Fokus
Literasi
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Biaya Hidup Masyarakat Meningkat, Australia Bakal Kurangi Beban Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Biaya Hidup Masyarakat Meningkat, Australia Bakal Kurangi Beban Pajak

Perdana Menteri Australia Scott Morisson. (foto: NCA NewsWire/Dan Peled)

CANBERRA, DDTCNews – Seiring dengan melambungnya biaya hidup, Pemerintah Australia akan mempertimbangkan opsi pengurangan beban pajak yang lebih luas dan memangkas tarif cukai bahan bakar minyak (BBM) atau bensin.

Perdana Menteri Scott Morrison menegaskan pemerintah memahami masyarakat tengah menghadapi biaya hidup yang tinggi. Untuk itu, pemerintah berkomitmen untuk membantu masyarakat melalui pemotongan pajak.

“Dengan memotong pajak dan komitmen kami untuk memotong pajak, itu sebenarnya membantu orang Australia [menjadi] lebih mampu menangani kenaikan biaya hidup yang Anda lihat, misalnya adanya kenaikan harga bensin,” katanya, Selasa (15/3/2022).

Baca Juga: Sinyal Kuat Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2023, Begini Penjelasan DJBC

Hingga saat ini, lanjutnya, pemerintah belum membuat keputusan akhir terkait dengan bantuan yang akan diberikan. Peninjauan atas opsi bantuan berupa cukai bahan bakar atau keringanan pajak lainnya masih terus dilakukan.

Namun, Morrison memastikan akan memasukkan bantuan konsumen lebih lanjut dalam anggaran 29 Maret. Rencana ini mendapatkan didukung dari perdana menteri Australia Selatan, New South Wales, dan Tasmania.

Meski mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, industri otomotif dan ekonom justru tak memiliki keinginan untuk memotong cukai. Sementara itu, Partai Buruh dan The Greens memilih untuk tidak berkomentar.

Baca Juga: Dukung Energi Terbarukan, 12 Perusahaan Ini Dapat Fasilitas Kepabeanan

Anggota parlemen dari Partai Buruh Jim Chalmers mengatakan partainya akan menunggu anggaran sebelum memberikan pandangan. Namun, Partai Buruh mengindikasikan pemotongan cukai bensin merupakan opsi yang kurang tepat.

“Sangat penting bagi kita untuk mencari cara yang bertanggung jawab, cara yang terjangkau, untuk mengurangi tekanan biaya hidup pada warga Australia,” ujarnya seperti dilansir afr.com. (rig)

Baca Juga: NIK Sebagai NPWP, Bagaimana DJP Jaga Keamanan Data Wajib Pajak?
Topik : australia, partai buruh, keringanan pajak, cukai, bensin, BBM, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 10 Agustus 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal Implementasi Pajak Karbon pada Tahun Ini, Begini Pernyataan BKF

Rabu, 10 Agustus 2022 | 10:00 WIB
PROVINSI SUMATRA UTARA

Pemutihan Pajak Tak Efektif, Gubernur Edy Dukung Penghapusan Data STNK

Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:30 WIB
EDUKASI PAJAK

Aturan PPN Terbaru atas Kegiatan Membangun Sendiri, Cek di Sini!

Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:23 WIB
DDTC ACADEMY - ENGLISH FOR TRANSFER PRICING

Tips Menerjemahkan Dokumen Lokal Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris

berita pilihan

Kamis, 11 Agustus 2022 | 10:00 WIB
PMK 123/2022

Threshold Harga CPO yang Kena Bea Keluar Diturunkan, Ini Kata DJBC

Kamis, 11 Agustus 2022 | 09:43 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Sinyal Kuat Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2023, Begini Penjelasan DJBC

Kamis, 11 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Energi Terbarukan, 12 Perusahaan Ini Dapat Fasilitas Kepabeanan

Kamis, 11 Agustus 2022 | 08:26 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

NIK Sebagai NPWP, Bagaimana DJP Jaga Keamanan Data Wajib Pajak?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:05 WIB
PER-03/PJ/2022

Upload Faktur Pajak Muncul Eror ETAX-API-10041, Perhatikan Tanggalnya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 16:10 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Kembangkan CRM-BI, Data Keuangan dan Aset Wajib Pajak Berperan