi

John Hutagaol mengatakan dalam pertemuan ke-49 SATGAR, akan hadir pula perwakilan dari Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Masing-masing yurisdiksi akan membeberkan perkembangan dan kendala dalam urusan pajak.

DJP, sambung John, juga akan membahas teknis mengenai informasi, data, dan teknologi ekonomi digital. Terlebih, otoritas baru saja membentuk dua direktorat baru yakni Direktorat Data Informasi Perpajakan dan Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Baca Juga: Menyerahkan Kedaulatan Pajak
  • Pendekatan ke Nasabah

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/2017, dana repatriasi yang didapat dari program pengampunan pajak di simpan di dalam negeri paling singkat (holding period) 3 tahun sejak dana tersebut dialihkan ke rekening khusus melalui bank persepsi.

Beberapa bank mulai melakukan pendekatan secara individual kepada para nasabah untuk mengetahui ekspektasi nasabah. Hal ini dilakukan untuk menahan mereka tidak menarik dana repatriasi. Selain itu, beberapa bank juga akan menawarkan produk investasi yang lebih menarik.

  • RUU Konsultan Pajak

Kongres Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) yang akan digelar pada 20—23 Agustus 2019 di Malang, Jawa Timur akan memilih ketua umum baru. Selain itu, kongres akan secara khusus menyoroti rancangan undang-undang (RUU) Konsultan Pajak. RUU ini sudah bergulir di DPR dan menjadi inisiatif parlemen.

Baca Juga: Soal Proposal OECD Pilar 1, Ini Kata Periset Pajak
  • Penghitungan Cadangan Bakal Diperketat

Pemerintah akan memperketat mekanisme penghitungan cadangan yang bisa dikurangkan sebagai biaya. Langkah ini dilakukan dengan pertimbangan aturan yang berlaku saat ini kerap disalahgunakan untuk memperkecil jumlah pajak yang seharusnya disetor ke kas negara. (kaw)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, SGATAR, ekonomi digital, BEPS, OECD, tax amnesty

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 29 Juli 2021 | 08:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

PPh Final 0% Sewa Bangunan Penanganan Covid-19 Sampai 31 Desember 2021

Rabu, 28 Juli 2021 | 08:02 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Perkuat Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, DJP Mulai Pakai Aplikasi Ini

Selasa, 27 Juli 2021 | 08:02 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Realisasi Restitusi Pajak Naik 15,87%, Begini Penjelasan DJP

Senin, 26 Juli 2021 | 13:00 WIB
RESENSI JURNAL

Blueprint OECD Pillar 1 Kompleks, Bagaimana Implementasinya?

berita pilihan

Kamis, 05 Agustus 2021 | 11:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Transaksi Elektronik Tidak Akan Diterapkan? Ini Kata BKF

Kamis, 05 Agustus 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Musisi

Kamis, 05 Agustus 2021 | 10:30 WIB
KOTA PALEMBANG

Genjot Penerimaan Pajak, e-Tax Bakal Dipasang di 4.000 Tempat Usaha

Kamis, 05 Agustus 2021 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Terlibat Pengelakan Pajak, Bank Ini Akhirnya Bayar Denda Rp80 Miliar

Kamis, 05 Agustus 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL

Menyikapi Kasus Pinjaman Intragrup Saat Krisis Ekonomi

Kamis, 05 Agustus 2021 | 08:30 WIB
UNI EROPA

Tahun Depan, Warga Negara Asing yang Berkunjung Harus Bayar Pajak

Kamis, 05 Agustus 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Pakai ATP dalam Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak

Kamis, 05 Agustus 2021 | 07:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Keluar dari Middle Income Trap, Perlu Peningkatan Penerimaan Pajak

Rabu, 04 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Pajak Pembangunan I?