KERJA SAMA BILATERAL

Bicara Lewat Telepon, Sri Mulyani dan Yellen Ternyata Bahas Ini

Dian Kurniati | Jumat, 12 Maret 2021 | 09:15 WIB
Bicara Lewat Telepon, Sri Mulyani dan Yellen Ternyata Bahas Ini

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (foto: Antara)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan telah membahas banyak rencana penguatan kerja sama Indonesia-AS ketika berbincang melalui sambungan telepon dengan Menteri Keuangan AS Janet Yellen, Selasa (9/3/2021).

Sri Mulyani mengatakan Yellen meneleponnya untuk membahas kerja sama antarnegara dalam menghadapi berbagai isu dan tantangan global. Pemulihan ekonomi dunia akan tercapai jika semua negara menghadapi tantangannya bersama.

"Beberapa negara ingin memperkuat hubungannya dengan Indonesia. Salah satunya adalah Amerika Serikat (AS)," katanya seperti dikutip dari akun Instagram @smindrawati, Kamis (11/3/2021).

Baca Juga:
Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Sri Mulyani menjelaskan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia membaik, termasuk ekonomi AS yang diperkirakan akan meningkat tajam.

Dia berharap pemulihan ekonomi AS tersebut dapat memberikan dampak positif bagi dunia dalam bentuk pemulihan perdagangan internasional dan pemulihan aktivitas ekonomi.

Pembicaraan kedua menteri juga menyinggung isu perubahan iklim atau climate change. Apalagi, Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan G20 2022. Kedua menteri sepakat memberikan perhatian khusus terhadap isu tersebut.

Baca Juga:
Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Menurut Sri Mulyani, Pemerintah AS sangat berkomitmen terkait dengan isu perubahan iklim yang akan diwujudkan melalui forum G20. Sebagai Co-Chair Coalition of Finance Ministers for Climate Action, Sri Mulyani sangat menyambut baik komitmen itu.

Selain itu, Sri Mulyani juga memperoleh kepastian mengenai kerja sama Kementerian Keuangan Indonesia dan AS tentang pembiayaan infrastruktur serta pendalaman pasar keuangan yang tetap berlanjut pada kepemimpinan Yellen.

"Dengan kerja sama yang baik dan pemulihan ekonomi AS, saya harap dapat mendorong pemulihan aktivitas perdagangan internasional, termasuk meningkatnya kerja sama ekspor Indonesia ke AS," ujarnya.

Baca Juga:
Dirjen Anggaran Sebut Surplus APBN 2024 Tak Bakal Setinggi Tahun Lalu

Sementara itu, Yellen menekankan dukungannya untuk penguatan hubungan AS-Indonesia. Dia pun menyampaikan niatnya untuk memperdalam kerja sama bilateral dan multilateral dengan Indonesia untuk mengatasi berbagai tantangan utara di regional dan global.

"Termasuk perlunya pemulihan yang kuat dari pandemi Covid-19 dan upaya global untuk mengatasi masalah ancaman perubahan iklim," katanya dalam keterangan tertulis. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara