KEBIJAKAN FISKAL

Ditanya Soal Dilema Menkeu, Mahasiswa Singgung Ekstensifikasi Pajak

Redaksi DDTCNews | Senin, 26 Oktober 2020 | 14:15 WIB
Ditanya Soal Dilema Menkeu, Mahasiswa Singgung Ekstensifikasi Pajak

Suasana final kompetisi debat APBN Memanggil. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi juri pada final kompetisi debat APBN Memanggil. Dia memberi pertanyaan kepada 3 tim yang bersaing.

Sri Mulyani bertanya kepada Tim A dari Universitas Indonesia (UI) mengenai dilema yang dihadapi pemerintah ketika penerimaan negara merosot akibat pandemi Covid-19, tetapi secara bersamaan kebutuhan belanja justru meningkat.

“Apakah kita akan meningkatkan belanja untuk membantu rakyat menangani kesehatan dan memulihkan ekonomi. Namun, pada saat yang sama pendapatan negara merosot. Jadi, pilihannya mau belanja nambah atau justru belanja turun karena pendapatan lagi turun?" tanyanya, Senin (26/10/2020).

Baca Juga:
Ada Tren Kenaikan Inflasi, Mendagri Minta Seluruh Pemda Waspada

Merespons pertanyaan Sri Mulyani, Tim A menjawab tetap akan meningkatkan belanja walaupun penerimaan negara mengalami tekanan. Belanja prioritasnya yakni kesehatan, pemulihan ekonomi nasional, dan bantuan sosial.

Namun, mereka juga menyarankan optimalisasi penerimaan negara melalui reformasi perpajakan. Menurut mereka, sistem pemungutan pajak perlu dibuat lebih efisien sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak oleh negara. Tim A menyarankan ekstensifikasi dan diversifikasi pajak.

“Penerimaan pajak digital, pajak minuman manis, yang terkait sekali dengan sektor-sektor produktif, juga perlu diterapkan untuk mendukung program-program pemulihan ekonomi nasional. Ini karena fiscal stability juga penting dan perlu kita jaga guna mendukung stabilitas makroekonomi,” ujar salah satu perwakilan Tim A.

Baca Juga:
Jokowi Ingin K/L Tiru Kementerian PUPR, Cepat Realisasikan Anggaran

Sementara dari sisi pembiayaan, Tim A menyarankan Sri Mulyani memperbesar porsi utang dari investor dalam negeri, ketimbang luar negeri yang saat ini tercatat 38%.

Kepada 2 tim lainnya dari PKN STAN dan UI, Sri Mulyani menanyakan kebijakan yang akan ditempuh dalam menyalurkan bantuan ketika data belum lengkap serta upaya menjaga akuntabilitas penggunaan anggarannya.

Tim B dari PKN STAN menjawab belanja kesehatan harus segera dieksekusi. Penyaluran bantuan sosial juga perlu secepatnya dikucurkan untuk menyelamatkan ekonomi nasional. Mengenai data penerima bantuan yang belum terintegrasi, mereka meyakini perbaikan tetap dapat berjalan seiring dengan penyalurannya.

Baca Juga:
Jokowi Minta K/L Siap Lakukan Automatic Adjustment di 2024 karena Ini

Sementara Tim C dari UI menyebut pelaksanaan APBN yang akuntabel menjadi tanggung jawab pemerintah hingga masyarakat. Menurut mereka, tata kelola yang baik dapat dilakukan oleh pemerintah, DPR RI, lembaga swadaya masyarakat, hingga masyarakat sipil. Masyarakat dapat memberikan pandangan yang konstruktif dalam perumusan kebijakan.

Sri Mulyani mengaku puas dengan jawaban para peserta debat. Menurutnya, pengalaman dalam kompetisi debat tersebut akan menjadi bekal penting jika para peserta menjadi menteri keuangan di masa datang.

"Hari ini kalian merasakan sedikit rasanya jadi menteri keuangan, dengan ditanya beberapa pertanyaan tadi. Suatu saat nanti, di antara kalian kalau menjadi menkeu, paling tidak, akan ingat," ujarnya. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 04 Desember 2023 | 14:30 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada Tren Kenaikan Inflasi, Mendagri Minta Seluruh Pemda Waspada

Senin, 04 Desember 2023 | 13:37 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Jokowi Ingin K/L Tiru Kementerian PUPR, Cepat Realisasikan Anggaran

Sabtu, 02 Desember 2023 | 08:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Jokowi Minta K/L Siap Lakukan Automatic Adjustment di 2024 karena Ini

Jumat, 01 Desember 2023 | 16:00 WIB KABUPATEN SRAGEN

Ditopang PBB, Realisasi Pajak Daerah di Kabupaten Ini Lampaui Target

BERITA PILIHAN
Selasa, 05 Desember 2023 | 09:31 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Sistem Inti Administrasi Pajak Baru, DJP Bakal Sediakan Fitur Deposit

Selasa, 05 Desember 2023 | 09:00 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Beri Asistensi, DJBC Sebut Kinerja Ekspor-Impor UMKM Terus Tumbuh

Senin, 04 Desember 2023 | 18:17 WIB ADMINISTRASI KEPABEANAN

Daftar IMEI untuk HP Bisa Diwakilkan, Sertakan Dokumen Kedatangan

Senin, 04 Desember 2023 | 17:00 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Data Sudah Terkirim ke CEIR, DJBC Pastikan IMEI Terdaftar Permanen

Senin, 04 Desember 2023 | 16:59 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN atas Jasa Keagenan Pelayaran Internasional

Senin, 04 Desember 2023 | 16:36 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan PPN DTP Rumah dengan Harga Sampai Rp5 Miliar, Download di Sini!

Senin, 04 Desember 2023 | 16:30 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Vehicle Declaration dalam Kegiatan Ekspor-Impor?

Senin, 04 Desember 2023 | 16:15 WIB AGENDA KAMPUS

PSHK dan STH Indonesia Jentera Gelar Diskusi Soal Peninjauan Kembali

Senin, 04 Desember 2023 | 16:09 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tak Cuma untuk Layanan Pajak, Ini Pentingnya Validasi NPWP 16 Digit

Senin, 04 Desember 2023 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Jadi Nonefektif karena Pendapatan di Bawah PTKP, DJP Jelaskan Ini