Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Buntut Rencana Balasan Pajak Digital, Prancis Siap Tantang AS di WTO

A+
A-
6
A+
A-
6

Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire. (foto: france24.com)

PARIS, DDTCNews – Pemerintah Prancis siap untuk menantang ancaman dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump atas pengenaan pajak pada sampanye dan produk Prancis lainnya di sidang World Trade Organization (WTO).

Ancaman yang dilayangkan Trump adalah buntut dari penerapan pajak digital Prancis. Pasalnya, pajak tersebut dinilai mendiskriminasi perusahaan AS. Namun, Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire mengatakan pajak itu tidak diskriminatif dan siap membawa masalah ini ke pengadilan internasional.

“Kami siap untuk membawa perkara ini ke pengadilan internasional, terutama WTO, karena pemerintah Prancis mengenakan pajak digital pada perusahaan AS dengan cara yang sama dengan pengenaan pada perusahaan asal Uni Eropa, Prancis, ataupun China. Sehingga, itu tidak diskriminatif,” Kata Le Maire, Minggu (11/12/2019)

Baca Juga: Berharap Cemas Menunggu Pajak Digital

Tantangan ini menanggapi perilisan hasil investigasi atas pajak digital Prancis yang dilakukan Perwakilan Dagang Amerika Serikat (United States Trade Representative/USTR) pada akhir November lalu. Melalui laman resminya, USTR meminta komentar publik atas saran tindakan pembalasan pada Prancis.

Adapun Prancis telah lama mengeluhkan perkara perusahaan digital AS yang membayar pajak secara minim atas pendapatan yang diperoleh di Prancis. Oleh karena itu, pada Juli lalu, pemerintah Perancis memutuskan untuk menerapkan pajak digitalnya sendiri.

Tarif pajak yang dipatok sebesar 3% pada pendapatan dari layanan digital yang diperoleh di Perancis. Pajak ini menyasar perusahaan dengan pendapatan senilai lebih dari 25 juta euro (setara Rp387,7 miliar) di Perancis dan 750 juta euro (setara dengan 11,6 triliun) dari seluruh dunia.

Baca Juga: Tantangan dan Peluang Perpajakan di Era Revolusi Industri 4.0

Prancis nekat mengambil tindakan unilateral setelah negara anggota UE, di bawah Komisi eksekutif Eropa, gagal menyepakati pajak digital yang berlaku di blok tersebut. Kegagalan itu lantaran beberapa negara diantaranya Irlandia, Denmark, Swedia, dan Finlandia tidak sepakat.

Tindakan sepihak itu memicu kegeraman pemerintah AS hingga mengultimatum akan membalas dengan memajaki impor sampanye, keju dan tas mewah asal Prancis. Menanggapi ancaman itu, pemerintah Prancis dan Uni Eropa menyatakan siap untuk membalas jika Trump benar-benar merealisasikan ancamannya.

Menanggapi situasi yang memanas, Menkeu Prancis menjelaskan pemerintah Prancis terbuka untuk berdiskusi dan bersedia untuk membahas pajak digital global dengan AS melalui Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).

Baca Juga: Cara DJP Sasar Pajak Digital

“Jika ada kesepakatan di tingkat OECD, justru semakin baik. Kami pada akhirnya akan memiliki pajak digital global. Jika tidak ada kesepakatan di tingkat OECD maka kami akan memulai kembali pembicaraan di tingkat UE,” kata Le Maire.

Dia menambahkan Komisaris UE untuk Ekonomi Paolo Gentiloni telah mengusulkan untuk memulai kembali perundingan atas pajak digital di tingkat UE tersebut. Di sisi lain, Wakil Presiden Komisi Eropa Margrethe Vestager juga memperingatkan UE akan terus maju dengan rencana pajak digitalnya jika OECD gagal mencapai konsensus global. (kaw)

Baca Juga: DJP Tegaskan akan Kejar Pajak dari Transaksi Digital

“Kami siap untuk membawa perkara ini ke pengadilan internasional, terutama WTO, karena pemerintah Prancis mengenakan pajak digital pada perusahaan AS dengan cara yang sama dengan pengenaan pada perusahaan asal Uni Eropa, Prancis, ataupun China. Sehingga, itu tidak diskriminatif,” Kata Le Maire, Minggu (11/12/2019)

Baca Juga: Berharap Cemas Menunggu Pajak Digital

Tantangan ini menanggapi perilisan hasil investigasi atas pajak digital Prancis yang dilakukan Perwakilan Dagang Amerika Serikat (United States Trade Representative/USTR) pada akhir November lalu. Melalui laman resminya, USTR meminta komentar publik atas saran tindakan pembalasan pada Prancis.

Adapun Prancis telah lama mengeluhkan perkara perusahaan digital AS yang membayar pajak secara minim atas pendapatan yang diperoleh di Prancis. Oleh karena itu, pada Juli lalu, pemerintah Perancis memutuskan untuk menerapkan pajak digitalnya sendiri.

Tarif pajak yang dipatok sebesar 3% pada pendapatan dari layanan digital yang diperoleh di Perancis. Pajak ini menyasar perusahaan dengan pendapatan senilai lebih dari 25 juta euro (setara Rp387,7 miliar) di Perancis dan 750 juta euro (setara dengan 11,6 triliun) dari seluruh dunia.

Baca Juga: Tantangan dan Peluang Perpajakan di Era Revolusi Industri 4.0

Prancis nekat mengambil tindakan unilateral setelah negara anggota UE, di bawah Komisi eksekutif Eropa, gagal menyepakati pajak digital yang berlaku di blok tersebut. Kegagalan itu lantaran beberapa negara diantaranya Irlandia, Denmark, Swedia, dan Finlandia tidak sepakat.

Tindakan sepihak itu memicu kegeraman pemerintah AS hingga mengultimatum akan membalas dengan memajaki impor sampanye, keju dan tas mewah asal Prancis. Menanggapi ancaman itu, pemerintah Prancis dan Uni Eropa menyatakan siap untuk membalas jika Trump benar-benar merealisasikan ancamannya.

Menanggapi situasi yang memanas, Menkeu Prancis menjelaskan pemerintah Prancis terbuka untuk berdiskusi dan bersedia untuk membahas pajak digital global dengan AS melalui Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).

Baca Juga: Cara DJP Sasar Pajak Digital

“Jika ada kesepakatan di tingkat OECD, justru semakin baik. Kami pada akhirnya akan memiliki pajak digital global. Jika tidak ada kesepakatan di tingkat OECD maka kami akan memulai kembali pembicaraan di tingkat UE,” kata Le Maire.

Dia menambahkan Komisaris UE untuk Ekonomi Paolo Gentiloni telah mengusulkan untuk memulai kembali perundingan atas pajak digital di tingkat UE tersebut. Di sisi lain, Wakil Presiden Komisi Eropa Margrethe Vestager juga memperingatkan UE akan terus maju dengan rencana pajak digitalnya jika OECD gagal mencapai konsensus global. (kaw)

Baca Juga: DJP Tegaskan akan Kejar Pajak dari Transaksi Digital
Topik : Prancis, Amerika, pajak digital, Trump, OECD
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 10 April 2018 | 10:50 WIB
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Jum'at, 05 April 2019 | 11:51 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 05 April 2019 | 17:55 WIB
AMERIKA SERIKAT
berita pilihan
Jum'at, 24 Januari 2020 | 07:32 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 23 Januari 2020 | 19:30 WIB
KOTA PADANG
Kamis, 23 Januari 2020 | 19:16 WIB
KABUPATEN BEKASI
Kamis, 23 Januari 2020 | 18:49 WIB
RENSTRA DJP 2020-2024
Kamis, 23 Januari 2020 | 18:02 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2019
Kamis, 23 Januari 2020 | 17:59 WIB
PAJAK DIGITAL
Kamis, 23 Januari 2020 | 17:42 WIB
PAJAK DIGITAL
Kamis, 23 Januari 2020 | 16:57 WIB
DKI JAKARTA
Kamis, 23 Januari 2020 | 16:48 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Kamis, 23 Januari 2020 | 16:34 WIB
FILIPINA