Review
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Fokus
Literasi
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:29 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:15 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 14:27 WIB
SISTEM PAJAK
Data & alat
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Komunitas
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:46 WIB
UNIVERSITAS MULIA
Reportase

Buka Acara Dies Natalis, Dekan FIA UI Singgung Soal Kesadaran Pajak

A+
A-
2
A+
A-
2
Buka Acara Dies Natalis, Dekan FIA UI Singgung Soal Kesadaran Pajak

Dekan FIA UI Eko Prasojo. 

DEPOK, DDTCNews – Rangkaian acara Dies Natalis ke-5 Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Indonesia (UI) dimulai dengan membedah tiga buku yang terkait dengan ranah ilmu administrasi.

Dekan FIA UI Eko Prasojo membuka acara bedah buku dengan menyampaikan pidato pembukaan. Dia mengatakan ketiga buku yang dibedah isinya berkaitan erat dengan materi yang dipelajari mahasiswa di fakultasnya.

"FIA banyak berbicara terkait organisasi dari sisi tata kelola untuk mencapai tujuan baik pada level pemerintahan dan juga swasta," katanya di Auditorium Juwono Sudarsono Kampus Fisip UI, Kamis (5/3/2020).

Baca Juga: Pajak Sebagai Bentuk Perlawanan atas Kapitalisme

Secara khusus, Eko menyampaikan pada aspek kebijakan perpajakan diperlukan perubahan mendasar. Selama ini perbaikan kebijakan perpajakan hanya dialamatkan kepada Ditjen Pajak (DJP) sebagai institusi yang mengumpulkan penerimaan pajak.

Hal tersebut tidaklah cukup karena pungutan pajak juga melibatkan masyarakat sebagai wajib pajak. Peningkatan kesadaran dalam membayar pajak dinilai masih menjadi aspek sentral yang perlu dimaksimalkan pemerintah dalam konteks pembenahan kebijakan pajak.

“Terkait soal pajak yang selalu dilakukan adalah perbaikan organisasi dan manajemen, tapi bukan kesadaran masyarakatnya dalam membayar pajak. Jadi yang diperbaiki adalah kantor pajaknya," paparnya.

Baca Juga: IPB Gelar Lomba Cerdas Cermat Soal Akuntansi dan Pajak! Tertarik?

Dalam acara bedah buku kali ini, paparan pertama disampaikan oleh Eko Prasojo yang menjadi salah satu penulis dalam buku 'Memimpin Reformasi Birokrasi’. Selanjutnya Hora Tjipta memaparkan isi dari buku berjudul 'Dua Sisi Mata Uang'.

Kemudian, Partner DDTC Fiscal Research & Training Services B. Bawono Kristiaji menyampaikan buku karya Gatot Subroto yang berjudu ‘Pajak dan Pendanaan Peradaban Indonesia’. Buku ini menjadi edisi perdana Seri Pajak dan Pembangunan yang diterbitkan oleh DDTC Fiscal Research. Anda bisa menyimak ulasan buku ini pada artikel ‘Aspek Politik Penentu Keberhasilan Pemajakan di Indonesia’.

Setelah pemaparan dari ketiga narasumber tersebut, acara dilanjutkan dengan ulasan ahli. Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengulas buku 'Memimpin Reformasi Birokrasi’.

Baca Juga: Menghubungkan Teori dengan Kebijakan Pajak

Dosen FIA UI Pantius Drahen Soeling hadir sebagai pembahas buku bertajuk 'Dua Sisi Mata Uang' dan Guru Besar FIA UI Haula Rosdiana mengulas buku ‘Pajak dan Pendanaan Peradaban Indonesia’ karya Gatot Subroto. (kaw)

Topik : kampus, kebijakan pajak, kesadaran pajak, FIA UI, Universitas Indonesia
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Fatmah Shabrina

Kamis, 05 Maret 2020 | 13:32 WIB
Setuju dengan Prof. Eko! Memang gak bisa hanya berat sebelah dengan melimpahkan seluruhnya di DJP saja, tapi juga perlu voluntary tax compliance dari berbagai kalangan. Perlu juga gotong royong dalam mengingatkan satu sama lain
1
artikel terkait
Jum'at, 26 Juni 2020 | 18:03 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 24 Juni 2020 | 14:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 23 Juni 2020 | 14:50 WIB
KEPATUHAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 10 Agustus 2020 | 19:03 WIB
BANTUAN SOSIAL
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:29 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:23 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:12 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:54 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:35 WIB
INTEGRASI DATA PERPAJAKAN
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:20 WIB
PELAYANAN PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:15 WIB
TIPS PAJAK