INDIA

'Dunia Usaha Butuh Intervensi Segera'

Redaksi DDTCNews
Selasa, 17 Maret 2020 | 07.01 WIB
'Dunia Usaha Butuh Intervensi Segera'

Presiden Kamar Dagang dan Industri Madras Ramkumar Ramamoorthy.

CHENNAI, DDTCNews—Kamar Dagang dan Industri Madras, salah satu badan industri tertua di India, meminta Pemerintah India untuk melakukan intervensi fiskal dengan menunda sejumlah tenggat pembayaran pajak.

Presiden Kamar Dagang dan Industri Madras Ramkumar Ramamoorthy mengatakan hal tersebut dalam satu memonya kepada Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman. Ia mengatakan dunia usaha India sangat membutuhkan intervensi segera dari pemerintah.

“Penyebaran virus Corona mengarah pada penyusutan ekspor, penghentian produksi, tidak dapat diaksesnya tenaga orang, tidak tersedianya impor tertentu, dan perlambatan konsumsi. Ini keadaan luar biasa yang menuntut tindakan luar biasa,” ungkapnya dalam memo tersebut, Senin (16/3/2020).

Ramkumar menambahkan beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk menggairahkan kembali sektor bisnis India adalah menunda pembayaran pajak barang dan jasa (goods and services tax/GST), uang muka pajak, dan pembayaran bunga.

Memo atau catatan tersebut juga menambahkan tanggal jatuh tempo untuk pajak di muka yang ditangguhkan, atau sebagai alternatif penundaan pembayraan bunga, sesuai dengan Bagian 234B dan 234C dari Undang-Undang Pajak Penghasilan India.

Ramkumar juga berusaha menunda tanggal jatuh tempo GST untuk Maret 2020, selain mengusulkan intervensi lebih jauh sehubungan dengan proses pemulihan industri, mengingat dampak pandemik virus Corona ini telah mencekik industri yang sudah terengah-engah.

"Mengingat semua kargo atau pengiriman barang tunduk pada pemeriksaan yang signifikan, dan ada pula penundaan karena pembersihan kargo, maka seharusnya tidak ada retribusi demurrage, bunga, atau biaya pelabuhan selama periode tersebut,” katanya seperti dilansir timesofindia.indiatimes.com.

Menurut Ramkumar, India seharusnya belajar dari kelalaian selama berurusan dan memerangi virus Corona. Seharusnya dalam situasi ini ada moratorium pembayaran pajak untuk beberapa bulan ke depan, sehingga industri nasional masih bisa selamat dan bertahan. (Bsi)

Editor :
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.