Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

BPS: Jumlah Penduduk Miskin September 2021 Capai 26,5 Juta Orang

A+
A-
9
A+
A-
9
BPS: Jumlah Penduduk Miskin September 2021 Capai 26,5 Juta Orang

Kepala BPS Margo Yuwono dalam keterangan pers. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada September 2021 sejumlah 26,5 juta orang.

Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan jumlah penduduk miskin tersebut setara 9,71% dari total penduduk Indonesia. Angka itu turun 0,43% terhadap posisi Maret 2021 yang sebesar 10,14%. Menurutnya, jumlah kemiskinan di perkotaan dan di perdesaan sama-sama mengalami penurunan walaupun disparitasnya masih tinggi.

"Kemiskinan di tingkat desa lebih tinggi dibanding di kota dan jaraknya cukup lebar. Artinya disparitas kemiskinan di kota dan desa masih cukup tinggi," katanya melalui konferensi video, Senin (17/1/2022).

Baca Juga: KEM-PPKF 2023 Jadi Baseline Kebijakan Fiskal Pasca UU 2/2020

Margo mengatakan jumlah penduduk miskin perkotaan pada September 2021 turun dari 12,18 juta orang pada Maret 2021 menjadi 11,86 juta orang. Dari sisi persentase, penduduk miskin perkotaan juga turun menjadi 7,60%.

Sementara di perdesaan, jumlah penduduk miskinnya sebanyak 14,64 juta orang pada September 2021, atau dari 15,37 juta orang pada Maret 2021. Persentasenya sebesar 12,53%, turun dari posisi Maret 2021 yang sebesar 13,10%.

Besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata pada September 2021 adalah sebesar Rp2,18 juta per rumah tangga miskin per bulan. Garis kemiskinan di Indonesia diukur dari nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan nonmakanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin.

Baca Juga: Inflasi Indonesia 'Hanya' 3,5%, Sri Mulyani: Tekanannya Lebih Rendah

Selain angka kemiskinan, BPS juga memaparkan data ketimpangan atau gini ratio pada September 2021. Margo menyebut ketimpangan pada September 2021 sebesar 0,381 atau turun dari posisi Maret 2021 yang sebesar 0,384 dan September 2020 sebesar 0,385.

Ketimpangan di daerah perkotaan pada September 2021 tercatat sebesar 0,398, turun dibandingkan dengan posisi Maret 2021 yang sebesar 0,401 dan September 2020 sebesar 0,399. Sementara itu, ketimpangan di daerah perdesaan pada September 2021 tercatat sebesar 0,314, turun dari posisi Maret 2021 yang sebesar 0,315 dan September 2021 sebesar 0,319.

"[Gini ratio] di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan. Ini mudah dipahami karena pengeluaran antarpenduduk di perkotaan jaraknya semakin lebar, sedangkan di perdesaan karena sumber pendapatannya relatif sama di pertanian sehingga gini-nya lebih rendah," ujarnya.

Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi 2023 Dipatok 5,3%-5,9%, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Berdasarkan ukuran ketimpangan World Bank, distribusi pengeluaran pada kelompok 40% terbawah adalah sebesar 17,97%. Hal itu berarti pengeluaran penduduk pada September 2021 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.

Jika diperinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,00% yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan sedang, sedangkan untuk daerah perdesaan angkanya 20,83% yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah. (sap)

Baca Juga: Beruntun 24 Bulan, Neraca Dagang April 2022 Surplus US$7,56 Miliar
Topik : kemiskinan, angka kemiskinan, ketimpangan, perekonomian nasional, PDB, gini ratio, BPS

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 04 April 2022 | 14:43 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI

Ekonomi Kuartal II/2022 Diproyeksi Tumbuh Melambat, Simak Analisis BKF

Jum'at, 01 April 2022 | 10:55 WIB
TINGKAT INFLASI

Disumbang Cabai Hingga Telur Ayam, BPS: Inflasi Maret 2022 Capai 0,66%

Senin, 28 Maret 2022 | 17:55 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Harga Produsen Naik, Sri Mulyani Pastikan Tak Ada Negara Bebas Inflasi

Senin, 28 Maret 2022 | 16:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Ibu Kota Pindah, Kontribusi Ekonomi Jatim Disebut Bisa Kalahkan DKI

berita pilihan

Minggu, 22 Mei 2022 | 20:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Rilis 55.643 Surat Keterangan PPS, DJP Dapat Setoran Rp9,53 Triliun

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Fokus Lakukan Konsolidasi Fiskal, Ternyata Ini Alasannya

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Ekspor, Sri Mulyani: Eksportir Tidak Sendirian

Minggu, 22 Mei 2022 | 17:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Badan dan Migas Berkorelasi Positif dengan Harga Komoditas

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Jaminan untuk Penundaan Pembayaran Cukai

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, 7 Mobil Akhirnya Disita Sekaligus