BERITA TERKINI
Coretax Berlaku 2025, DJP Online Tetap Bisa Digunakan Sementara
Kunjungi Alamat WP Badan, AR Bahas Laporan Keuangan dalam SPT Tahunan
DJP Sebut Top-up e-Money Juga Bakal Kena PPN 12 Persen Tahun Depan
PMK Baru, Menkeu Bisa Nilai Kesesuaian KUA-PPAS Pemda dengan KEM PPKF
Veteran dan Pensiunan Dapat Insentif, Setoran PBB Tetap Capai Target
Ada Kenaikan Tarif PPN, DJP Tetap Optimalkan Penerimaan Tahun Depan
Akses Aplikasi Coretax, Wajib Pajak Perlu Ganti Password Dahulu
Pelayanan Kesehatan Medis Bebas PPN Indonesia, Bagaimana di Asean?
Begini Penjelasan DJP terkait Pembayaran via QRIS dan Aturan PPN-nya
Diperpanjang hingga 2030, Lahan Pertanian di Negara Ini Bebas Pajak
Coretax Berlaku 2025, DJP Online Tetap Bisa Digunakan Sementara
Kunjungi Alamat WP Badan, AR Bahas Laporan Keuangan dalam SPT Tahunan
DJP Sebut Top-up e-Money Juga Bakal Kena PPN 12 Persen Tahun Depan
PMK Baru, Menkeu Bisa Nilai Kesesuaian KUA-PPAS Pemda dengan KEM PPKF
Veteran dan Pensiunan Dapat Insentif, Setoran PBB Tetap Capai Target
Ada Kenaikan Tarif PPN, DJP Tetap Optimalkan Penerimaan Tahun Depan
Akses Aplikasi Coretax, Wajib Pajak Perlu Ganti Password Dahulu
Pelayanan Kesehatan Medis Bebas PPN Indonesia, Bagaimana di Asean?
Begini Penjelasan DJP terkait Pembayaran via QRIS dan Aturan PPN-nya
Diperpanjang hingga 2030, Lahan Pertanian di Negara Ini Bebas Pajak
DDTC Logo
INFOGRAFIS PAJAK

RUU Omnibus Law Perpajakan (5): Relaksasi Aturan Sanksi Bunga Pajak

Archie Teapriangga
Kamis, 27 Februari 2020 | 15.45 WIB
RUU Omnibus Law Perpajakan (5): Relaksasi Aturan Sanksi Bunga Pajak

Editor : Ringkang Gumiwang
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Tag Terkait:
infografis pajak sanksi bunga sanksi administratif ruu omnibus law
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.