Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Cukai Plastik Bakal Berlaku, Menkeu Ini Ungkap Dampaknya ke Penerimaan

A+
A-
0
A+
A-
0
Cukai Plastik Bakal Berlaku, Menkeu Ini Ungkap Dampaknya ke Penerimaan

Ilustrasi. Relawan mengidentifikasi sampel sampah plastik di pesisir pantai Teluk Palu, Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (12/10/2022). ANTARA FOTO/Basri Marzuki/wsj.

MANILA, DDTCNews - Kesepakatan antara DPR dan pemerintah Filipina tentang pengenaan cukai terhadap plastik sekali pakai dinilai menjadi langkah penting untuk menekan produksi sampah.

Menteri Keuangan Filipina Benjamin E. Diokno mengatakan penerapan cukai plastik sekali pakai menjadi bagian dari upaya pemerintah menangani pencemaran laut. Di sisi lain, kebijakan ini juga akan mendatangkan tambahan penerimaan negara.

"Ini adalah kontribusi kami pada gerakan global untuk mengurangi sampah sekaligus meningkatkan penerimaan yang dibutuhkan untuk mengelola risiko dan memulihkan perekonomian nasional. Seperti membunuh 2 burung dengan satu batu," katanya, dikutip pada Selasa (29/11/2022).

Baca Juga: Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Diokno mengapresiasi pembahasan RUU 4102 mengenai pengenaan cukai plastik sekali pakai di DPR. Menurutnya, DPR telah membahas RUU tersebut secara hati-hati dan cepat agar cukai atas plastik sekali pakai dapat segera diterapkan.

RUU tersebut juga telah dikirimkan kepada Senat pada 15 November 2022 untuk pembahasan berikutnya.

Dia menjelaskan DPR telah menyetujui pengenaan cukai terhadap plastik sekali pakai senilai PHP100 atau sekitar Rp27.785 per kilogram. Kebijakan ini diperkirakan bakal mendatangkan tambahan penerimaan negara senilai PHP9,3 miliar atau Rp2,58 triliun.

Baca Juga: Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Kebijakan cukai juga akan membuat harga 1 pak kantong plastik naik sekitar 75% pada tahun pertama pelaksanaannya. Langkah ini diproyeksi mampu menurunkan volume konsumsi kantong plastik sebesar 24,7%.

Dalam draf yang disetujui DPR, tarif cukai diusulkan akan naik setiap tahun sebesar 4% mulai tahun 2026. Kemudian, penerimaan negara yang dikumpulkan dari kebijakan ini akan dipakai untuk program pelestarian lingkungan berdasarkan UU 9003.

Dengan skema kenaikan tarif tersebut, tambahan penerimaan sepanjang 2023 hingga 2027 diperkirakan bakal mencapai PHP38,06 miliar atau Rp10,57 triliun.

Baca Juga: UU Direvisi, Pejabat Rusia Tak Perlu Ungkap Laporan Pajaknya ke Publik

"Jika disahkan menjadi undang-undang, RUU tersebut akan mengatasi masalah pengelolaan sampah plastik melalui kampanye penggunaan kemasan yang dapat didaur ulang," ujar Diokno dilansir mb.com.ph.

Sejumlah penelitian telah menunjukkan instrumen berbasis pasar seperti cukai dapat mengurangi konsumsi plastik sekali pakai. Di kawasan Asean, Brunei Darussalam, dan Vietnam telah memberlakukan cukai untuk kantong plastik sekali pakai.

Di Vietnam, konsumsi plastik harian telah turun sebesar 23%, dari 746 ton per hari pada 2014 menjadi 577 ton pada 2017.

Baca Juga: ECB Minta Uni Eropa Segera Berikan Insentif Atas Pembiayaan Ekuitas

Sementara itu, Washington DC, San Francisco, dan Seattle secara signifikan mampu mengurangi konsumsi plastik masing-masing sebesar 85%, 72%, dan 78% karena pengenaan cukai plastik sekali pakai.

Data World Bank mencatat Filipina, China, Indonesia, Thailand, dan Vietnam menjadi penyumbang 55% hingga 60% sampah plastik yang masuk ke lautan. Plastik sekali pakai juga ditemukan sebagai salah satu limbah utama yang dikumpulkan selama kampanye pembersihan pesisir oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Filipina. (sap)

Baca Juga: Perketat Pengawasan di Perbatasan, DJBC Teken Kerja Sama dengan Polri

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak internasional, cukai, cukai plastik, Filipina

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 23 Januari 2023 | 13:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Waduh! 1 Ton Cat Food Asal China Dimusnahkan Bea Cukai Gara-Gara Ini

Senin, 23 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN BEA CUKAI

Tahun Baru Imlek, DJBC Bagikan Tips Belanja Biar Tetap Hoki

Minggu, 22 Januari 2023 | 14:00 WIB
KENYA

Miliarder Dunia Makin Kaya, Oxfam Usulkan 3 Kebijakan Pajak Ini

Minggu, 22 Januari 2023 | 11:30 WIB
JEPANG

Partai Oposisi Jepang Satukan Suara Tolak Kenaikan Tarif Pajak

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Alasan Wajib Pajak Bisa Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Baru

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:00 WIB
KABUPATEN BELITUNG

WP Bandel, Pajak Hilang dari Bisnis Sarang Burung Walet Capai Rp10 M

Sabtu, 28 Januari 2023 | 08:45 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

SPT Tahunan Badan Tak Bisa Pakai e-SPT, e-Form Belum Tampung PTKP UMKM

Sabtu, 28 Januari 2023 | 07:30 WIB
SELEBRITAS

Wah! Yayan Ruhian 'Mad Dog' Datangi Kantor Pajak, Ada Apa Nih?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK

Pajak Kita untuk Wujudkan Cita-Cita Bangsa

Jum'at, 27 Januari 2023 | 18:07 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Dirjen Pajak Ingatkan WP Lapor SPT Tahunan, Jangan Mepet Deadline