Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 22 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 20 September 2021 | 19:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Rabu, 22 September 2021 | 12:28 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 22 September 2021 | 12:02 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Biden Soroti Korporasi Besar yang Tidak Bayar Pajak, Amazon Termasuk

A+
A-
1
A+
A-
1
Biden Soroti Korporasi Besar yang Tidak Bayar Pajak, Amazon Termasuk

Presiden AS Joe Biden. ANTARA FOTO/REUTERS/Carlos Barria/FOC/djo

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyoroti korporasi-korporasi besar seperti Amazon—terdaftar dalam peringkat Fortune 500—yang sama sekali tidak membayar pajak kepada pemerintah.

Dari seluruh perusahaan yang masuk dalam Fortune 500, lanjut Biden, terdapat 91 perusahaan yang sama sekali tidak membayar pajak. Menurutnya, kondisi tersbeut bisa terjadi lantaran banyak celah hukum dalam ketentuan pajak di AS.

"Masyarakat membayar pajak sebesar 22%, tapi Amazon dan 90 perusahaan lainnya sama sekali tidak membayar pajak. Saya akan mengakhiri hal ini," ujar Biden seperti dilansir geekwire.com, dikutip Kamis (1/4/2021).

Baca Juga: Kapok Jadi Tax Haven, Negara Ini Reformasi Aturan Pajaknya

Biden menilai celah hukum ini kerap dimanfaatkan oleh korporasi besar untuk menghindari pajak yang seharusnya dikenakan. Demi mencegah penghindaran pajak, ia berencana mengenakan global minimum tax dengan tarif sebesar 21%.

Untuk diketahui, Amazon membayar sama sekali tidak membayar pajak pada tahun 2018, padahal korporasi digital global tersebut memperoleh laba sebelum pajak sebesar US$11 miliar atau setara dengan Rp160,3 triliun.

Kondisi tersebut juga membuat Biden berencana meningkatkan tarif pajak korporasi dari yang saat ini sebesar 21% menjadi 28%. Dia menilai penerimaan pajak masih perlu ditingkatkan guna mendanai program pembangunan infrastruktur hingga US$2,3 triliun.

Baca Juga: Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat

Selain itu, lanjut Biden, kenaikan tarif pajak korporasinya tidaklah tinggi dan rasional. Tarif baru yang diusungnya sesungguhnya masih lebih rendah ketimbang tarif pajak sebelum pemerintahan Donald Trump yang mencapai 35%. (rig)

Topik : amerika serikat, presiden AS joe biden, amazon, pajak korporasi, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 20 September 2021 | 14:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

IMF: Proposal OECD Pilar 1 Bisa Gerus Penerimaan Negara Berkembang

Senin, 20 September 2021 | 13:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Tahun Depan, 3 Daerah Ini Mulai Pungut Cukai Tas Kresek Rp700/Lembar

Senin, 20 September 2021 | 12:30 WIB
ESTONIA

Obesitas Jadi Ancaman Serius, Negara Ini Bakal Pungut Pajak Gula

Senin, 20 September 2021 | 12:00 WIB
PRANCIS

Konsensus Pajak Belum Rampung, OECD Minta Tak Ada Aksi Unilateral

berita pilihan

Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Kawasan Daur Ulang Berikat?

Rabu, 22 September 2021 | 18:30 WIB
MAURITIUS

Kapok Jadi Tax Haven, Negara Ini Reformasi Aturan Pajaknya

Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pengenaan PPN Jasa Keagenan Kapal Asing

Rabu, 22 September 2021 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Likuiditas Positif, Uang Beredar di Indonesia Tembus Rp7.198 Triliun

Rabu, 22 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sistem Pajak Progresif Makin Tak Relevan, Begini Penjelasan DPD RI

Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK

Penurunan Tarif Pajak Bunga Obligasi, Apakah Hanya untuk WPLN?

Rabu, 22 September 2021 | 17:30 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT I

Sandera Wajib Pajak, Kanwil DJP Jajaki Kerja Sama dengan Kemenkumham

Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Perlunya Antisipasi Risiko Kenaikan Tarif PPN

Rabu, 22 September 2021 | 17:00 WIB
UNI EROPA

Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat

Rabu, 22 September 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DPR Sampaikan Beberapa Usulan Perihal Alternative Minimum Tax