Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Bank Indonesia Beli SBN Hingga Rp358 Triliun Sepanjang 2021

A+
A-
0
A+
A-
0
Bank Indonesia Beli SBN Hingga Rp358 Triliun Sepanjang 2021

Gubernur BI Perry Warjiyo melalui konferensi video, dikutip pada Jumat (21/1/2022).

JAKARTA, DDTCNews - Bank Indonesia (BI) mencatat pembelian surat berharga negara (SBN) melalui skema berbagi beban (burden sharing) untuk pembiayaan APBN dalam menangani dampak pandemi Covid-19 mencapai Rp358,32 triliun sepanjang 2021.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan skema burden sharing diperlukan untuk meringankan beban pemerintah sejak dimulai sejak 2020. Menurutnya, skema itu akan membantu mencukupi kebutuhan pembiayaan anggaran untuk belanja public goods maupun non-public goods.

"Sepanjang 2021, Bank Indonesia telah melakukan pembelian SBN untuk pendanaan APBN 2021 mencapai Rp358,32 triliun," katanya melalui konferensi video, dikutip pada Jumat (21/1/2022).

Baca Juga: Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Perry menuturkan pembelian SBN tersebut terdiri atas pembelian di pasar perdana senilai Rp143,32 triliun sesuai dengan SKB Menkeu dan Gubernur BI yang berlaku hingga 31 Desember 2022, serta pembelian melalui private placement senilai Rp215 triliun untuk pembiayaan penanganan kesehatan dan kemanusiaan akibat pandemi Covid-19 sesuai dengan SKB Menkeu dan Gubernur BI pada 23 Agustus 2021.

Dia menjelaskan koordinasi antara BI sebagai otoritas moneter dan pemerintah terus dijalin dengan erat. Menurutnya, BI juga akan terus mendukung mempercepat dampak stimulus fiskal terhadap pemulihan ekonomi.

BI juga akan melanjutkan skema burden sharing dengan membeli SBN yang diterbitkan pemerintah pada tahun ini. Hingga 18 Januari 2022, BI telah melakukan pembelian SBN di pasar perdana senilai Rp2,2 triliun.

Baca Juga: Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian

Otoritas moneter juga menambah likuiditas atau quantitative easing di perbankan sejumlah Rp147,83 triliun pada sepanjang 2021 dan Rp5,93 triliun hingga 18 Januari 2022. Langkah itu dilakukan untuk memastikan bahwa kondisi likuiditas tetap longgar.

"Pada 2022, BI akan menormalisasi kebijakan likuiditas dengan memastikan kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit/pembiayaan kepada dunia usaha dan partisipasi dalam pembelian SBN untuk pembiayaan APBN," ujar Perry.

Perry juga mengumumkan keputusan BI mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,5%, dengan suku bunga Deposit Facility sebesar 2,75% dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,25%.

Baca Juga: Tawarkan SBR011, Kemenkeu: Alternatif Investasi Aman dan Menguntungkan

Keputusan tersebut sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas inflasi, nilai tukar, dan sistem keuangan serta upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, di tengah tekanan eksternal yang meningkat. (rig)

Topik : Gubernur BI Perry, bank indonesia,

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

berita pilihan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak, DJP: Bukan untuk UMKM WP Badan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Tanggapan dalam Proses Gugatan Pajak?

Jum'at, 27 Mei 2022 | 16:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Sudah Ikut PPS, Gubernur Ajak Warganya Juga Ungkapkan Hartanya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Leburkan Kegiatan Pemeriksaan & Pengawasan, Ternyata Ini Tujuannya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak di e-Faktur 3.2

Jum'at, 27 Mei 2022 | 14:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Restitusi Pajak Diprediksi Meningkat, DJP: Berkat Tingginya Impor