BERITA TERKINI
Ilustrasi.
PARIS, DDTCNews - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memproyeksikan ekonomi Indonesia akan tumbuh 5,1% pada tahun ini dan tumbuh 5,2% pada 2025.
Dalam laporan Economic Outlook periode Mei 2024, OECD menyatakan penguatan pertumbuhan perekonomian Indonesia pada tahun ini dan tahun depan akan didorong oleh konsumsi rumah tangga dan investasi.
"Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha dan konsumen serta belanja pemerintah yang tinggi akan mendukung permintaan domestik dan pertumbuhan output pada 2024 dan 2025. Pertumbuhan juga didukung oleh penurunan suku bunga acuan pada 2025," sebut OECD, dikutip pada Jumat (3/5/2024).
Meski perekonomian pada tahun ini dan tahun depan diekspektasikan tumbuh lebih tinggi ketimbang pertumbuhan ekonomi pada 2023, OECD memperkirakan neraca dagang mengalami defisit akibat harga komoditas ekspor yang rendah.
Sementara itu, permintaan domestik yang tinggi serta resiliensi pasar tenaga kerja diperkirakan akan meningkatkan inflasi. Namun, OECD memperkirakan tingkat inflasi pada 2024 dan 2025 tetap akan berada di dalam rentang yang ditargetkan yakni 2,5±1%.
Lebih lanjut, OECD mencatat laju perekonomian Indonesia ke depan masih akan bergantung pada permintaan komoditas dari China. Dengan demikian, pelemahan pertumbuhan ekonomi China akan memberikan dampak langsung terhadap ekspor.
Terkait dengan dampak dinamika politik terhadap perekonomian nasional, OECD memperkirakan pemerintahan selanjutnya akan meneruskan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan saat ini.
Dari sisi fiskal, OECD memperkirakan beragam program yang dicanangkan oleh presiden berikutnya akan memperlebar defisit anggaran pada tahun ini dan tahun depan.
Defisit anggaran pada 2024 diperkirakan melebihi target 2,3% dari PDB. Meski demikian, OECD memperkirakan defisit anggaran tetap tak akan melampaui batas 3% dari PDB.
Dalam jangka menengah, belanja negara dan defisit anggaran akan meningkat akibat banyaknya program yang dilaksanakan oleh pemerintah, utamanya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Untuk memenuhi kebutuhan belanja dan menjaga keberlangsungan fiskal secara jangka panjang, OECD mengimbau pemerintah untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Basis pajak dapat diperluas dengan mendorong formalisasi perekonomian. (rig)
