BERITA TERKINI
Ketua Umum AKP2I Suherman Dukung Pembentukan Badan Penerimaan Negara
Suherman Saleh Terpilih sebagai Ketua Umum AKP2I periode 2025 - 2030
Lagi-Lagi Rokok Ilegal, Diangkut Truk dan Ditutupi Air Mineral Kemasan
UMKM Ini Bingung Kode Billing Ditolak, Ternyata Omzet Belum Rp500 Juta
Kode Billing PPN KMS Tak Lagi Mengacu ke KPP Tempat Bangunan Didirikan
Ingat Lagi, Ini Kriteria Subjek Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
Rupiah Melemah, Cadangan Devisa RI Turun Hampir US$5 Miliar
Sederet Layanan yang Diberikan oleh Kring Pajak
Disokong PBJT dan Opsen PKB, Realisasi PAD Capai Rp320 Miliar
DJP: 3.794 WP Ajukan Pengurangan Angsuran PPh 25 pada 2024
Ketua Umum AKP2I Suherman Dukung Pembentukan Badan Penerimaan Negara
Suherman Saleh Terpilih sebagai Ketua Umum AKP2I periode 2025 - 2030
Lagi-Lagi Rokok Ilegal, Diangkut Truk dan Ditutupi Air Mineral Kemasan
UMKM Ini Bingung Kode Billing Ditolak, Ternyata Omzet Belum Rp500 Juta
Kode Billing PPN KMS Tak Lagi Mengacu ke KPP Tempat Bangunan Didirikan
Ingat Lagi, Ini Kriteria Subjek Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
Rupiah Melemah, Cadangan Devisa RI Turun Hampir US$5 Miliar
Sederet Layanan yang Diberikan oleh Kring Pajak
Disokong PBJT dan Opsen PKB, Realisasi PAD Capai Rp320 Miliar
DJP: 3.794 WP Ajukan Pengurangan Angsuran PPh 25 pada 2024
DDTC Logo
INFOGRAFIS PAJAK

RUU Omnibus Law Perpajakan (5): Relaksasi Aturan Sanksi Bunga Pajak

Archie Teapriangga
Kamis, 27 Februari 2020 | 15.45 WIB
RUU Omnibus Law Perpajakan (5): Relaksasi Aturan Sanksi Bunga Pajak
Editor : Ringkang Gumiwang
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Tag Terkait:
infografis pajak sanksi bunga sanksi administratif ruu omnibus law
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.