Fokus
Literasi
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Awasi Pemakaian Insentif Pajak, DJP Distribusikan Data Lewat Aplikasi

A+
A-
5
A+
A-
5
Awasi Pemakaian Insentif Pajak, DJP Distribusikan Data Lewat Aplikasi

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah terus memperkuat pengawasan terhadap wajib pajak penerima insentif pajak pada masa pandemi Covid-19. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (30/11/2021).

Berdasarkan pada informasi dalam Laporan APBN Kita edisi November 2021, Ditjen Pajak menyadari isu pengawasan pemanfaatan insentif cukup krusial. Untuk merespons hal ini, DJP memperbaiki skema distribusi data pemanfaatan insentif pajak.

“DJP menyadari betapa krusial isu ini maka segera melakukan distribusi data insentif pajak secara merata, langsung, dan periodik melalui aplikasi,” tulis otoritas dalam laporan tersebut.

Baca Juga: Redam Inflasi, Program Keringanan Pajak Berlaku Mulai 1 Februari

Langkah yang ditempuh DJP tersebut sesuai dengan rekomendasi Itjen Kemenkeu. Dengan distribusi data insentif pajak secara merata, langsung, dan periodik, kantor pelayanan pajak (KPP) dapat segera melakukan pengawasan.

Hingga 19 November 2021, realisasi pemanfaatan insentif perpajakan telah mencapai Rp62,47 triliun atau 99,4% dari pagu Rp62,83 triliun. Pemerintah memastikan terus mengakomodasi klaim insentif pajak meskipun pagunya habis melalui langkah realokasi dari pos stimulus lainnya.

Selain mengenai pengawasan pemanfaatan insentif pajak, ada pula bahasan terkait dengan nasib ketentuan pelaksana UU Cipta Kerja setelah dinyatakan cacat formil dan inkonstitusional secara bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Juga: Tanpa Harus ke Kantor Pajak, Ini Solusi Lupa EFIN dari DJP

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Tim Khusus Pengawasan Pemanfaatan Insentif Pajak

Ditjen Pajak memiliki tim khusus yang bertugas mengawasi pemanfaatan fasilitas pajak pada masa pandemi Covid-19. Tim yang dibentuk melalui Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-287/PJ/2020 tersebut bernama Tim Penilaian Kepatuhan Wajib Pajak Penerima Insentif dan/atau Fasilitas Pajak.

Tim bertugas menganalisis kepatuhan dan memberikan rekomendasi strategi pengawasan dan penegakan hukum atas ketidakpatuhan wajib pajak penerima insentif. Tim juga menganalisis dampak pemberian insentif dan memberikan strategi komunikasi agar insentif dapat dimanfaatkan secara maksimal. Simak ‘DJP Punya Tim Khusus Awasi Pemanfaatan Insentif Pajak’. (DDTCNews)

Ketentuan Pelaksana Bidang Perpajakan Tetap Berlaku

Pemerintah menyatakan seluruh ketentuan pelaksana UU Cipta Kerja, termasuk terkait dengan perpajakan, masih tetap berlaku. Pernyataan pemerintah ini menyusul dinyatakannya UU Cipta Kerja cacat formil dan inkonstitusional secara bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Juga: Soal Insentif PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah, Ini Kata DJP

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan seluruh aturan turunan dari setiap klaster UU Cipta Kerja telah diundangkan sebelum Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dibacakan. Dengan demikian, seluruh aturan turunan UU Cipta Kerja masih berlaku.

"Kemudahan usaha di bidang perpajakan dan pelaksanaan perizinan berusaha atau OSS tetap berjalan untuk perizinan berusaha baru atau perpanjangan," ujarnya.

Kendati demikian, pemerintah dan DPR akan merevisi UU 11/2020 dan UU 12/2011 s.t.d.d UU 15/2019 untuk menindaklanjuti putusan MK. Keduanya akan dimasukkan dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas. (DDTCNews/Bisnis Indonesia/Kontan)

Baca Juga: Produk Deposito Kurang Laku, Asosiasi Bank Minta Relaksasi Pajak

Penghindaran Pajak Lewat Transaksi Artifisial

Perubahan atas Pasal 18 UU Pajak Penghasilan melalui UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dinilai dapat mencegah praktik penghindaran pajak, khususnya yang dilakukan melalui transaksi artifisial.

Merujuk pada Laporan APBN Kita edisi November 2021, Kementerian Keuangan menilai revisi atas pasal penjelas dari Pasal 18 UU PPh di UU HPP memberikan penegasan atas transaksi artifisial yang tidak sejalan dengan prinsip substance over form.

Dengan ketentuan Pasal 18 UU PPh yang telah direvisi melalui UU HPP, prinsip substance over form dapat diimplementasikan ke semua jenis transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak. Simak ‘UU HPP Dapat Cegah Penghindaran Pajak Lewat Transaksi Artifisial’. (DDTCNews)

Baca Juga: Petugas Pajak Datangi Kantor Kecamatan, Ingatkan ASN Lapor SPT

Tekan Sengketa Pajak

Direktur Keberatan dan Banding DJP Wansepta Nirwanda mengatakan upaya untuk menekan sengketa yang berlaku pada keberatan dan banding terdiri dari 4 program. Pertama, peningkatan kapasitas dan kompetensi fiskus.

Kedua, pelaksanaan evaluasi atas putusan sengketa untuk memperbaiki pada bidang regulasi. Ketiga, perbaikan proses bisnis. Keempat, pelaksanaan integrasi semua sistem yang terkait dengan penanganan sengketa. (DDTCNews)

Kewajiban Pajak Penjualan Online

DJP menyatakan kegiatan ekonomi secara daring tidak menggugurkan kewajiban pajak. Oleh karena itu, setiap pelapak online wajib mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku, seperti mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Baca Juga: Masuk 2022, Jutaan SPT Tahun Pajak 2020 Masih Belum Diproses

“Jualan online tetap kena pajak kalo udah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif," tulis akun Instagram DJP. Simak ‘Heboh Jualan Online Tetap Dikenai Pajak, Ini Solusi dari DJP’. (DDTCNews)

Sri Mulyani: Bukan Upaya Resentralisasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas belanja daerah. RUU ini juga akan menjadi alat untuk melakukan sinergi kebijakan fiskal pada tingkat nasional dan daerah.

Dia menegaskan RUU HKPD bukan upaya pemerintah menarik kembali desentralisasi fiskal yang diatur melalui UU 33/2004. RUU ni merupakan bentuk evaluasi penerapan kebijakan desentralisasi fiskal yang diharapkan mampu memperkuat pengelolaan fiskal di tingkat daerah.

Baca Juga: WP Jangan Lupa! Dividen Bebas Pajak Perlu Dilaporkan di SPT Tahunan

"Jadi, peningkatan kualitas belanja dan sinergi fiskal ini bukan upaya resentralisasi. Ini bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas penggunaan keuangan negara," katanya. (DDTCNews/Bisnis Indonesia) (kaw)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pajak, insentif pajak, Ditjen Pajak, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 18 Januari 2022 | 09:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Beralih ke Core Tax System, Beberapa Aplikasi DJP Bakal Diganti

Selasa, 18 Januari 2022 | 09:22 WIB
DDTC TAX WEEKS 2022

PPS Jadi Sarana bagi WP Masuki Era Transparansi Pajak

Selasa, 18 Januari 2022 | 09:21 WIB
DATA PPS HARI INI

Data PPS 17 Januari 2022: Hampir 5.000 Wajib Pajak Sudah Ungkap Harta

berita pilihan

Selasa, 18 Januari 2022 | 19:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pengumuman! Tahun Ini Tak Ada Rekrutmen CPNS, Kecuali untuk Kedinasan

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:30 WIB
POLANDIA

Redam Inflasi, Program Keringanan Pajak Berlaku Mulai 1 Februari

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:24 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Tanpa Harus ke Kantor Pajak, Ini Solusi Lupa EFIN dari DJP

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:07 WIB
INSENTIF PAJAK

Soal Insentif PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah, Ini Kata DJP

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:49 WIB
KP2KP BANAWA

Petugas Pajak Datangi Kantor Kecamatan, Ingatkan ASN Lapor SPT

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Masuk 2022, Jutaan SPT Tahun Pajak 2020 Masih Belum Diproses

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:00 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN

WP Jangan Lupa! Dividen Bebas Pajak Perlu Dilaporkan di SPT Tahunan

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:33 WIB
PENANGANAN COVID-19

Omicron Naik, Jokowi Minta Warga 'Rem' Bepergian & Bekerja dari Rumah

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:30 WIB
THAILAND

Mantan Kepala SEC Beberkan Kelemahan Kebijakan Pajak Cryptocurreny