BERITA TERKINI
Ilustrasi. Petani menyemprotkan cairan pembasmi hama di lahan persawahan. ANTARA FOTO/Andry Denisah/agr
HANOI, DDTCNews - Kementerian Keuangan Vietnam mengusulkan perpanjangan periode insentif pembebasan pajak atas penggunaan lahan pertanian hingga 2030 kepada Majelis Nasional.
Kemenkeu menyatakan perpanjangan periode pembebasan pajak atas lahan pertanian bertujuan untuk menarik lebih banyak investasi ke sektor pertanian. Pembebasan pajak ini telah sejak lama diberikan untuk mendukung sektor pertanian.
"Ini sebuah langkah yang bertujuan mendorong investasi di bidang pertanian dan daerah pedesaan guna meningkatkan daya saing produk pertanian di tengah integrasi internasional yang lebih dalam," bunyi pernyataan Kemenkeu, dikutip pada Senin (23/12/2024).
Kemenkeu menyatakan insentif pembebasan pajak atas lahan pertanian masih akan berlaku hingga Desember 2025. Apabila usulan perpanjangan periode tersebut disetujui Majelis Nasional, insentif ini akan berlaku mulai Januari 2026 hingga Desember 2030.
Menurut Kemenkeu, pemerintah memberikan keringanan pajak di sektor pertanian rata-rata senilai VND3,27 triliun atau sekitar Rp2,07 triliun per tahun pada 2003-2010. Angka ini lalu meningkat menjadi VND6,31 triliun atau Rp4 triliun pada 2011-2016, serta menjadi VND7,5 triliun atau Rp4,76 triliun pada 2021-2023.
Kemenkeu pun memproyeksikan potensi penerimaan negara yang hilang dari pembebasan pajak atas lahan pertanian hingga 2030 senilai VND7,5 triliun atau Rp4,76 triliun per tahun.
Meskipun terjadi pengurangan pendapatan anggaran negara, Kemenkeu menegaskan pembebasan pajak atas lahan pertanian telah berperan penting dalam mempromosikan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan.
Selain itu, pembebasan pajak tersebut sejalan dengan komitmen perdagangan internasional Vietnam sebagai anggota WTO karena tidak menyebabkan sengketa perdagangan atau konflik dengan negara lain.
"Kebijakan ini sebagai bentuk dukungan langsung bagi petani dan sumber keuangan langsung untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk," bunyi pernyataan Kemenkeu seperti dilansir en.vietnamplus.vn. (rig)
