Berita
Sabtu, 31 Juli 2021 | 16:26 WIB
PELAYANAN PAJAK
Sabtu, 31 Juli 2021 | 15:00 WIB
KOREA SELATAN
Sabtu, 31 Juli 2021 | 14:00 WIB
KESADARAN DAN KEPATUHAN PAJAK
Sabtu, 31 Juli 2021 | 13:30 WIB
TAX CENTER PERGURUAN TINGGI
Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Cara Mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak PBB

A+
A-
2
A+
A-
2
Cara Mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak PBB

PEMERINTAH baru-baru ini menerbitkan aturan baru yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 48/2021 yang mengatur pendaftaran dan pelaporan objek pajak bumi dan bangunan (PBB) dari wajib pajak kepada Ditjen Pajak (DJP).

Merujuk PMK 48/2021, setiap wajib pajak PBB harus mendaftarkan diri kepada DJP melalui Kantor Pelayanan Pajak paling lama 1 bulan setelah terpenuhinya persyaratan subjektif. Nanti, wajib pajak bersangkutan akan diberikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) PBB.

Ketentuan mengenai SKT Objek Pajak PBB ini tidak disebutkan dalam peraturan sebelumnya. SKT ini merupakan surat keterangan dari Kepala KPP yang menyatakan objek pajak dan wajib pajak telah terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan Ditjen Pajak.

Baca Juga: Cara agar Sumbangan Penanganan Covid-19 Dapat Jadi Pengurang Pajak

Nah, DDTCNews kali ini akan menjelaskan cara mengajukan permohonan SKT PBB kepada KPP. Untuk diperhatikan, objek PBB yang dimaksud meliputi objek PBB sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, dan sektor Lainnya.

Permohonan pendaftaran dapat diajukan secara elektronik melalui laman DJP atau saluran lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Permohonan juga bisa dilakukan secara tertulis, baik secara langsung, pos, atau jasa ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat.

Permohonan menggunakan format seperti tercantum dalam PMK 48/2021 dan dilampiri dengan dokumen objek pajak dan wajib pajak. Dokumen wajib pajak antara lain NPWP dan KTP untuk orang pribadi atau akta pendirian perusahaan serta KTP salah satu pengurus untuk badan.

Baca Juga: Cara Mengatasi Nomor Seri Faktur Pajak Tidak Otomatis

Sementara itu, dokumen objek pajak antara lain seperti dokumen izin usaha untuk sektor perkebunan; dokumen izin atau penugasan untuk sektor perhutanan; dokumen kontrak kerja sama untuk sektor migas; dokumen izin, kuasa, atau penugasan utnuk sektor panas bumi; dan lainnya.

Setelah itu, Kepala KPP akan melakukan penelitian admininstrasi atas permohonan pendaftaran wajib pajak. Kepala KPP akan memberikan keputusan menerima permohonan atau menolak permohonan paling lama 10 hari kerja, terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap.

Dalam hal Kepala KPP tidak menerbitkan keputusan dalam jangka waktu tersebut maka permohonan dianggap dikabulkan dan Kepala KPP menerbitkan SKT PBB paling lama 1 hari kerja setelah jangka waktu pemberian keputusan berakhir.

Baca Juga: Cara Membuat Faktur Pajak Transaksi ke BUMN Melalui e-Faktur 3.0

Bila wajib pajak tak melaksanakan kewajiban pendaftaran, Kepala KPP bisa melakukan pemeriksaan atau penelitian administrasi. Dari hasil pemeriksaan atau penelitian itu, Kepala KPP bisa menerbitkan SKT berdasarkan kewenangan secara jabatan.

SKT yang diterbitkan secara jabatan tersebut akan dikirimkan kepada wajib pajak paling lama 3 hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan SKT. Selesai. Semoga bermanfaat. (Bsi)

Baca Juga: Cara Membuat Faktur Pajak Pengganti di e-Faktur 3.0
Topik : Cara Mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak PBB, tips pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

muhammad arul prasetio

Kamis, 03 Juni 2021 | 07:18 WIB
tips yang sangat berguna dan praktikal. penjelasan cara mendapatkan surat keterangan terdaftar objek pajak pbb mudah dipahami pula
1

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 21 Mei 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Mengajukan Pemindahbukuan Karena Salah Kode Jenis Pajak

Senin, 17 Mei 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Mengajukan Pemindahbukuan Karena Salah Jumlah Pajak

Jum'at, 14 Mei 2021 | 14:01 WIB
TIPS PAJAK

Cara Buat NPWP untuk Perusahaan Cabang

Rabu, 12 Mei 2021 | 14:01 WIB
TIPS PAJAK

Cara Pindah Tempat Wajib Pajak Terdaftar

berita pilihan

Sabtu, 31 Juli 2021 | 16:26 WIB
PELAYANAN PAJAK

DJP Cek Sistem Keamanan Aplikasi, E-Registration Tidak Bisa Diakses

Sabtu, 31 Juli 2021 | 15:00 WIB
KOREA SELATAN

Pengurangan Pajak Direncanakan untuk Riset Baterai dan Vaksin

Sabtu, 31 Juli 2021 | 14:00 WIB
KESADARAN DAN KEPATUHAN PAJAK

Tax Center Perlu Aktif Beri Pendampingan Wajib Pajak

Sabtu, 31 Juli 2021 | 13:30 WIB
TAX CENTER PERGURUAN TINGGI

Ini Alasan Pentingnya Riset Bersama Tax Center dan Kanwil DJP

Sabtu, 31 Juli 2021 | 11:30 WIB
KESADARAN DAN KEPATUHAN PAJAK

Jadi Mitra Strategis DJP, Tax Center Diimbau Maksimalkan Peran Ini

Sabtu, 31 Juli 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

4 Jenis Kantor Pelayanan Pajak

Sabtu, 31 Juli 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Penguatan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Jadi Topik Terpopuler