Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Ditjen Pajak Ambil Porsi 17,8% dari Total Pagu Anggaran Kemenkeu

2
2

Ilustrasi gedung DJP.

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan menyampaikan pagu indikatif untuk tahun anggaran 2020. Anggaran bagi Ditjen Pajak (DJP) diusulkan naik dari tahun sebelumnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan DJP mendapat pagu anggaran indikatif senilai Rp7,9 triliun atau naik dari alokasi tahun sebelumnya senilai Rp7,23 triliun. Pagu anggaran indikatif DJP tersebut tercatat sebesar 17,8% dari total pagu untuk Kemenkeu Rp44,3 triliun.

“Untuk DJP rencana kerja ditujukan untuk program peningkatan dan pengamanan penerimaan pajak dengan outcome penerimaan yang optimal,” katanya saat menghadiri rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR, Selasa (18/6/2019).

Baca Juga: Penerimaan Tertekan, Sri Mulyani Tetap Lanjutkan Kebijakan Insentif

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menekankan pembaruan sistem inti perpajakan atau core tax menjadi proyek nasional yang diemban DJP. Kemudian, proyek unggulan yang akan dilakukan otoritas pajak dibagi dalam empat kegiatan.

Pertama, inklusi kesadaran perpajakan dalam kurikulum sekolah. Kedua, penguatan sistem compliance risk management. Ketiga, penanganan atas transaksi ekonomi digital. Keempat, penyusunan rancangan peraturan presiden terkait integrasi data keuangan.

Empat proyek unggulan tersebut, sambung Sri Mulyani, akan didukung dengan kegiatan perumusan kebijakan perpajakan baik domestik maupun internasional dengan implementasi automatic exchange of information (AEoI).

Baca Juga: Permudah Penyusunan Peraturan, Kemenkeu Optimalkan Teknologi

“Kegiatan lain juga ikut dilakukan berupa peningkatan pelayanan hingga optimalisasi penagihan dan efektivitas pemeriksaan,” imbuhnya. (kaw)

“Untuk DJP rencana kerja ditujukan untuk program peningkatan dan pengamanan penerimaan pajak dengan outcome penerimaan yang optimal,” katanya saat menghadiri rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR, Selasa (18/6/2019).

Baca Juga: Penerimaan Tertekan, Sri Mulyani Tetap Lanjutkan Kebijakan Insentif

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menekankan pembaruan sistem inti perpajakan atau core tax menjadi proyek nasional yang diemban DJP. Kemudian, proyek unggulan yang akan dilakukan otoritas pajak dibagi dalam empat kegiatan.

Pertama, inklusi kesadaran perpajakan dalam kurikulum sekolah. Kedua, penguatan sistem compliance risk management. Ketiga, penanganan atas transaksi ekonomi digital. Keempat, penyusunan rancangan peraturan presiden terkait integrasi data keuangan.

Empat proyek unggulan tersebut, sambung Sri Mulyani, akan didukung dengan kegiatan perumusan kebijakan perpajakan baik domestik maupun internasional dengan implementasi automatic exchange of information (AEoI).

Baca Juga: Permudah Penyusunan Peraturan, Kemenkeu Optimalkan Teknologi

“Kegiatan lain juga ikut dilakukan berupa peningkatan pelayanan hingga optimalisasi penagihan dan efektivitas pemeriksaan,” imbuhnya. (kaw)

Topik : Kemenkeu, Ditjen Pajak, KEM-PPKF 2020, Sri Mulyani
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 08 Juli 2019 | 18:02 WIB
TRANSFER PRICING
Rabu, 02 Oktober 2019 | 19:10 WIB
REFORMASI PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Rabu, 18 Oktober 2017 | 17:29 WIB
DESENTRALISASI FISKAL
Selasa, 13 September 2016 | 13:01 WIB
SHORTFALL PAJAK