BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) mengungkapkan progres persiapan penerapan coretax administration system yang akan digunakan mulai 1 Januari 2025. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Jumat (13/12/2024).
Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan berbagai persiapan tengah dilakukan oleh Ditjen Pajak (DJP) untuk memastikan implementasi coretax berjalan lancar. Hingga 29 November 2024, DJP telah menyelesaikan tahap operational acceptance test (OAT).
“Insyaallah, 1 Januari [2025] coretax dapat digunakan untuk kegiatan administrasi perpajakan di Indonesia. Sampai dengan tanggal 29 November [2024] kemarin, … OAT yang dilakukan di 2 Kanwil selesai dilakukan dan alhamdulillah tuntas,” katanya.
Setelah 29 November hingga 15 Desember 2024, lanjut Suryo, DJP selanjutnya akan melakukan initial deployment. Dalam fase ini, uji coba sistem coretax akan diperluas oleh otoritas pajak ke seluruh Kanwil DJP di Indonesia.
“Jadi, OAT selesai dengan baik tanggal 29 November 2024 kemarin dan Insyaallah 16 Desember deployment untuk diujicobakan di seluruh Kanwil, baik oleh wajib pajak ataupun bagi kami. Itu dapat dilakukan. Itu mengenai kesiapan pembangunan sistem yang ada,” tuturnya.
Selain kesiapan sistem, DJP juga akan memastikan kesiapan pengguna. Menurut Suryo, DJP terus mengomunikasikan, melatih, dan menyosialisasikan persiapan implementasi atau penggunaan coretax kepada seluruh pihak sejak Agustus 2024.
“Jadi, banyak kanal, banyak bahan juga kami sudah siapkan, termasuk video tutorial juga disiapkan di portal kami. Silakan diakses. Di sisa waktu sampai dengan Desember ini, kami akan terus melakukan reaching out kepada masyarakat wajib pajak,” ujarnya.
Selain coretax, ada pula ulasan mengenai pengenaan PPN 12% dan pemungutan jenis pajak daerah terbaru, seperti pajak alat berat dan opsen pajak. Kemudian, ada pula bahasan perihal pertambahan jumlah pemungut PPN PMSE.
Setelah coretax administration system diimplementasikan, Dirjen Pajak Suryo Utomo memastikan bahwa DJP akan tetap melakukan sosialisasi dan edukasi terkait dengan sistem inti administrasi perpajakan terbaru tersebut.
Untuk internal DJP, otoritas akan terus memastikan agar semua pegawai di seluruh Indonesia familier dengan sistem yang baru. Dengan demikian, mereka dapat menyampaikan sosialisasi atau edukasi dengan tepat kepada masyarakat.
Kemudian, otoritas juga akan mempersiapkan sisi regulasi. Sejauh ini, Kementerian Keuangan telah menerbitkan PMK 81/2024 sebagai aturan pelaksanaan coretax. Peraturan yang diundangkan pada 18 Oktober 2024 ini mulai berlaku pada 1 Januari 2025. (DDTCNews)
DJP kembali menunjuk beberapa pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) untuk menjadi pemungut PPN. Pada November 2024, sebanyak 7 pelaku usaha PMSE ditunjuk menjadi pemungut PPN.
Tujuh pelaku usaha PMSE dimaksud antara lain Amazon Japan G.K., Vorwerk International & Co. KmG, Huawei Service (Hong Kong) Co.,Limited, Sounds True Inc, Siteground Hosting Ltd., Browserstack Inc., dan Total Security Limited.
"Pemerintah masih akan terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Dwi Astuti. (DDTCNews/Kontan)
Pemerintah daerah (pemda) akan melaksanakan ketentuan pajak daerah terbaru pada tahun depan sebagaimana diamanatkan dalam UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
Terdapat 4 jenis pajak daerah terbaru yang akan dipungut oleh pemda, yaitu pajak alat berat, opsen pajak kendaraan bermotor, opsen bea balik nama kendaraan (BBNKB), dan opsen mineral bukan logam dan batuan.
Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto menilai angka pungutan pajak akan mengurangi minat konsumen membeli mobil baru. Artinya, tren penjualan kendaraan bermotor berisiko turun. (Kontan)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ketentuan tarif PPN terbaru akan terbit paling lambat pada pekan depan.
“Semoga paling lambat minggu depan. Kalau bisa minggu-minggu ini,” tuturnya.
Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sempat menyampaikan bahwa ketentuan tarif PPN 12% untuk barang mewah bakal diatur dalam peraturan menteri keuangan. (Bisnis Indonesia)
Kementerian Keuangan segera menerbitkan PMK mengenai harga jual eceran (HJE) atas produk hasil tembakau yang akan berlaku pada 2025.
Dirjen Bea dan Cukai Askolani mengatakan pemerintah memutuskan untuk menaikkan HJE dengan tidak mengubah tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun depan. Menurutnya, kebijakan ini tetap sejalan dengan tujuan pengendalian konsumsi hasil tembakau.
"PMK sudah kami siapkan bersama dengan BKF [Badan Kebijakan Fiskal]. Sudah diharmonisasi di Kemenkumham dan Insyaallah dalam minggu ini bisa ditetapkan," katanya. (DDTCNews)
Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) menyoroti rendahnya rasio cakupan pemeriksaan pajak (audit coverage ratio/ACR) Indonesia, banyaknya pemeriksaan yang berujung pada sengketa, dan tingginya jumlah sengketa yang belum diputus oleh Pengadilan Pajak.
Perwakilan dari Komwasjak Andik Kusbiantoro mengatakan ACR Indonesia pada 2022 hanya 0,88%, jauh di bawah ACR ideal sebesar 3% - 5%. Meski ACR Indonesia tergolong rendah, jumlah pemeriksaan yang berlanjut ke sengketa tergolong tinggi.
"ACR Indonesia masih 0,88%. Bayangkan bila Indonesia menaikkan ACR ke 3% hingga 5%, jumlah sengketa pajak akan meningkat signifikan," katanya dalam seminar yang digelar International Fiscal Association (IFA) Indonesia. (DDTCNews)
