Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Begini Cara Mengecek Nilai PPB-P2 Apartemen Anda

A+
A-
1
A+
A-
1
Begini Cara Mengecek Nilai PPB-P2 Apartemen Anda

APARTEMEN menjadi salah satu opsi hunian yang kian menarik bagi berbagai kalangan, terutama generasi milenial. Selain memiliki lokasi yang strategis, apartemen juga menyedikan fasilitas-fasilitas umum yang memberikan kenyamanan bagi para penghuninya.

Namun, terdapat biaya-biaya yang perlu diperhatikan jika Anda memiliki unit apartemen. Selain biaya-biaya rutin, seperti pemeliharaan (maintenance), listrik, air dan sebagainya, terdapat pula kewajiban membayar pajak atas bumi dan bangunan sektor sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) setiap tahunnya.

Dalam praktiknya, PPB-P2 terutang atas apartemen yang Anda bayar adalah sebesar nominal yang tertera pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang dibuat secara jabatan. Namun, apakah Anda mengetahui bagaimana sebenarnya PBB-P2 atas apartemen Anda dihitung?

Baca Juga: Cara Hitung Kredit Pajak Masukan Sebelum Dikukuhkan Sebagai PKP

Berbeda dengan objek rumah pada umumnya, objek PBB-P2 berupa apartemen mempunyai karakteristik khusus sehingga perlu dilakukan perhitungan PBB-P2 terutang secara khusus pula. Adapun karakteristik khusus yang dimiliki setiap unit kepemilikan apartemen adalah adanya kepemilikan tanah dan bangunan bersama selain bangunan unit yang dimiliki secara pribadi.

Nah, untuk lebih jelasnya, berikut 5 langkah yang perlu Anda ketahui dalam menghitung PPB-P2 atas apartemen.

Pertama, menghitung bagian bumi bersama dan bagian bangunan bersama. Bagian bumi bersama dihitung karena unit apartemen dibangun di atas bangunan bertingkat. Bagian bangunan bersama dihitung karena dalam suatu area apartemen, terdapat bangunan berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dipergunakan untuk seluruh penghuni apartemen.

Baca Juga: Cara Menyelenggarakan Pencatatan untuk Tujuan Perpajakan

Misalnya, Rian mempunyai 1 unit apartemen di Jakarta seluas 50 m2. Apartemen tersebut berdiri di atas lahan seluas 10.000 m2 dengan total luas bangunan 20.000 m2. Berdasarkan pada info dari pengembang apartemen, total luas bangunan tersebut terdiri dari luas bangunan apartemen sebesar 12.500 m2 dan sisanya sebesar 7.500 m2 merupakan fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk seluruh penghuni apartemen.

Dengan demikian, penghitungan bagian bumi bersama dan bagian bangunan bersama adalah:

Bagian bumi bersama
= (luas unit x luas lahan) / luas bangunan apartemen
= (50 x 10.000) / 12.500
= 40 m2

Baca Juga: Apa Itu Angka Kapitalisasi dalam Pajak Bumi dan Bangunan?

Bagian bangunan bersama
= (luas unit x luas bangunan fasum fasos) / luas bangunan apartemen
= (50 x 7.500) / 12.500
= 30 m2

Kedua, menghitung Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP adalah nilai yang ditentukan oleh pemerintah daerah minimal setiap 3 tahun sekali. Besaran NJOP tersebut ditentukan berdasarkan pada harga rata-rata transaksi jual beli yang terjadi secara wajar (harga jual di pasaran).

Namun, apabila tidak terjadi transaksi jual beli, NJOP bisa ditentukan berdasarkan pada perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. Berdasarkan pada nilai NJOP yang telah ditentukan, Anda dapat menghitung NJOP dengan mengalikannya pada luas tanah/bangunan.

Baca Juga: Cara Ajukan Permohonan Perubahan Tahun Pajak Kedua dan Seterusnya

Misalnya, diketahui bahwa NJOP bumi untuk apartemen Rian ditetapkan sebesar Rp 3 juta, sedangkan NJOP Bangunan ditetapkan sebesar Rp 4 juta. Dengan demikian, NJOP atas apartemen itu senilai:

NJOP unit apartemen
= 50 x Rp4.000.000
= Rp200.000.000

NJOP bagian bumi bersama
= 40 x Rp3.000.000
= Rp120.000.000

Baca Juga: Sektor Jasa Tertekan, Setoran Pajak PBB Bakal Dipacu

NJOP bagian bangunan bersama
= 30 x Rp4.000.000
= Rp120.000.000

Total NJOP
= Rp200.000.000 + Rp120.000.000 + Rp120.000.000
= Rp440.000.000

Ketiga, mengetahui Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). NJOPTKP merupakan batas NJOP yang tidak kena pajak yang ditetapkan pemerintah. Artinya, apabila seorang wajib pajak memiliki objek pajak dibawah NJOPTKP maka tidak dikenakan PBB-P2.

Baca Juga: Tak Perlu Repot, Cek Tagihan Pajak PBB Bisa Lewat Aplikasi Ini

Pemerintah melalui UU PDRD telah menetapkan besaran NJOPTKP diberikan paling rendah senilai Rp10 juta untuk setiap wajib pajak. Masing-masing daerah dapat menetapkan lebih lanjut besaran NJOPTKP di wilayahnya. Oleh karena itu, besaran NJOPTKP pada setiap daerah dapat berbeda-beda.

Misalnya, Pemerintah Kota Jakarta menetapkan NJOPTKP senilai Rp15 juta. Namun, NJOPTKP hanya diterapkan 1 kali kepada setiap wajib pajak. Jika seorang wajib pajak memiliki/menguasai lebih dari 1 objek pajak maka NJOPTKP diberikan kepada objek pajak dengan NJOP paling besar.

Keempat, mengetahui besaran tarif PBB-P2 yang berlaku. Melalui UU PDRD, pemerintah mengatur tarif PBB-P2 ditetapkan maksimal 0,3%. Tarif PBB-P2 tersebut dapat bervariasi tergantung kebijakan pemerintah daerah setempat. Misalnya, Pemerintah Kota Jakarta menetapkan tarif PBB-P2 sebesar 0,1% untuk NJOP antara Rp200 juta hingga Rp2 miliar.

Baca Juga: Cara Buat Faktur Pajak Sederhana Bagi PKP Pedagang Eceran

Kelima, menghitung besaran PBB-P2 terutang. Berdasarkan pada Pasal 81 UU PDRD, besaran pokok PBB-P2 terutang dihitung dengan mengalikan tarif PBB-P2 dengan dasar pengenaan pajak (DPP) setelah dikurangi NJOPTKP.

Lebih lanjut, dalam penejelasan Pasal 81 UU PDRD, NJOP untuk bangunan dikurangi terlebih dahulu dengan NJOPTKP sebelum dikalikan dengan tarif. Dengan demikian, berdasarkan pada data yang diperoleh, perhitungan jumlah pokok PBB-P2 yang harus dibayar adalah sebagai berikut:

PBB-P2 terutang
= Tarif PBB-P2 x Dasar Pengenaan Pajak
= 0,1% x (NJOP – NJOPTKP)
= 0,1% x (Rp440.000.000 – Rp15.000.000)
= 0,1% x Rp425.000.000
= Rp425.000

Baca Juga: Masih Jauh dari Target, Warga Diimbau Manfaatkan Pemutihan Pajak PBB

Dari penjelasan langkah-langkah penghitungan tersebut, sekarang Anda bisa mengecek sendiri nilai PPB-P2 atas apartemen Anda. Silakan dicoba. (kaw)

Topik : tips pajak, PBB, PBB-P2, apartemen, tanah dan bangunan, NJOP, NJOPTKP

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 07 September 2021 | 11:43 WIB
KOTA BEKASI

Asyik, Kota Bekasi Beri Pemutihan dan Diskon PBB Hingga 60%

Senin, 06 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Mengajukan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak

Senin, 06 September 2021 | 09:52 WIB
KOTA BENGKULU

Tunggakan Pajak Tembus Rp60 Miliar, Program Relaksasi Disiapkan

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji

Minggu, 26 September 2021 | 09:30 WIB
KANWIL DJP BANTEN

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO

'Insentif PPnBM Mobil Tepat Waktunya'

Minggu, 26 September 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Minggu, 26 September 2021 | 08:00 WIB
RUU KUP

Insentif Pasal 31E UU PPh Mau Dihapus, DPR Tak Satu Suara

Minggu, 26 September 2021 | 07:00 WIB
RUU KUP

DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Minggu, 26 September 2021 | 06:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Sabtu, 25 September 2021 | 17:00 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Membedah Tren Kebijakan Pajak di Masa Pandemi, Ini Catatan Akademisi

Sabtu, 25 September 2021 | 16:00 WIB
RUU KUP

Soal Pajak Karbon, DPR Usulkan Tarif yang Berbeda dari Pemerintah

Sabtu, 25 September 2021 | 15:17 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Tren Reformasi Pajak Di Tengah Pemulihan Ekonomi, Ini 5 Sasarannya