BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews – Melalui Undang-Undang (UU) 6/2026, pemerintah turut mengatur kualifikasi keahlian yang harus dimiliki hakim di Pengadilan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII).
Merujuk Pasal 42 UU 6/2026, hukum perpajakan menjadi salah satu keahlian yang harus dimiliki hakim di PFII. Kualifikasi tersebut berlaku baik untuk hakim agung maupun hakim ad hoc di Pengadilan PFII.
"Hakim agung yang ditugaskan di Pengadilan PFII harus memiliki keahlian di bidang hukum komersial internasional, hukum keuangan, hukum perbankan, hukum pasar modal, hukum kepailitan, hukum perpajakan, hukum dalam bidang teknologi, perkara perdata internasional, arbitrase, dan/atau bidang lain yang terkait dengan tujuan PFII," bunyi Pasal 42 ayat (1) UU 6/2026, dikutip pada Rabu (11/11/2026).
Sementara itu, perincian ketentuan kualifikasi hakim ad hoc tercantum dalam Pasal 42 ayat (2) UU 6/2026. Berdasarkan pasal tersebut, calon hakim ad hoc di antaranya juga harus memiliki keahlian di berbagai bidang hukum. Simak Apa Itu Pengadilan PFII?
Serupa dengan hakim agung, bidang hukum yang dimaksud mencakup hukum komersial internasional, hukum keuangan, hukum perbankan, hukum pasar modal, hukum kepailitan, hukum perpajakan, hukum dalam bidang teknologi, perkara perdata internasional, arbitrase, dan/atau bidang lain yang terkait dengan tujuan PFII.
Adanya frasa “dan/atau” mengindikasikan kualifikasi tersebut bersifat kumulatif-alternatif. Artinya, hakim bisa dianggap memenuhi kualifikasi apabila memenuhi salah satu atau sejumlah bidang hukum yang dipersyaratkan, termasuk di antaranya hukum perpajakan.
Poin menarik lainnya adalah terbukanya peluang warga negara asing (WNA) untuk menjadi hakim ad hoc di Pengadilan PFII. UU 6/2026 juga memberikan fasilitas perpajakan khusus bagi hakim ad hoc berkewarganegaraan asing.
Merujuk Pasal 52 ayat (1) UU 6/2026, fasilitas yang diberikan berupa pengenaan pajak penghasilan (PPh) final 0%. Fasilitas tersebut berlaku dalam jangka waktu tertentu terhitung sejak hakim ad hoc melaksanakan persidangan pada Pengadilan PFII. Simak Hakim Ad hoc WNA di PFII Bakal Diganjar Fasilitas PPh
"Undang-undang ini juga mengatur pemberian fasilitas perpajakan kepada pelaku usaha, tenaga ahli sektor keuangan, hakim ad hoc, dan subjek pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan," bunyi memori penjelasan UU 6/2026. Simak Apa Itu Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) (dik)
