BERITA TERKINI
DJBC Siap Terapkan Lapisan CHT Baru, Ada Risiko yang Dimitigasi
Pemerintah Jangan Lupa: Restitusi Hak WP, Bukan Beban Fiskal Negara
Perkuat Pengawasan, Kantor Pajak dan BPS Rekonsiliasi Data Usaha
PTKP Terlalu Tinggi, Dirjen Pajak: Banyak Data Tak Terekam Sistem DJP
Atasi Persoalan Hewan Liar, Negara Ini Kaji Pajak Anjing
Gelombang Mutasi Pegawai DJP Terus Berlanjut
DJP Mutasi 1.807 Pegawai, dari Penyuluh hingga Pemeriksa Pajak
Wamenkeu Juda: Coretax Sudah Bikin Sistem Pajak Lebih Efisien
Daftar NIP Pakai Opsi Hanya Registrasi, Siapa Saja yang Bisa?
Cooperative Compliance Bagi WP Selain BUMN Bakal Dimulai Tahun Depan
DJBC Siap Terapkan Lapisan CHT Baru, Ada Risiko yang Dimitigasi
Pemerintah Jangan Lupa: Restitusi Hak WP, Bukan Beban Fiskal Negara
Perkuat Pengawasan, Kantor Pajak dan BPS Rekonsiliasi Data Usaha
PTKP Terlalu Tinggi, Dirjen Pajak: Banyak Data Tak Terekam Sistem DJP
Atasi Persoalan Hewan Liar, Negara Ini Kaji Pajak Anjing
Gelombang Mutasi Pegawai DJP Terus Berlanjut
DJP Mutasi 1.807 Pegawai, dari Penyuluh hingga Pemeriksa Pajak
Wamenkeu Juda: Coretax Sudah Bikin Sistem Pajak Lebih Efisien
Daftar NIP Pakai Opsi Hanya Registrasi, Siapa Saja yang Bisa?
Cooperative Compliance Bagi WP Selain BUMN Bakal Dimulai Tahun Depan
DDTC Logo
INFOGRAFIS PAJAK

RUU Omnibus Law Perpajakan (7): Aturan Pemajakan Transaksi Elektronik

Archie Teapriangga
Sabtu, 29 Februari 2020 | 11.00 WIB
RUU Omnibus Law Perpajakan (7): Aturan Pemajakan Transaksi Elektronik
Editor : Ringkang Gumiwang
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Tag Terkait:
infografis pajak transaksi elektronik ruu omnibus law
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.