Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Ditjen Pajak Ambil Porsi 17,8% dari Total Pagu Anggaran Kemenkeu

2
2

Ilustrasi gedung DJP.

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan menyampaikan pagu indikatif untuk tahun anggaran 2020. Anggaran bagi Ditjen Pajak (DJP) diusulkan naik dari tahun sebelumnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan DJP mendapat pagu anggaran indikatif senilai Rp7,9 triliun atau naik dari alokasi tahun sebelumnya senilai Rp7,23 triliun. Pagu anggaran indikatif DJP tersebut tercatat sebesar 17,8% dari total pagu untuk Kemenkeu Rp44,3 triliun.

“Untuk DJP rencana kerja ditujukan untuk program peningkatan dan pengamanan penerimaan pajak dengan outcome penerimaan yang optimal,” katanya saat menghadiri rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR, Selasa (18/6/2019).

Baca Juga: Sri Mulyani Beri Penghargaan 10 Mantan Dirjen Pajak

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menekankan pembaruan sistem inti perpajakan atau core tax menjadi proyek nasional yang diemban DJP. Kemudian, proyek unggulan yang akan dilakukan otoritas pajak dibagi dalam empat kegiatan.

Pertama, inklusi kesadaran perpajakan dalam kurikulum sekolah. Kedua, penguatan sistem compliance risk managementKetiga, penanganan atas transaksi ekonomi digital. Keempat, penyusunan rancangan peraturan presiden  terkait integrasi data keuangan.

Empat proyek unggulan tersebut, sambung Sri Mulyani, akan didukung dengan kegiatan perumusan kebijakan perpajakan baik domestik maupun internasional dengan implementasi automatic exchange of information (AEoI).

Baca Juga: Sri Mulyani: Reformasi Pajak Tidak Parsial

“Kegiatan lain juga ikut dilakukan berupa peningkatan pelayanan hingga optimalisasi penagihan dan efektivitas pemeriksaan,” imbuhnya. (kaw)

“Untuk DJP rencana kerja ditujukan untuk program peningkatan dan pengamanan penerimaan pajak dengan outcome penerimaan yang optimal,” katanya saat menghadiri rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR, Selasa (18/6/2019).

Baca Juga: Sri Mulyani Beri Penghargaan 10 Mantan Dirjen Pajak

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menekankan pembaruan sistem inti perpajakan atau core tax menjadi proyek nasional yang diemban DJP. Kemudian, proyek unggulan yang akan dilakukan otoritas pajak dibagi dalam empat kegiatan.

Pertama, inklusi kesadaran perpajakan dalam kurikulum sekolah. Kedua, penguatan sistem compliance risk managementKetiga, penanganan atas transaksi ekonomi digital. Keempat, penyusunan rancangan peraturan presiden  terkait integrasi data keuangan.

Empat proyek unggulan tersebut, sambung Sri Mulyani, akan didukung dengan kegiatan perumusan kebijakan perpajakan baik domestik maupun internasional dengan implementasi automatic exchange of information (AEoI).

Baca Juga: Sri Mulyani: Reformasi Pajak Tidak Parsial

“Kegiatan lain juga ikut dilakukan berupa peningkatan pelayanan hingga optimalisasi penagihan dan efektivitas pemeriksaan,” imbuhnya. (kaw)

Topik : Kemenkeu, Ditjen Pajak, KEM-PPKF 2020, Sri Mulyani
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 13 Maret 2019 | 12:39 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 11:29 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 09 Oktober 2018 | 19:27 WIB
PERTEMUAN TAHUNAN IMF-BANK DUNIA
Jum'at, 12 April 2019 | 11:51 WIB
PEREKONOMIAN GLOBAL
Jum'at, 23 September 2016 | 17:01 WIB
PEMERIKSAAN BPK
Selasa, 29 Januari 2019 | 11:54 WIB
KEBIJAKAN CUKAI