BERITA TERKINI
Penumpang berjalan keluar setibanya di Terminal Kedatangan Internasional di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Kamis (6/7/2023). ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/Spt.
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Imigrasi memberlakukan izin tinggal peralihan atau bridging visa seiring dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) 11/2024.
Dirjen Imigrasi Silmy Karim mengatakan izin tinggal peralihan tersebut menjadi ‘jembatan’ antara izin tinggal sebelumnya yang sudah berakhir dan izin tinggal baru. Dengan kata lain, izin tersebut dapat digunakan saat WNA tengah mengurus izin tinggal baru.
“Dengan begitu, pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap yang sudah tidak bisa lagi diperpanjang, dapat memperoleh izin tinggal baru tanpa harus keluar wilayah Indonesia," katanya, dikutip pada Minggu (28/4/2024).
Untuk diperhatikan, masa berlaku izin tinggal peralihan adalah selama 60 hari dan hanya berlaku secara onshore, yakni bagi WNA yang sudah berada di Indonesia. Izin ini tidak berlaku bila WNA keluar dari Indonesia.
WNA pemegang izin tinggal peralihan tidak diperbolehkan overstay jika izin tinggal peralihannya disetujui setelah masa berlaku izin tinggal sebelumnya berakhir.
WNA yang ingin mendapatkan izin tinggal peralihan harus mengajukan permohonan melalui laman evisa.imigrasi.go.id dan melakukan pembayaran biaya keimigrasian paling lambat 3 hari sebelum masa berlaku izin tinggal sebelumnya habis.
Adanya izin tinggal peralihan diharap dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya akomodasi yang dikeluarkan bagi orang asing. Tanpa izin tinggal peralihan, orang asing harus keluar dari wilayah Indonesia dalam rangka mengajukan permohonan dan menunggu visa baru.
"Pemberlakuan izin tinggal peralihan merupakan upaya Ditjen Imigrasi dalam menciptakan kepastian hukum bagi WNA yang berada di wilayah Indonesia serta kemudahan dalam pelayanan," ujar Silmy. (rig)
