MEMPAWAH, DDTCNews – Pemkab Mempawah, Kalimantan Barat tengah mengkaji sejumlah potensi penerimaan pajak daerah, termasuk pengenaan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa parkir kendaraan berat di kawasan Pelabuhan Kijing.
Sekda Kabupaten Mempawah Abdul Malik mengatakan upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah perlu dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Selain ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, pemda juga perlu mengkaji potensi penerimaan dari sektor pertambangan dan royalti.
Dia juga turut menyinggung potensi PBJT atas jasa parkir kendaraan berat di Pelabuhan Kijing serta penyusunan skema insentif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) untuk mendorong pelunasan tunggakan pajak perusahaan.
“Kedua rencana tersebut masih memerlukan kajian lebih lanjut dengan memperhatikan ketentuan perpajakan daerah yang berlaku,” katanya seperti dikutip dari situs DJP, Senin (9/11/2026).
Selain membahas potensi penerimaan, Abdul menyampaikan kebutuhan pemerintah daerah terhadap tenaga penilai dan juru sita, baik dari segi jumlah maupun kompetensi sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.
Menanggapi hal tersebut, Kepala KP2KP Mempawah Natalia Destri Mariani menyampaikan peluang penjajakan dukungan tenaga penilai dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
Selain itu, terdapat peluang pelatihan penilaian objek pajak melalui unit di lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain Balai Diklat Keuangan (BDK) Pontianak.
Sebagai informasi, berbagai pembahasan tersebut mengemuka dalam audiensi KP2KP Mempawah dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah pada 19 Oktober 2026.
Pertemuan yang dipimpin Kepala KP2KP Mempawah Natalia Destri Mariani tersebut juga menjadi sarana koordinasi antara DJP dan Pemkab Mempawah dalam penguatan kapasitas SDM serta peningkatan kepatuhan perpajakan. (rig)
