BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mencatat ada sebanyak 455 wajib pajak dilakukan penyidikan pada 2023.
Jumlah penyidikan tersebut mengalami kenaikan sebesar 295,65% dibandingkan tahun sebelumnya, yakni sebanyak 115 wajib pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan jumlah penyidikan mengalami kenaikan signifikan karena termasuk wajib pajak yang proses penyidikannya dimulai sejak tahun sebelumnya.
"Jumlah 455 wajib pajak yang disidik termasuk wajib pajak yang proses penyidikannya sudah dimulai sejak tahun sebelumnya dan masih berlangsung (outstanding)," katanya, Rabu (3/4/2024).
Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil (PNS) tertentu di lingkungan DJP yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dwi mengatakan meningkatnya jumlah wajib pajak yang disidik bergantung pada hasil analisis dan pengembangan informasi, data, laporan, dan pengaduan serta hasil pemeriksaan bukti permulaan (bukper) yang ditindaklanjuti dengan penyidikan.
Dalam hal ini, wajib pajak juga tidak menggunakan haknya untuk mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan sesuai Pasal 8 ayat (3) UU KUP.
Pasal 8 ayat (3) UU KUP menyatakan walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan bukper, wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya.
Adapun ketidakbenaran perbuatan yang dimaksud adalah tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar.
Pengungkapan ketidakbenaran dapat dilakukan sepanjang mulainya penyidikan belum diberitahukan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polri. (sap)
