Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

BI Dukung Full Anies Garap OK Otax

A+
A-
0
A+
A-
0
BI Dukung Full Anies Garap OK Otax

Gubernur BI Agus Martowardojo (kiri) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: Pemprov DKI/ beritajakarta)

JAKARTA, DDTCNews – Bank Indonesia memberikan dukungan penuh kepada Program OK Otax yang tengah dirancang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengembangkan sistem penerimaan pajak daerah secara nontunai.

“Pengembangan penerimaan pajak daerah secara nontunai melalui Program OK OTax ini menjadi tugas khusus yang diberikan kepada Kepala Perwakilan BI Provinsi DKI yang baru,” kata Gubernur BI Agus Martowardojo di Jakarta, Rabu (14/3).

Agus mengungkapkan hal tersebut seusai menghadiri acara serima terima jabatan (Sertijab) Kepala Perwakilan BI DKI yang baru, Trisno Nugroho dari pejabat yang lama Doni Primanto Joewono yang juga dilantik menjadi Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Barat.

Baca Juga: Ekonomi Pulih, Sri Mulyani Sebut Skala Insentif Pajak Sudah Diturunkan

Dia juga menekankan agar pejabat baru BI DKIJakarta tetap menjadikan Pemprov DKI Jakarta sebagai mitra strategis terkait isu-isu ekonomi keuangan, moneter, makro prudential, sistem pembayaran dan upaya pengedaran uang rupiah ke seluruh wilayah DKI Jakarta.

Menurut Gubernur BI yang sebentar lagi habis masa kerjanya ini, Program OK Otax yang dilancarkan Gubernur DKI Anies Baswedan berpeluang besar untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah di DKI Jakarta sekaligus akuntabilitas sistem administrasinya.

Dalam catatan DDTCNews, DKI adalah provinsi yang pertama menerapkan sistem online pajak, hingga lalu ditiru oleh pemda lainnya. DKI pula yang pertama menyambut ide Badan Pemeriksa Keuangan menjalankan program non-cash transaction—sebelum digaungkan kembali oleh BI.

Baca Juga: Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 Miliar, Sri Mulyani Bilang Begini

“Pak Gubernur [Anies] meminta kami mensupervisi Program OK OTax yang dengan program ini nanti InsyaAllah wajib pajak seperti pengelola hotel, restoran maupun retail dapat melakukan kegiatan transaksinya secara lebih efisien,” kata Agus Marto.

Gubernur Anies yang hadir pada kesempatan sama mengatakan mengapresiasi sambutan baik BI dalam Program OK Otax. “Kita masih banyak pekerjaan rumah di Jakarta. Dari mulai kemiskinan sampai pengendalian harga, dan program OK Otax ini. Kami apresiasi sekali dukungan BI,” ujarnya.

Dia menambahkan dengan belanja APBD 2018 sebesar Rp77 triliun, penerapan manajemen pembayaran nontunai ini diharapkan tidak hanya terbatas pada Program OK Otax saja, tetapi juga dalam belanja pemerintah. (Gfa/Amu)

Baca Juga: Ini Maksud 'Dimulainya Penyidikan' dalam Pengungkapan Ketidakbenaran

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur BI Agus Martowardojo, OK Otax,

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 27 Januari 2023 | 16:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pelaku Usaha Gencar Ekspansi, Sri Mulyani Harap Tetap Patuh Pajak

Jum'at, 27 Januari 2023 | 16:00 WIB
PMK 18/2021

Agar Bebas Pajak, Dividen Perlu Diinvestasikan Paling Lambat Maret

Jum'at, 27 Januari 2023 | 15:31 WIB
KOTA PEKANBARU

Wah! Peran Juru Sita Pajak Daerah Bakal Dioptimalkan Demi Hal Ini

Jum'at, 27 Januari 2023 | 15:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Awas! Faktur Pajak Bisa Dianggap Tidak Dibuat Jika Ini Terjadi

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ekonomi Pulih, Sri Mulyani Sebut Skala Insentif Pajak Sudah Diturunkan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 Miliar, Sri Mulyani Bilang Begini

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:30 WIB
PP 50/2022

Ini Maksud 'Dimulainya Penyidikan' dalam Pengungkapan Ketidakbenaran

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:00 WIB
KABUPATEN REMBANG

Kepala Desa Dikumpulkan Gara-Gara Validasi NIK dan NPWP, Ada Apa?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Penawaran Perdana SUN Khusus PPS Tahun Ini, Begini Hasilnya

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Ngeri! Bea Cukai dan Polri Sita Sabu 149 Kg Jaringan Malaysia-Aceh 

Sabtu, 28 Januari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Alasan Wajib Pajak Bisa Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Baru

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T