Berita
Kamis, 24 September 2020 | 18:31 WIB
RUU CIPTA KERJA
Kamis, 24 September 2020 | 17:21 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Kamis, 24 September 2020 | 17:11 WIB
INPRES 8/2020
Kamis, 24 September 2020 | 17:06 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Review
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Selasa, 22 September 2020 | 09:39 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 24 September 2020 | 16:12 WIB
PENELITIAN PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 14:22 WIB
PAJAK DAERAH (17)
Rabu, 23 September 2020 | 18:42 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 17:04 WIB
TIPS FAKTUR PAJAK
Data & alat
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 16 September 2020 | 15:58 WIB
STATISTIK STIMULUS FISKAL
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

DJP-ATO Teken MoU, Ini Kata Komisaris Perpajakan ATO

A+
A-
2
A+
A-
2
DJP-ATO Teken MoU, Ini Kata Komisaris Perpajakan ATO

Komisaris Perpajakan ATO Chris Jordan. (Foto: Youtube DJP)

CANBERRA, DDTCNews - Australian Taxation Office (ATO) berharap kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) semakin erat seiring ditandatanganinya nota kesepahaman pertukaran informasi secara otomatis atas bukti pemotongan pajak penghasilan (PPh).

Komisaris Perpajakan ATO Chris Jordan mengatakan memorandum of understanding/MoU itu menunjukkan kuatnya kemitraan antara kedua pihak sekaligus membuktikan kontribusi kedua negara dalam meningkatkan transparansi dan memerangi penghindaran dan pengelakan pajak.

Peran vital peningkatan sistem perpajakan sangat penting bagi ekonomi, peran itu semakin penting di tengah kondisi saat ini. Saya harap kita bisa terus mengembangkan kemitraan kita ke depan," ujar Jordan sebagaimana diunggah pada channel YouTube resmi DJP, Senin (14/9/2020).

Baca Juga: Kata Dirjen Pajak, Ini 3 Hal yang Dicari dari Kerja Sama Internasional

Dalam kesempatan sama, Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan informasi yang diperoleh dari MoU Automatic Exchange of Information (AEOI) on Withholding Tax memiliki peran penting dalam konteks sistem worldwide yang dianut oleh Indonesia.

"Kerja sama ini akan memperkaya basis data DJP dan dapat kami gunakan untuk melakukan analisis risiko, pengawasan basis pajak, dan penegakan hukum perpajakan," ujar Suryo.

MoU tersebut bakal menjadi landasan hukum pelaksanaan pertukaran informasi bukti pemotongan PPh atas penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak Indonesia oleh subjek pajak Australia atau sebaliknya.

Baca Juga: Pemerintah Sinkronisasi Data NIK dan NPWP, Ini Kata Dirjen Pajak

Dengan MoU tersebut, DJP bisa menerima informasi mengenai penghasilan wajib pajak Indonesia yang bersumber dari subjek pajak Australia. Adapun pertukaran informasi tersebut bakal dilaksanakan secara rutin setiap tahun.

Dalam jangka panjang, DJP berharap pertukaran informasi juga dapat memerangi praktik penghindaran dan pengelakan pajak yang selama ini dilakukan dengan tidak melaporkan penghasilan dan aset luar negeri.

Pertukaran informasi antara Indonesia dengan Australia juga telah terakomodasi dalam perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) antara kedua negara.

Baca Juga: Begini Janji Dirjen Pajak Soal Proyek Core Tax

Pada Pasal 26, otoritas pajak dari kedua negara dapat bertukar informasi yang diperlukan untuk menjalankan P3B atau aturan domestik dari masing-masing negara. (Bsi)

Topik : MoU ATO-DJP, kerja sama perpajakan internasional, Suryo Utomo, Chris Jordan
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 04 November 2019 | 08:08 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Sabtu, 02 November 2019 | 13:42 WIB
DITJEN PAJAK
Jum'at, 01 November 2019 | 17:47 WIB
DITJEN PAJAK
Jum'at, 01 November 2019 | 16:11 WIB
DITJEN PAJAK
berita pilihan
Kamis, 24 September 2020 | 18:31 WIB
RUU CIPTA KERJA
Kamis, 24 September 2020 | 17:21 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Kamis, 24 September 2020 | 17:11 WIB
INPRES 8/2020
Kamis, 24 September 2020 | 17:06 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 24 September 2020 | 16:49 WIB
PERPRES 94/2020
Kamis, 24 September 2020 | 16:15 WIB
EKOSISTEM LOGISTIK NASIONAL
Kamis, 24 September 2020 | 16:12 WIB
PENELITIAN PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 15:56 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 15:54 WIB
SWISS
Kamis, 24 September 2020 | 15:25 WIB
ADMINISTRASI PAJAK