Begini Kebijakan Pajak Presiden Baru Moon Jae-in

SEOUL, DDTCNews – Presiden baru Korea Selatan Moon Jae-in telah mengumumkan untuk menaikkan pajak terhadap para pembayar pajak konglomerat besar atau disebut sebagai chaebols, yang mendominasi ekonomi Korea Selatan.

Moon Jae-in mengatakan akan berusaha untuk membalikkan kebijakan ‘tidak adil’ yang diperkenalkan oleh presiden sebelumnya Park Geun-hye. Sebuah komite telah dibentuk untuk mengembangkan aturan pajak baru tersebut.

“Dalam aturan baru ini juga diharapkan dapat mencakup keringanan pajak yang lebih besar untuk pembayar pajak berpendapatan rendah dan menengah,” ungkapnya, Kamis (29/6).

Komite juga mengatakan akan ada keringanan pajak untuk kelas pekerja, termasuk pemotongan pajak penghasilan yang lebih besar untuk pembayaran sewa dan pengurangan beban pajak pada pedagang kecil dan pemilik usaha kecil.

Pekerja yang sekarang berpenghasilan kurang dari ₩70 juta atau Rp818 juta setahun dapat memperoleh keringanan berupa pengurangan pajak sebesar 10% dari pembayaran sewa bulanan mereka. Sementara pemotongan pajak warisan akan dipotong.

Adapun Kepala Komite Penasehat Perencanaan Urusan Negara Kim Jin-pyo yang bekerja sebagai tim transisi administrasi telah mempresentasikan arah reformasi perpajakan Korea Selatan dalam pemerintahan Presiden Moon Jae-in.

“Panitia akan menyiapkan agenda reformasi perpajakan tahun depan, yang berarti rencana kenaikan pajak akan dipresentasikan setelah Pemilu Daerah, yang akan diaplikasikan pada 2019,” kata Kim Jin-pyo dikutip dari koreatimes.co.kr.

Pemerintah tengah berhati-hati dengan rencana kenaikan pajak karena adanya risiko politik. Kang Byung-goo, seorang profesor ekonomi di Universitas Inha mengatakan bahwa pemerintahan mantan Presiden Park Geun-hye menimbulkan kontroversi dengan menjanjikan kesejahteraan sosial tanpa adanya kenaikan pajak.

“Pemerintah perlu lebih konkret dan aktif dalam rencana pendanaannya. Tentu saja, tidak mudah mencapai konsensus nasional mengenai kenaikan pajak. Tidak mudah membujuk pembayar pajak. Namun, pemerintah harus terus menunjukkan kemampuan komunikasinya,” tuturnya. (Amu/Gfa)