Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 30 November 2021 | 11:40 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Minggu, 28 November 2021 | 19:45 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 26 November 2021 | 16:17 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY
Jum'at, 26 November 2021 | 16:13 WIB
UNIVERSITAS PARAHYANGAN
Reportase
Perpajakan.id

Catat, Ini Ketentuan PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah

A+
A-
4
A+
A-
4
Catat, Ini Ketentuan PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah

Ilustrasi. Sejumlah pengunjung melintas di area salah satu pusat perbelanjaan di Medan, Sumatra Utara, Rabu (7/7/2021). Pemerintah Kota Medan memperketat kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro dengan melakukan pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan hingga pukul 17.00 WIB. ANTARA FOTO/Fransisco Carolio/Lmo/aww.

JAKARTA, DDTCNews – Insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) hanya berlaku 3 bulan, yakni atas sewa toko atau gerai kepada pedagang eceran pada Agustus—Oktober 2021. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (4/8/2021).

Sesuai dengan ketentuan dalam PMK 102/2021, insentif diberikan untuk periode sewa toko atau gerai kepada pedagang eceran pada Agustus—Oktober 2021 dengan periode penagihan pada Agustus—Oktober November 2021.

“Insentif ini diberikan pemerintah untuk menjaga keberlangsungan usaha sektor perdagangan eceran di masa pandemi Covid-19 guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor.

Baca Juga: BI Ingin Insentif PPN Rumah DTP Diperpanjang Hingga 2022

Bangunan atau ruangan yang dimaksud dalam PMK 102/2021 dapat berupa toko atau gerai yang berdiri sendiri atau yang berada di pusat perbelanjaan, komplek pertokoan, fasilitas apartemen, hotel, rumah sakit, fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi publik, fasilitas perkantoran, atau pasar rakyat.

Adapun pedagang eceran yang dimaksud merupakan pengusaha yang seluruh atau sebagian kegiatan usahanya melakukan penyerahan barang atau jasa kepada konsumen akhir. Simak ‘Resmi! Pemerintah Beri Insentif PPN Sewa Unit Mal Hingga Lapak Pasar’.

Selain mengenai terbitnya PMK 102/2021, ada juga bahasan terkait dengan sektor yang menjadi andalan DJP untuk mengamankan target penerimaan pajak hingga akhir tahun. Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berpotensi memengaruhi kinerja.

Baca Juga: Aktif Hubungi Wajib Pajak Jelang Akhir Tahun, Ini Alasan DJP

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Membantu Sektor Ritel

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan insentif pajak dalam PMK 102/2021 diharapkan dapat membantu sektor ritel. Insentif ini menjadin bagian dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

"Diharapkan PPN DTP atas sewa ruangan dimanfaatkan secara optimal dan dapat menjadi pelengkap berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah untuk melindungi masyarakat dan pemulihan ekonomi secara nasional," ujarnya. Simak beberapa ulasan mengenai PMK 102/2021 di sini. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia)

Pemberian Insentif Pajak Bakal Terus Dievaluasi

Staf Khusus Menkeu Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan untuk sementara, pemerintah tidak menambah pagu insentif meskipun ada pemberian PPN DTP atas sewa toko. Pasalnya, ada realokasi anggaran dari pagu insentif perpajakan untuk dunia usaha yang berpotensi tidak terserap.

Baca Juga: Penerimaan Windfall Tax Diusulkan untuk Stabilisasi Harga Barang

"Untuk insentif usaha secara keseluruhan prinsipnya evaluasi terus dilakukan mengikuti perkembangan yang ada,” ujarnya. (Kontan)

Faktur Pajak

Untuk memanfaatkan insentif, pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan jasa sewa ruangan kepada pedagang eceran wajib membuat faktur pajak dan laporan realisasi PPN DTP.

Sesuai dengan ketentuan pada PMK 102/2021, insentif PPN DTP tidak akan diberikan jika penyerahan jasa sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran itu tidak menggunakan faktur pajak dan/atau tidak dilaporkan PKP dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN.

Baca Juga: Rupiah Kembali Loyo Terhadap Dolar AS

“Tidak diberikan insentif berupa PPN ditanggung pemerintah dan dikenai PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi penggalan Pasal 4 ayat (8) PMK 102/2021. Simak pula 'Mau PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah? PKP Harus Lapor Ini ke DJP' dan 'Jika Diperoleh Data dan Informasi Ini, DJP Bisa Tagih PPN Sewa Toko'. (DDTCNews)

Sektor yang Jadi Andalan

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor Mengatakan kinerja penerimaan pajak pada semester I/2021 terus membaik. Dia berharap momentum tersebut tetap terjaga, meskipun ada kebijakan PPKM darurat dan level 4.

Neilmaldrin menjelaskan kinerja positif penerimaan pajak hingga akhir tahun akan mengandalkan tiga sektor ekonomi antara lain industri pengolahan, perdagangan serta sektor informasi dan komunikasi. Apalagi, penerimaan pajak dari ketiga sektor tersebut tumbuh positif pada semester I/2021. (DDTCNews)

Baca Juga: Tentukan Biaya Pinjaman yang Dibebankan Pakai EBITDA, Ini Kata DJP

Threshold Pengusaha Kena Pajak

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan pemerintah membuka ruang untuk segala bentuk masukan dan saran, termasuk penurunan threshold pengusaha kena pajak (PKP) yang diserukan World Bank.

Saran terkait dengan penurunan threshold PKP tersebut menjadi perhatian pemerintah karena dapat menjaring lebih banyak wajib pajak masuk ke dalam sistem PKP. Namun, hal tersebut membutuhkan pertimbangan-pertimbangan lain yang akan menjadi bahan diskusi internal otoritas. (Kontan)

Realisasi Restitusi Pajak

Realisasi pengembalian pembayaran atau restitusi pajak sepanjang semester I/2021 tercatat tumbuh 15,87% secara tahunan.

Baca Juga: PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Hingga 13 Desember, DKI Naik ke Level 2

Realisasi restitusi dipercepat mengalami pertumbuhan hingga 29%. Restitusi yang bersumber dari upaya hukum tercatat tumbuh 28,78%. Sementara itu, restitusi normal tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 5,65%. Simak ‘Realisasi Restitusi Pajak Naik 15,87%, Begini Penjelasan DJP’. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia)

Insentif Pajak

Pemerintah mencatat realisasi pemanfaatan insentif pajak pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga 30 Juli 2021 telah mencapai Rp48,35 triliun atau 77% dari pagu Rp61,83 triliun.

Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Ditjen Anggaran (DJA) Purwanto mengatakan pemerintah berkomitmen menyediakan anggaran yang cukup untuk menangani pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Dana PEN akan terus disesuaikan dengan kebutuhan. Simak ‘Insentif Pajak Sudah Terserap Rp48,35 Triliun, Ini Perinciannya’. (DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: Setoran PBB-P2 Lunas 100%, 6 Desa Dapat Penghargaan

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, PMK 102/2021, sewa toko, mal, PPN DTP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Dr. Bambang Prasetia

Rabu, 04 Agustus 2021 | 20:27 WIB
Yg masih dpt diberi incentif yi a.l penurunan pengenaan PPN untuk property ... PPhnya tetap difinalkan root ..saja contoh 2,5% . untuk harga kurang 1 M di bebaskan atau DTP. Jelas akan mengatrol kredit macet (NPL) ... dan daya beli masyarakat akan merangkak naik... Pajak jgn saja mikirin kantong n ... Baca lebih lanjut

Dr. Bambang Prasetia

Rabu, 04 Agustus 2021 | 20:11 WIB
Incentif ini sepertinya gak ngeblow ..ekonomi ...krn disamping banyak aturan larangan kerumunan, daya beli turun, juga banyaknya masyarakat belanja OL ..tentu mrk mlkk JIT... dlm transaksi... Jelas sewa ruko, toko, bahkan sampai hunian akan turun... Klo mau nih dipikirn bgmn Capital Gain digarap..sb ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021

Rebound, Rupiah Berbalik Menguat Terhadap Dolar AS

Rabu, 17 November 2021 | 08:28 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

CV atau Firma yang Tak Bisa Lagi Pakai PPh Final PP 23/2018, Simak Ini

Selasa, 16 November 2021 | 09:55 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 29 November, Terindikasi Kasus Naik

berita pilihan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:30 WIB
ITALIA

Diskon Tarif PPN Listrik Diperpanjang Sampai Akhir 2021

Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN

Apa Itu Satgas Patroli Laut?

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:30 WIB
PAKISTAN

Pengusaha Keluhkan Tak Bisa Klaim Insentif, Industri Terancam Mandek

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:26 WIB
PMK 171/2021

PMK Baru, Sri Mulyani Atur Pelaksanaan Sistem SAKTI

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Jokowi Ingin Pandemi Jadi Momentum untuk Transformasi Ekonomi

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyusunan Aturan Pelaksana UU HPP Dikebut, DJP: PPS Paling Urgen

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:24 WIB
KPP PRATAMA BEKASI BARAT

Tunggakan Rp701 Juta Tak Dilunasi, Rekening Wajib Pajak Disita DJP

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajaki Orang Kaya, DJP Perlu Antisipasi Passive Income

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:39 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Sudah Ada Kantor Pajak yang Catatkan Penerimaan Lebih dari 100%

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:30 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Kencangkan Pengawasan, Petugas Pajak Aktif Kunjungan Sampaikan SP2DK