Trusted Indonesian Tax News Portal
|
 
Berita
Kamis, 13 Desember 2018 | 14:04 WIB
KABUPATEN BANTUL
Kamis, 13 Desember 2018 | 11:42 WIB
INSENTIF PAJAK
Kamis, 13 Desember 2018 | 11:25 WIB
MALAYSIA
 
Review
Senin, 10 Desember 2018 | 08:02 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Jum'at, 07 Desember 2018 | 10:35 WIB
PROFESOR MIRANDA STEWART:
Jum'at, 07 Desember 2018 | 08:22 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Fokus
Literasi
Selasa, 27 November 2018 | 10:52 WIB
PROFIL PERPAJAKAN BULGARIA
Rabu, 21 November 2018 | 11:48 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (14)
Rabu, 14 November 2018 | 19:13 WIB
PRESIDEN SOEKARNO:
 
Data & alat
Rabu, 12 Desember 2018 | 10:25 WIB
KURS PAJAK 12-18 DESEMBER 2018
Rabu, 05 Desember 2018 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 5-11 DESEMBER 2018
Rabu, 28 November 2018 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 28 NOVEMBER-4 DESEMBER 2018
 
Komunitas
Sabtu, 08 Desember 2018 | 09:23 WIB
SEMINAR DIGITALPRENEUR-STIAMI
Jum'at, 07 Desember 2018 | 17:38 WIB
TRANSFER PRICING
Jum'at, 30 November 2018 | 18:04 WIB
SEMINAR TAXPLORE 2018-FIA UI
 
Reportase

Bentuk Usaha Tetap (BUT)

0

KONSEP BUT memiliki peran yang penting, mengingat pemajakan atas laba usaha yang diperoleh suatu perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya secara lintas batas negara hanya dapat dipajaki di negara domisili perusahaan tersebut. Kecuali, perusahaan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan negara di mana laba usaha tersebut diperoleh (negara sumber penghasilan).

Hubungan erat yang dimaksud, terbentuk saat perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya di negara sumber penghasilan melalui suatu BUT. Jadi, BUT merupakan ambang batas bagi negara sumber penghasilan untuk dapat mengenakan pajak atas laba dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan dari negara domisili.

Dalam OECD Model maupun UN Model telah diatur mengenai bentuk-bentuk BUT, yaitu dalam Pasal 5. Bentuk-bentuk BUT seperti yang diatur dalam OECD Model adalah:

  1. Bentuk Dasar (Basic Rule PE) yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3);
  2. Konstruksi (Construction PE) yang diatur Pasal 5 ayat 3; dan
  3. Keagenan (Agency PE) yang diatur dalam Pasal 5 ayat 5.

Sementara itu, berdasarkan UN Model, bentuk-bentuk BUT adalah:

  1. Bentuk Dasar (Basic Rule PE) yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3);
  2. Konstruksi (Construction PE) yang diatur Pasal 5 ayat 3 huruf a;
  3. Pemberian Jasa (Service PE) yang diatur dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b;
  4. Keagenan (Agency PE) yang diatur dalam Pasal 5 ayat 5; dan
  5. Asuransi (Insurance PE) yang diatur dalam Pasal 5 ayat (6).

Dari bentuk-bentuk BUT di atas, dapat dilihat bahwa pengertian BUT yang dianut oleh UN Model lebih luas dari pada OECD Model. Hal ini dikarenakan UN Model dikembangkan untuk kepentingan negara-negara pengimpor modal (capital importing countries), sehingga dengan memperluas cakupan bentuk BUT maka kesempatan mengenakan pajak akan lebih besar lagi.

Walaupun terdapat tempat usaha tetap yang dapat membentuk BUT, suatu tempat usaha tetap tidak dapat dikatakan sebagai BUT sepanjang kegiatan yang dilakukan terbatas pada kegiatan-kegiatan yang dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (4) OECD Model dan UN Model.

Menurut Pasal 5 ayat (4) OECD Model, kegiatan-kegiatan tersebut adalah:

  1. Kegiatan menyimpan, memamerkan atau menyerahkan barang atau barang dagangan milik subjek pajak luar negeri yang terdapat di negara domisili;
  2. Kegiatan pembelian barang atau barang dagangan atau mengumpulkan informasi untuk keperluan perusahaan;
  3. Kegiatan pengurusan suatu barang atau barang dagangan kepunyaan perusahaan yang semata-mata ditujukan untuk diproses lebih lanjut oleh perusahaan lain;
  4. Kegiatan yang bersifat persiapan atau bersifat penunjang.

Sedikit berbeda dengan OECD Model, Pasal 5 ayat (4) UN Model mempersempit ruang lingkup kegiatan yang dikecualikan dari pembentukan BUT, yaitu dengan menghilangkan kegiatan penyerahan (delivery) dalam klausulnya. Dengan demikian, pengertian BUT menjadi lebih luas.

Selain menjelaskan bentuk-bentuk BUT serta pengecualiannya, OECD Model juga mencakup penjelasan mengenai BUT Subsidiary yang diatur dalam Pasal 5 ayat (7). Pasal tersebut menjelaskan bahwa anak perusahaan (yang merupakan entitas legal yang terpisah dari perusahaan induk) yang dikendalikan oleh suatu perusahaan induk tidak dapat serta merta dianggap sebagai BUT dari perusahaan induk.

Isu lainnya, penambahan kriteria pembentukan BUT (nexus) melalui kehadiran digital yang signifikan (significant digital presence) atau disebut dengan BUT Virtual. Rekomendasi ini disarankan dalam Rencana Aksi Nomor 1 dari proyek Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).

Topik : Pajak internasional, P3B, tax treaty, Darussalam
artikel terkait
Selasa, 21 Maret 2017 | 20:40 WIB
TAX TREATY
Rabu, 19 Juli 2017 | 16:40 WIB
SEJARAH PAJAK
Senin, 23 April 2018 | 11:11 WIB
PERSPEKTIF
Jum'at, 27 Januari 2017 | 17:01 WIB
PERSPEKTIF
berita pilihan
Rabu, 02 Mei 2018 | 12:50 WIB
PERSPEKTIF
Senin, 13 November 2017 | 11:31 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 14 September 2016 | 09:18 WIB
PAJAK INTERNASIONAL (5)
Sabtu, 01 April 2017 | 09:50 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 06 Oktober 2016 | 06:28 WIB
PAJAK INTERNASIONAL (26)
Rabu, 15 November 2017 | 07:10 WIB
PERSPEKTIF
Jum'at, 07 Oktober 2016 | 05:26 WIB
PAJAK INTERNASIONAL (27)
Rabu, 21 Maret 2018 | 23:30 WIB
PERSPEKTIF
Senin, 23 April 2018 | 11:11 WIB
PERSPEKTIF
Minggu, 11 September 2016 | 05:19 WIB
PAJAK INTERNASIONAL (2)
0