Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Bayar Online untuk 18 Jasa Profesi Ini Bisa Dapat Diskon Tarif PPh

A+
A-
0
A+
A-
0
Bayar Online untuk 18 Jasa Profesi Ini Bisa Dapat Diskon Tarif PPh

Ilustrasi. Para wisatawan terlihat di depan toko dan restoran tutup di kota Mykonos saat Yunani melarang musik di restoran dan bar dan memberlakukan jam malam di pulau Mykonos, di Mykonos, Yunani, Minggu (18/7/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Louiza Vradi/hp/cfo

ATHENA, DDTCNews - Kementerian Keuangan Yunani menawarkan insentif bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran secara elektronik atas jasa dari 18 kategori profesi profesional, termasuk jasa konsultasi dokter.

Kementerian Keuangan menetapkan insentif pajak berlaku pada pembayaran online dari 18 kategori profesi profesional dan bisnis. Salah satu profesi yang mendapatkan insentif adalah pembayaran atas jasa kesehatan atau konsultasi dokter.

"Idenya adalah untuk memotivasi konsumen melakukan pembayaran elektronik dan mencegah para profesional mengelak dari pajak," tulis Kementerian Keuangan dalam keterangan resmi, dikutip pada Kamis (29/7/2021).

Baca Juga: Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Aturan insentif pembayaran online pada 18 jenis profesi profesional berlaku untuk semua jenis saluran elektronik seperti kartu debit/kredit, e-banking dan bentuk lain sebagainya. Wajib pajak bisa terhindar dari pengenaan tarif PPh orang pribadi 30%.

Nilai maksimal dari insentif pajak berlaku sebesar €5.000 untuk setiap wajib pajak atau setara dengan Rp85,9 juta. Wajib pajak yang melakukan pembayaran online akan dikenakan pajak atas transaksi tersebut dengan tarif sebesar 22%.

Kemenkeu menyebutkan insentif tersebut dapat menghemat pembayaran PPh orang pribadi secara tahunan. Jika pembayar pajak memiliki pendapatan tahunan hingga €10.000 maka penghematan pajak mencapai €450 per tahun. Nilainya akan makin meningkat hingga mencapai €2.000 per tahun untuk wajib pajak dengan pendapatan lebih dari €40.000 per tahun.

Baca Juga: Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji

Otoritas fiskal memproyeksikan nilai belanja perpajakan dari insentif PPh pembayaran online setiap tahun mencapai €7 juta. Angka tersebut berasal dari prediksi nilai transaksi yang mendapatkan insentif sebesar €31 juta.

"Insentif ini tidak hanya untuk mengurangi potensi praktik penghindaran pajak pada layanan dokter di fasilitas kesehatan premium, tetapi juga membantu wajib pajak mendapatkan insentif pajak," sebut Kemenkeu seperti dilansir ekathimerini.com. (rig)

Baca Juga: DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan
Topik : yunani, pajak penghasilan, jasa profesi, insentif pajak, pajak internasional

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 23 September 2021 | 14:30 WIB
BELANDA

Redam Emisi Karbon, Negara Ini Pajaki Truk Berdasarkan Jarak Tempuh

Kamis, 23 September 2021 | 13:45 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (4)

Prosedur Permohonan dan Pelaporan Insentif Supertax Deduction Vokasi

Kamis, 23 September 2021 | 11:43 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pagu Insentif Pajak Hampir Habis, Wamenkeu: Sinyal Ekonomi Pulih Pesat

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pembayaran Sendiri PPh Final Penjualan Tanah/Bangunan Non-Pengembang

Minggu, 26 September 2021 | 10:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji

Minggu, 26 September 2021 | 09:30 WIB
KANWIL DJP BANTEN

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO

'Insentif PPnBM Mobil Tepat Waktunya'

Minggu, 26 September 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Minggu, 26 September 2021 | 08:00 WIB
RUU KUP

Insentif Pasal 31E UU PPh Mau Dihapus, DPR Tak Satu Suara

Minggu, 26 September 2021 | 07:00 WIB
RUU KUP

DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Minggu, 26 September 2021 | 06:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Sabtu, 25 September 2021 | 17:00 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Membedah Tren Kebijakan Pajak di Masa Pandemi, Ini Catatan Akademisi