KEBIJAKAN FISKAL

Chatib Basri Desak Pemberlakuan Cukai pada BBM

Dian Kurniati | Minggu, 09 Agustus 2020 | 08:01 WIB
Chatib Basri Desak Pemberlakuan Cukai pada BBM

Sales Area Manager Retail Bandung PT. Pertamina Sylvia Grace Yuvenna (kedua kanan) meninjau petugas dalam mengisi BBM pada unit Pertashop di Gununghalu Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (15/7/2020). Ekonom sekaligus mantan Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri mendesak pemerintah menambahkan bahan bakar minyak (BBM) fosil sebagai barang kena cukai. (ANTARA FOTO/Novrian Arbi/foc)

JAKARTA, DDTCNews - Ekonom sekaligus mantan Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri mendesak pemerintah menambahkan bahan bakar minyak (BBM) fosil sebagai barang kena cukai.

Chatib menilai pengenaan cukai tersebut akan mengurangi konsumsi BBM fosil sehingga menciptakan lingkungan yang lebih bersih. Adapun mengenai cukai terkumpul, menurutnya bisa manfaatkan untuk memberi insentif pada energi terbarukan atau belanja lainnya.

"Sebaiknya ini jangan Bea Cukai yang mengusulkan, biar saya saja yang mengusulkan. Karena kalau Bea Cukai yang mengusulkan nanti jadi sensitif," katanya dalam webinar Cakap Cukai, seperti dikutip Jumat (7/8/2020).

Baca Juga:
Tak Begitu Bertumpu ke Ekonomi Global, Indonesia Bisa Aman dari Resesi

Chatib mengatakan penerapan cukai pada BBM fosil tersebut bahkan bisa dimulai saat pandemi virus Corona, bertepatan dengan harga minyak dunia yang turun. Dengan penurunan harga minyak dunia, harga BBM fosil di dalam negeri otomatis akan ikut murah.

Dalam situasi itulah, menurut Chatib bisa langsung memungut cukai sesuai selisih dari penurunan harga BBM fosil, tanpa berefek pada kenaikan harga yang dibayarkan masyarakat.

Dia memperkirakan tarif cukai untuk BBM fosil bisa dipatok sebesar Rp1.000 per liter. Jika konsumsi BBM fosil sebanyak 60 juta kiloliter, berarti potensi penerimaan cukainya mencapai Rp60 triliun.

Baca Juga:
Defisit Bengkak, Ukraina Bakal Kenakan Kembali Cukai BBM

Menurut Chatib, penerimaan cukai dari BBM fosil tersebut bisa digunakan untuk membiayai berbagai belanja sosial, yang sangat dibutuhkan untuk mengerek daya beli masyarakat di tengah pandemi virus Corona.

Di sisi lain, Chatib juga menyarankan pengenaan cukai untuk setiap pembelian kendaraan bermotor untuk menggantikan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

Menurutnya skema pengenaan cukai lebih efektif dibanding pajak karena tujuannya untuk mengendalikan konsumsi barang yang berpotensi merusak lingkungan.

Dia menilai skema pajak tidak cukup fleksibel mendefinisikan barang yang dinilai mewah karena akan terus berubah seiring zaman. "Cukai ini bisa disebut sebagai luxury tax, tidak perlu pakai PPnBM. Karena sebetulnya pajak barang mewah secara konsep itu konsep yang old school," ujarnya.

Baca Juga:
Modal Bergerak Bebas, Keanggotaan Tetap FATF Menjadi Penting

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga sempat mengungkapkan wacana penggantian pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas kendaraan bermotor menjadi cukai emisi karbon. Hingga saat ini, DJBC terus mengkaji wacana tersebut.

DJBC bahkan telah menyiapkan dua pilihan skema untuk pengenaan cukai karbon, dengan mencontoh negara-negara lain. Skema pertama, dilakukan oleh banyak negara dengan menarik cukai karbon hanya pada setiap pembelian kendaraan bermotor baru.

Adapun skema kedua seperti yang berlaku di Inggris, menarik cukai karbon setiap tahun lantaran kendaraan terus memproduksi karbon setiap kali digunakan.

Rencana perubahan PPnBM menjadi cukai juga perlu dikonsultasikan kepada DPR. Pasalnya, Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memuat ketentuan pemungutan PPnBM yang dilakukan setiap pembelian kendaraan baru. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 19 Oktober 2022 | 15:55 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Tak Begitu Bertumpu ke Ekonomi Global, Indonesia Bisa Aman dari Resesi

Senin, 22 Agustus 2022 | 11:00 WIB UKRAINA

Defisit Bengkak, Ukraina Bakal Kenakan Kembali Cukai BBM

Selasa, 26 Juli 2022 | 12:00 WIB KEANGGOTAAN FATF

Modal Bergerak Bebas, Keanggotaan Tetap FATF Menjadi Penting

Senin, 13 Juni 2022 | 13:45 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Perhatian! Pemerintah Kaji Cukai Atas Detergen, BBM, dan Ban Karet

BERITA PILIHAN
Kamis, 28 Maret 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Punya Reksadana dan Saham, Gimana Isi Harga Perolehan di SPT Tahunan?

Kamis, 28 Maret 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Cashback Jadi Objek Pajak Penghasilan? Begini Ketentuannya

Kamis, 28 Maret 2024 | 15:47 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bansos Beras Hingga Akhir Tahun, Jokowi: Saya Usaha, Tapi Enggak Janji

Kamis, 28 Maret 2024 | 15:31 WIB PENGAWASAN PAJAK

Data Konkret akan Daluwarsa, WP Berpotensi Di-SP2DK atau Diperiksa

Kamis, 28 Maret 2024 | 14:42 WIB PELAPORAN SPT TAHUNAN

Mau Pembetulan SPT Menyangkut Harta 5 Tahun Terakhir, Apakah Bisa?