KEUANGAN NEGARA

BPK Minta Audit Anggaran Covid-19 Tak Dijadikan Komoditas Politik

Redaksi DDTCNews | Senin, 06 Juli 2020 | 16:35 WIB
BPK Minta Audit Anggaran Covid-19 Tak Dijadikan Komoditas Politik

Kantor pusat Badan Pemeriksa Keuangan. (Foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sedang mempersiapkan instrumen untuk melakukan audit atas belanja pemerintah dalam rangka penanggulangan dampak pandemi Covid-19.

Anggota III BPK Achsanul Qosasi mengatakan apapun hasil pemeriksaan BPK atas dana penanggulangan Covid-19 tersebut sudah seharusnya tidak menjadi komoditas politik dan sarana melakukan kriminalisasi kepada pelaksana kebijakan.

Dia melihat aparatur pelaksana anggaran baik pada level pusat hingga daerah sedang bekerja keras untuk menanggulangi dampak pandemi di masyarakat.

Baca Juga:
Kemenkeu Serahkan LKPP 2023, BPK Ingatkan Ini kepada Pemerintah

"Kami menyiapkan program pemeriksaannya, biar baik semua untuk ke depan. Jangan sampai nanti dibilang BPK cari salah, kita arahnya adalah kepada transparansi dan akuntabilitas, itu saja," katanya dalam laman resmi BPK, Senin (6/7/2020).

Achsanul menyatakan saat ini BPK menyusun rencana untuk pemeriksaan tematik yang melibatkan seluruh auditorat keuangan negara dalam rangka pemeriksaan anggaran penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp695 triliun.

Dia menyebutkan pelaksanaan audit akan dilakukan secara komprehensif alias menyeluruh. Hal ini berkaitan dengan besarnya kebutuhan dana pemerintah untuk penanggulangan dampak pandemi yang dilakukan lintas sektor mulai dari sisi kesehatan hingga kebijakan fiskal.

Baca Juga:
Optimalkan PPN dan Iuran, Ditjen Pajak dan BPH Migas Bertukar Data

"Totalnya mencapai Rp695 triliun, tidak hanya Rp203 triliun yang sebelumnya disebutkan. Oleh karena itu, kami harus hati-hati menyiapkan Program Pemeriksaan (P2), seperti metodologinya, tujuannya, sistem pemeriksaannya seperti apa, kami siapkan," terangnya.

Karena itu, BPK tidak sendirian bergerak melakukan proses pemeriksaan. Proses komunikasi dijalin terlebih dahulu dengan kementerian/lembaga yang mendapatkan dana alokasi penanggulangan Covid-19. Selain itu, DPR juga diajak bicara terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

"Kami ingin tahu semangat pemerintah, sehingga begitu kita tahu niat dan tujuan pemerintah, kami tidak salah. Kami menyiapkan betul untuk tahu apa rencana pemerintah, baru kami uji keberhasilannya dalam merencanakan tersebut, termasuk dalam implementasi," imbuhnya. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 31 Maret 2024 | 14:00 WIB LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

Kemenkeu Serahkan LKPP 2023, BPK Ingatkan Ini kepada Pemerintah

Kamis, 21 Maret 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Optimalkan PPN dan Iuran, Ditjen Pajak dan BPH Migas Bertukar Data

Senin, 11 Desember 2023 | 09:17 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Catat! Simpan Dokumen Ini untuk Hindari Potensi Pemeriksaan Bukper

Minggu, 10 Desember 2023 | 18:15 WIB LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK

BPK Sebut Data Pemicu di Approweb DJP Tidak Sepenuhnya Valid

BERITA PILIHAN
Selasa, 16 April 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Dapat Hadiah dari Undian? Begini Ketentuan Pajaknya

Selasa, 16 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tabungan di Bawah Rp7,5 Juta Tak Kena PPh Bunga tapi Tetap Masuk SPT

Selasa, 16 April 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tarif PPN untuk 5 Jasa Tertentu Ini Bakal Naik Tahun Depan, Asalkan...

Selasa, 16 April 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan Perpanjangan Lapor SPT, WP Badan Harus Lunasi Dulu PPh Terutang

Selasa, 16 April 2024 | 15:00 WIB PELAPORAN PAJAK

Agar Lapor SPT Tahunan Lancar, DJP Sarankan WP Badan Siapkan Hal Ini

Selasa, 16 April 2024 | 14:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Penjualan Emas kepada Pihak-Pihak Tertentu yang Tidak Dipungut PPh 22

Selasa, 16 April 2024 | 14:25 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Antisipasi Dampak Perang Iran-Israel, APBN Tetap Jadi Bantalan

Selasa, 16 April 2024 | 14:00 WIB LAYANAN BEA DAN CUKAI

Modus Penipuan Catut Bea Cukai, Pelaku Kerap Berikan Nomor Resi Palsu

Selasa, 16 April 2024 | 13:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Bebas Utang Pajak Jadi Syarat Penunjukan Mitra Utama Kepabeanan