BERITA TERKINI
Ilustrasi. (DDTCNews)
BRUSSELS, DDTCNews—Negara-negara anggota Uni Eropa belum mencapai kesepakatan mengenai penerapan kebijakan pajak baru dalam rangka mendanai anggaran stimulus dalam periode pemulihan ekonomi 2021-2027.
Peringatan sudah disampaikan Jerman yang saat ini memegang kursi kepresidenan Dewan Uni Eropa. Negeri Bavaria meminta parlemen Eropa segera mengkonsolidasi penyusunan anggaran Uni Eropa dalam pemulihan ekonomi.
Langkah Jerman tersebut tidak lepas dari rencana gelontoran paket stimulus ekonomi Uni Eropa senilai €750 miliar untuk pemulihan ekonomi. Dana tersebut nantinya harus kembali secara bertahap dalam pos anggaran Uni Eropa.
Oleh karena itu, sumber penerimaan baru dibutuhkan dalam bentuk kebijakan perpajakan yang nantinya akan diterapkan oleh semua negara anggota sehingga dapat mengisi anggaran Uni Eropa.
"Kami ingin mencapai kesepakatan, tetapi kami ingin mencapai kesepakatan yang baik bukan hanya untuk parlemen melainkan untuk seluruh warga Eropa," kata Ketua Komite Anggaran Parlemen Eropa Johan Van Overtveldt, Rabu (2/9/2020).
Pada Juli 2020, pemimpin Uni Eropa menyepakati gelontoran paket stimulus ekonomi. Meski begitu, mereka gagal merumuskan kebijakan perpajakan sebagai kompensasi paket stimulus ekonomi yang sudah dikeluarkan.
Satu-satunya kesepakatan yang didapat adalah penerapan sanksi bagi negara anggota yang gagal melaksanakan kebijakan daur ulang plastik mulai 1 Januari 2021. Untuk pajak karbon, pajak digital, dan pajak transaksi keuangan belum disepakati.
Komisi Eropa menyebutkan detail rencana perubahan kebijakan pajak karbon dan pajak digital baru akan diselesaikan pada semester I/2021. Kedua kebijakan akan diperkenalkan pada 1 Januari 2023.
Sementara itu, proposal pajak transaksi keuangan dibuat secara terpisah dan akan dilaporkan pada Juli tahun depan. Tak bisa dimungkiri, negosiasi di antara negara anggota Uni Eropa terbilang sulit dan kompleks.
"Para pemimpin hanya menyetujui kerangka besar dari kesepakatan anggaran. Perubahan kecil akan mengubah stabilitas yang membuat struktur anggaran dalam bahaya," kata salah satu negosiator anggaran Uni Eropa seperti dilansir Tax Notes International.
Di samping itu, negosiator anggaran Uni Eropa tersebut menilai kebijakan pajak sepenuhnya kedaulatan negara anggota. Dengan demikian, rencana kebijakan pajak baru seharusnya tidak diikat melalui anggaran Uni Eropa. (rig)
