AUSTRALIA

Biaya Hidup Masyarakat Meningkat, Australia Bakal Kurangi Beban Pajak

Vallencia | Selasa, 15 Maret 2022 | 12:00 WIB
Biaya Hidup Masyarakat Meningkat, Australia Bakal Kurangi Beban Pajak

Perdana Menteri Australia Scott Morisson. (foto: NCA NewsWire/Dan Peled)

CANBERRA, DDTCNews – Seiring dengan melambungnya biaya hidup, Pemerintah Australia akan mempertimbangkan opsi pengurangan beban pajak yang lebih luas dan memangkas tarif cukai bahan bakar minyak (BBM) atau bensin.

Perdana Menteri Scott Morrison menegaskan pemerintah memahami masyarakat tengah menghadapi biaya hidup yang tinggi. Untuk itu, pemerintah berkomitmen untuk membantu masyarakat melalui pemotongan pajak.

“Dengan memotong pajak dan komitmen kami untuk memotong pajak, itu sebenarnya membantu orang Australia [menjadi] lebih mampu menangani kenaikan biaya hidup yang Anda lihat, misalnya adanya kenaikan harga bensin,” katanya, Selasa (15/3/2022).

Baca Juga:
Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Hingga saat ini, lanjutnya, pemerintah belum membuat keputusan akhir terkait dengan bantuan yang akan diberikan. Peninjauan atas opsi bantuan berupa cukai bahan bakar atau keringanan pajak lainnya masih terus dilakukan.

Namun, Morrison memastikan akan memasukkan bantuan konsumen lebih lanjut dalam anggaran 29 Maret. Rencana ini mendapatkan didukung dari perdana menteri Australia Selatan, New South Wales, dan Tasmania.

Meski mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, industri otomotif dan ekonom justru tak memiliki keinginan untuk memotong cukai. Sementara itu, Partai Buruh dan The Greens memilih untuk tidak berkomentar.

Baca Juga:
Besok Siang, Telepon dan Live Chat Kring Pajak Dihentikan Sementara

Anggota parlemen dari Partai Buruh Jim Chalmers mengatakan partainya akan menunggu anggaran sebelum memberikan pandangan. Namun, Partai Buruh mengindikasikan pemotongan cukai bensin merupakan opsi yang kurang tepat.

“Sangat penting bagi kita untuk mencari cara yang bertanggung jawab, cara yang terjangkau, untuk mengurangi tekanan biaya hidup pada warga Australia,” ujarnya seperti dilansir afr.com. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 24 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Rabu, 24 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Awasi WP Grup, DJP Bakal Reorganisasi Kanwil LTO dan Kanwil Khusus

Rabu, 24 April 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Urus NTPN Hilang? Ini Beberapa Solusi yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak

BERITA PILIHAN
Rabu, 24 April 2024 | 18:50 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Koperasi Simpan Pinjam Modal Rp5 Miliar, Lapkeu Wajib Diaudit AP

Rabu, 24 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Rabu, 24 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Awasi WP Grup, DJP Bakal Reorganisasi Kanwil LTO dan Kanwil Khusus

Rabu, 24 April 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Urus NTPN Hilang? Ini Beberapa Solusi yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak

Rabu, 24 April 2024 | 16:50 WIB PAJAK PENGHASILAN

DJP Sebut Tiap Perusahaan Bebas Susun Skema Pemberian THR dan Bonus

Rabu, 24 April 2024 | 16:45 WIB PENGADILAN PAJAK

Patuhi MK, Kemenkeu Bersiap Alihkan Pembinaan Pengadilan Pajak ke MA

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Tegaskan Tak Ada Upaya ‘Ijon’ Lewat Skema TER PPh Pasal 21

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB KPP MADYA TANGERANG

Lokasi Usaha dan Administrasi Perpajakan WP Diteliti Gara-Gara Ini

Rabu, 24 April 2024 | 15:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

DJP: 13,57 Juta WP Sudah Laporkan SPT Tahunan hingga 23 April 2024