Ini Respons DPR Soal Pajak Tanah

JAKARTA, DDTCNews – Pajak atas tanah nganggur masih menjadi pembahasan hangat, baik di kalangan pemerintah maupun di kalangan lainnya, meskipun saat ini pemerintah masih belum menentukan bagaimana penerapannya terhadap kebijakan tersebut.

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan pemerintah harus lebih berhati-hati sebelum menerapkan kebijakan pajak atas tanah tersebut. Pemerintah perlu memiliki kajian yang lebih rinci sebelum menerapkannya.

“Saya sebenarnya tidak memberikan warning, tapi saya minta pemerintah lebih berhati-hati saja, kami di DPR hanya mengingatkan pemerintah. Jangan sampai kebijakan ini justru menyerang Presiden, seperti halnya dalam kasus biaya administrasi STNK,” tuturnya di Jakarta, Rabu (8/2).

Ia mengharapkan penerapan pajak atas tanah nganggur tidak menjadi ‘bola api liar’ yang kemudian harus orang lain yang perlu memadamkannya. Di satu sisi Misbakhun tidak menginginkan penerapannya mampu memukul pertumbuhan ekonomi yang sudah mulai membaik.

Pertumbuhan ekonomi per tahun 2016 mampu mencapai 5,02%, pencapaian ini sangat stabil pada saat negara lain mengalami penurunan, khususnya pada emerging market seperti sektor properti.

“Kalau regulasi ini tidak diatur dengan baik, justru akan memutus lingkaran yang sedang tumbuh. Tapi kalau mereka sudah tumbuh dan stabil, silakan saja diterapkan. Jangan saat mereka lagi menuju pertumbuhan lalu dikenakan pajak ini pada awal-awal,” terangnya.

Menurutnya penerapan pajak atas tanah ini akan mengarah pada konsumen, sehingga konsumen akan menerima beban atas dampak penerapan pajak tersebut. Misbakhun menjelaskan harga properti tidak akan semakin baik jika konsumen terkena imbasnya.

“Jakarta ini tempat hidup banyak orang, bahkan daerah-daerah pinggiran Jabodetabek juga hidup di Jakarta. Mereka belum tentu mampu membeli properti di Jakarta. Paling mereka bisa beli di kampung, dan cari uang lagi di Jakarta untuk membangunnya,” ucapnya. (Amu)